Pandemi yang telah berlangsung hampir satu tahun telah mengubah perilaku kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun keagamaan. Daya beli masyarakat Indonesia menurun drastis. Komunikasi masyarakat  lebih banyak memanfaatkan teknologi komunikasi dibanding secara langsung, jauh dari adat kebiasaan rakyat.  Silaturahmi yang menjadi budaya Indonesia terpaksa harus ditahan untuk mencegah penularan Covid 19.
Pemerintah telah dengan berbagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan program-program yang dimotori Bapak Jokowi. Kebijakan physical distancing, penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara  hasil tracing pada sebagian yang menunjukan hasil tes positif dari rapid test maupun isolasi Rumah Sakit.
Untuk menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak, pemerintah menggencarkan bantuan  sosial seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, hingga Dana Desa dan masih banyak lagi untuk menjamin dapur masyarakat tetap mengepul.
Biaya penanggulangan dan insentif yang sudah digelontorkan pemerintah selama pandemi adalah Rp 695,2 triliun. Nilai yang luar biasa yang diberikan pemerintah demi rakyat Indonesia yang dicintai. Ini salah satu bukti yang dikemukakan Pak Prabowo yang menyatakan bahwa saat menjalankan tugas yang dipikirkan Pak Jokowi adalah rakyat, rakyat, dan rakyat.
Semula pemerintah hanya menganggarkan untuk 83 persen dari jumlah pendidikan Indonesia yang mendapatkan vaksin gratis, sesuai dengan data BPJS yang ada atau sekitar 224, 1 juta jiwa. Hal ini tentu karena pertimbangan anggaran negara dan prioritas penerima serta memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat menengah atas mendapatkan vaksin berbayar.
"Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan, yang dirilis Rabu,16 Desember 2020. Itulah pernyataan Bapak Presiden yang membuat lega seuruh rakyat Indonesia.
Akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk memberikan vaksin  COVID-19, secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Walaupun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Asumsinya setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin Covid-19, maka dibutuhkan 536 juta dosis. Jika yang dipakai vaksin Sinovac & Biofarma (dengan harga @ Rp 200 ribu) maka biaya yang dikeluarkan pemerintah sekitar 107,2 triliun ditambah biaya distribusi dan sarana prasarana lain yang mencapai Rp60 triliun, maka total anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp167,2 triliun. Apa sebenarnya dibalik keputusan pemerintah tersebut?
Pokok pikiran yang pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam hal ini negara memiliki kewajiban melindungi seluruh rakyat dari pandemi. Karena itu menyediakan vaksin bagi seluruh rakyat adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Rakyat kembali sehat maka perekonomian akan bangkit, pendidikan akan kembali normal, serta dapat kembali bersilaturahmi.
Secara politis, akan mematahkan manuver FPI pimpinan Habib Rizieq Syihab yang menyebut pemerintah bersikap tidak adil kepada sebagian rakyat. "Ketidakadilan" menjadi bahan empuk dan enuk melakukan demonstrasi. Bahkan ada indikasi bahwa kematian enam laskar FPI memang sengaja direncanakan agar memiliki bahan demonstrasi yang besar, seperti biasanya yang sudah berjilid-jilid. Sudah menjadi rahasia umum sepak terjang FPI menjadi kendaraan beberapa partai politik dengan mengatasnamakan agama. Maka dengan materi yang wah, akan meraup masa yang banyak.
Saya yakin, kelicikan dan ketidakjujuran pada akhirnya akan ditelan bumi karena tidak mendapat tempat di mata Tuhan Sang Penyelenggara ilahi.
