Terenggutnya Hak Pejalan Kaki di Bintaro

Namun, dengan adanya alih fungsi trotoar, maka trotoar menjadi barang swasta. Artinya, penggunaan trotoar oleh pejalan kaki dicegah oleh para oknum yang mengambil alih lahan trotoar dan dengan adanya penggunaan lahan trotoar tersebut oleh para oknum membuat pejalan kaki tidak dapat menggunakan trotoar sebagaimana fungsinya. Sebagai pejalan kaki, seharusnya kita mendapat kenyamanan dan keamanan dari berjalan di trotoar. 

Namun, aktivitas berjalan kaki terganggu dengan adanya penggunaan lahan parkir tersebut. Pejalan kaki harus berjalan di bahu jalan yang membahayakan diri pejalan kaki karena harus berjalan beriringan dengan kendaraan yang melintas di bahu jalan. Terlebih lagi, kecepatan kendaraan yang melintas di Bintaro cukup tinggi. Maka, permasalahan alih fungsi trotoar sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. 

Beberapa orang mengaku bahwa beberapa kali mereka hampir celaka, akibat mereka harus berjalan di bahu jalan yang padat dengan kendaraan. Hampir saja sebuah nyawa melayang dikarenakan adanya sebuah mobil yang dikira terparkir dengan kondisi mesin yang mati, tiba-tiba mundur begitu saja dan hampir menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan tanpa tahu mobil tersebut dalam keadaan akan berjalan mundur. 

Padahal, hak pejalan kaki telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Para oknum tersebut seharusnya dapat ditindak tegas berdasarkan undang-undang tersebut. Terdapat sanksi tegas bagi para pelanggar aturan yang tidak menggunakan trotoar sebagaimana fungsinya. 

Hal tersebut telah diatur dalam pasal 274 ayat 2 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Seharusnya pemerintah dapat bertindak tegas menumpas oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini.

Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap masalah ini karena trotoar adalah sarana dan prasarana publik dimana untuk membangunnya diperlukan dana APBN yang cukup besar. Dana tersebut diperoleh dari pajak rakyat. Alih fungsi lahan trotoar dapat dikatakan merusak hak rakyat, bukan saja hak pejalan kaki. 

Maka, diperlukan solusi yang tegas, jelas, efektif, dan efisien dalam menangani permasalahan ini. Solusi yang dapat dilakukan, seperti:

Penertiban parkir ilegal yang berasal dari alih fungsi trotoar

Penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan mereka

Memperbaiki penataan sistem trotoar yang sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis

Menerapkan kebijakan dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi yang melanggar mengenai penggunaan trotoar sebagai barang publik dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum

Pembagian lahan yang jelas antara jalan raya, trotoar, dan lahan bangunan milik masyarakat agar tidak terjadi kerancuan yang dapat menimbulkan masalah karena tidak jarang ditemukan trotoar yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penanaman kesadaran masyarakat Indonesia untuk taat hukum dan melek aturan.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah segera melakukan penataan sistem trotoar bagi pejalan kaki di Bintaro dan daerah lainnya yang terdapat masalah serupa, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan masyarakat. Hal tersebut bertujuan, agar terciptanya ketertiban dalam penataan kota, serta sarana dan prasarana publik dapat difungsikan sebagai mana mestinya. 

Selain itu, dilakukannya kebijakan untuk menertibkan berbagai oknum yang melakukan pelanggaran atas alih fungsi lahan publik yang merugikan masyarakat umum.