GSP dan UU Ciptaker, Kado Manis buat Pencari Kerja

 Prestasi di bidang hubungan ekonomi luar negeri itu punya makna politik juga bagi pemerintah Jokowi. Kepercayaan AS kepada Indonesia membuktikan bahwa tudingan oposisi terhadap pemerintah yang terlalu pro China terbantahkan. Atau, berarti pula Indonesia dapat mengelola hubungan baik di antara dua kekuatan adidaya ekonomi dunia yang sedang berselisih.

Aksi buruh memanas akibat UMP

Dari pihak yang menentang Omnibus Law Ciptaker penandatanganan UU tersebut masih disikapi negatif. Selain tuntutan untuk menolak produk hukum tersebut, soal keputusan UMP pemerintah juga memicu tambahan ketidakpuasan.

Sejumlah provinsi menetapkan bahwa upah minimum tidak akan mengalami kenaikan akibat terganggunya aktivitas produksi oleh pandemi corona. Hanya sedikit provinsi yang menaikkan UMP tersebut yaitu: Jateng, Jatim, DIY, Sulsel, dan Jakarta yang naik sebagian untuk perusahaan yang tidak terdampak corona.

KSPI merencanakan aksi lagi untuk menyikapi pengesahan UU Ciptaker dan penetapan UMP 2021 tanpa kenaikan. Tidak hanya menggelar demo di jalan, KSPI juga mengancam akan melakukan mogok kerja sampai tuntutan mereka dikabulkan.

Said iqbal, Presiden KSPI, (detik.com, 02/11/2020):

"Bilamana pemerintah tetap tidak menaikkan upah minimum para buruh di tahun 2021 dan tidak membatalkan omnibus law UU Ciptaker, saya ingin menyampaikan dengan sekeras-kerasnya, supaya anda yang hadir dan tentunya melalui siaran langsung sosial media atau melalui kawan-kawan media yang hadir, online, cetak maupun elektronik, saya ingin mengumumkan dengan sekeras-kerasnya mogok kerja nasional akan kita lakukan di seluruh Indonesia."

Demo buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI (detik.com).

Jokowi sendiri tampaknya tidak begitu ambil pusing dengan aksi buruh. Fokusnya terhadap pemulihan ekonomi secepat mungkin pasca-pandemi tampaknya tidak dapat teralihkan.

Kabar terakhir, presiden menegur Menko Luhut dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal target investasi yang belum tercapai pada kuartal kemarin. Jokowi ingin ada pembenahan agar kekurangan-kekurangan sesegera mungkin dapat diselesaikan (kompas.com, 02/11/2020).

Bagaimanapun juga bagi para pencari kerja, apa yang dikerjakan pemerintah dan macam-macam hal yang dituntut KSPI tidak begitu menarik minat. Hari-harinya berisi harapan agar pandemi segera berlalu dan ada lowongan kerja yang dapat diisi. Tak jauh dari itu mimpi mereka, yang jumlahnya sekitar  7,05 + 3,5 juta itu.***