Mohon tunggu...
WENE HANO WENE
WENE HANO WENE Mohon Tunggu... Mengungkap Kabar Berita Yang Baik.

Junalis dan Fotografi Anak Jalanan, Asal Papua.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Militerisasi Papua dan Dampaknya terhadap Rakyat Sipil: Menambah Luka Bukan Solusi

7 Juni 2025   19:33 Diperbarui: 7 Juni 2025   19:33 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua I IPMPKDPT (Foto : Potret Agusphoto, Editor Ricky Huby)

Oleh : Ricky Huby (Ketua I IPMPKDPT)

Pengedropan militer secara besar-besaran di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, adalah langkah yang menimbulkan keprihatinan mendalam. Alih-alih menciptakan rasa aman, tindakan ini justru memperburuk situasi dan memperbesar jurang antara negara dan masyarakat sipil Papua.

Keamanan, kenyamanan, bahkan keselamatan warga sipil kini berada dalam kondisi genting. Banyak masyarakat hidup dalam ketakutan, merasa diawasi, dicurigai, bahkan tak jarang menjadi korban salah identifikasi. Kehadiran militer yang masif tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia secara sistemik.

Lebih mengkhawatirkan lagi, ada indikasi kuat bahwa sebagian aparat militer yang ditugaskan kurang memahami budaya lokal dan belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam pendekatan humanis. Mereka dengan mudah menilai masyarakat Papua hanya dari tampilan fisik seperti rambut gimbal, janggut, atau gaya hidup tradisional sebagai bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Ini adalah asumsi yang keliru, berbahaya, dan diskriminatif. Cara pandang seperti ini tidak hanya memperkuat stereotip negatif terhadap orang Papua, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yang tidak berdasar.

Pendekatan militeristik tidak akan pernah menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan di Papua. Yang dibutuhkan adalah pendekatan dialog, keadilan sosial, pendidikan yang setara, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat. Negara harus hadir dengan wajah kemanusiaan, bukan dengan laras senjata.

Sudah saatnya negara mengevaluasi secara serius setiap operasi militer di Papua. Jika tidak, rakyat Papua akan terus merasa sebagai warga negara kelas dua di tanah mereka sendiri, dan konflik akan terus berulang tanpa ujung.(*)

"Penulis adalah sosok pemuda milenial asal Papua Pegunungan Jayawijaya. Ketua I IPMPKDPT."

Pewarta: Agus A. Wilil

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun