Balada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), kembali berlanjut. Belakangan, tokoh yang terkenal dengan kontroversi ormas asuhannya ini kembali membuat pernyataan yang membikin heboh publik. Pernyataan terkait pencekalan oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia disampaikannya melalui unggahan video Youtube Front TV hari minggu (10/11) kemarin. Dalam video tersebut HRS mengatakan bahwa dirinya dilarang untuk bepergian ke Arab Saudi dengan alasan keamanan.
Imam besar FPI ini juga menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi akan mencabut pencekalannya tersebut apabila ada perjanjian resmi dari pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya. Meskipun perihal pencekalan itu sendiri masih diragukan kebenarannya oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan dibantah kebenarannya oleh Menkum HAM Yasonna Laoly, sepertinya para simpatisan HRS masih beranggapan bahwa imam besar mereka belum mendapatkan kepastian perlindungan hukum jikalau nanti benar-benar pulang ke Indonesia.
Dalam hal ini beberapa pihak yang mengharapkan HRS bisa pulang dengan aman ke Indonesia mulai "melirik" Prabowo Subianto agar turut berperan dalam upaya pemulangan HRS ke Indonesia.
Mengapa Prabowo? Semua tahu bahwa semasa kampanye pilpres dulu Prabowo sempat menjanjikan akan memulangkan Habib Rizieq atau bahkan menjemputnya ke Arab Saudi apabila terpilih menjadi presiden. Namun kenyataannya presiden yang terpilih adalah Bapak Jokowi, sedangkan Prabowo sendiri kini ikut serta dalam gerbong pemerintahan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Lantas masih relevankah bagi para simpatisan HRS "menuntut" Prabowo memulangkan imam besar mereka? Seharusnya, "kewajiban" Prabowo untuk memulangkan HRS sudah gugur karena beliau "hanya" seorang menhan. Mengapa juga sampai harus Prabowo yang turut serta mengurus kepulangan HRS? Apakah ini terkait dengan pertahanan negara? Apa hubungannya HRS dengan keamanan negara? Ataukah pemulangan HRS memiliki konsekuensi terhadap aspek kedaulatan negara dan Perak Rakyat Semesta?
Jika berandai-andai terkait Perang Rakyat Semesta, maka bisa jadi ada korelasinya antara pemulangan HRS dengan pertahanan negara. HRS memiliki pengaruh besar dalam kelompoknya sehingga mampu menggerakkan "korp" simpatisannya. Akan tetapi apakah hal itu benar-benar diperlukan saat ini? Jikalau Prabowo memang berkenan menjemput Habib Rizieq, barangkali hal itu dilandasi oleh rasa tidak enak hati.
Perkataan Prabowo yang menyatakan bahwa ia akan mempelajari perihal pencekalan atau berkoordinasi dulu dengan Presiden Jokowi serta pemerintah Arab Saudi barangkali tidak perlu dilakukan. Seharusnya ada orang lain yang masih bisa mengurusnya tanpa perlu melibatkan campur tangan Prabowo ataupun Presiden. Jika Menkum HAM Yasonna Laloly sudah menyatakan bahwa tidak ada pencekalan, lantas mengapa HRS sedemikian "parno" terhadap status keberadaannya?
Mungkin HRS menganggap bahwa ada sebuah konspirasi besar dibalik semua ini yang mengancam keselamatannya. Kekhawatiran akan kriminalisasi atau yang sejenisnya ketika pulang ke tanah air bisa jadi adalah dalih yang dipakai untuk "memaksa" pemerintah membuat surat perjanjian terkait perlindungan keamanan dirinya di Indonesia. Entah sampai kapan tarik ulur terkait kepulangan HRS ini berlangsung. Semua pihak sama-sama tidak ada yang mengakui klaim dari pihak yang lain.
Lantas siapa yang harus publik percaya? Terlalu sayang jikalau pemerintah hanya terpaku pada urusan politik saja, terlebih itu "hanya" menyangkut status satu orang warga negara. Kalau boleh membandingkan, ada berapa banyak warga negara kita di luar negeri yang nasibnya tidak lebih baik dari Habib Rizieq? Bukankah mereka juga layak diperhatikan?
Memang HRS adalah seorang ahlul bait yang mesti dimuliakan oleh umat Islam. Akan tetapi beliau adalah warga negara Indonesia juga yang sama dengan warga Indonesia lainnya. Mungkin beliau memiliki "jabatan" sebagai orang tertinggi di FPI, namun itu hanyalah ormas. Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang terlunta-lunta di Arab Saudi juga masih ada. Mereka butuh perhatian dari pemerintah kita juga. Setidaknya porsi perhatian tentang HRS jangan sampai melalikan banyak hal, termasuk nasib warga negara yang lain.
Salam hangat,
Agil S Habib
