Bey Machmudin merilis rekaman pidato Presiden Jokowi sebelum rapat terbatas kabinet melalui akun Youtube Sekretariat Presiden. Informasi tersebut awalnya bersifat internal namun kemudian presiden mengizinkan untuk disampaikan kepada publik (detik.com, 28/ 06/ 2020).
Dalam pidato singkat sekitar 10 menit, Jokowi menyorot lambannya kabinet yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan selama krisis corona melanda. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, presiden secara lugas mengatakan bahwa selain mengeluarkan Perppu atau Perpres, reshuffle kabinet termasuk opsi yang bisa ia ambil.
Latar belakang kemarahan Jokowi adalah situasi krisis akibat wabah Covid-19 yang tidak dikonversi menjadi tindakan nyata oleh para pembantunya. Presiden menghubungkan ancaman krisis ekonomi global (minus 6 - 7,6 persen) dan macetnya belanja anggaran , dengan kondisi perekonomian rakyat yang kian lesu kehabisan tenaga.
Adanya jeda waktu 10 hari  antara waktu rapat 18 Juni dengan publikasinya pada 28 Juni menunjukkan dua hal. Pertama, Jokowi berubah pikiran bahwa dengan menyembunyikan rapot buruk menterinya justru membuat mereka merasa aman dan santai.  Artinya, kerja menteri belum banyak berubah. Kedua, kemungkinan isyarat Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet secepatnya.
Tiga menteri ini status waspada
Jika reshuffle kabinet dilakukan maka 3 menteri berikut tampaknya sedang berada dalam zona waspada: Menteri Kesehatan dokter Terawan; Menteri Sosial Juliari Batubara; dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Indikasinya adalah, tanpa tedeng aling-aling  presiden menyebut kementerian tersebut secara khusus ketika menyorot buruknya kinerja kabinet.
Kementerian Kesehatan pertama disebut Jokowi terkait realisasi belanja anggaran yang hanya 1,53 %. Dengan total alokasi sebesar Rp 75 triliun maka anggaran yang belum cair mencapai Rp 73,85 triliun! Kejengkelan Jokowi terlihat pada penyebutan nominal anggaran  sampai berulang 3 kali dengan nada tinggi.  Ia meminta Kemenkes agar anggaran gaji dokter dan tenaga medis serta belanja alat-alat kesehatan dapat segera dikeluarkan secepatnya.
Setelah kementerian di bawah dr. Terawan, berikutnya adalah Kementerian Sosial.
Jokowi menyebutkan bahwa kinerja jajaran di bawah Kemensos baru mendapat nilai lumayan, masih jauh dari tuntutan kondisi extra-ordinary yang diperlukan untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat. Mereka dinilai belum cukup proaktif menyelesaikan masalah penyaluran  bantuan sosial kepada warga yang terdampak wabah corona.
Kementerian terakhir yang paling disorot Jokowi adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Masih berkaitan dengan ekonomi rakyat, presiden meminta penyelamatan usaha mikro dilakukan sesegera mungkin oleh kementerian di bawah komando Teten Masduki ini. Â Menurut mantan pengusaha meubel ini, jangan sampai UMKM dibiarkan mati baru kemudian pemerintah datang memberikan bantuan.
