Allah SWT juga sudah meminta supaya umat islam mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Qur'an (QS al-Qiyamah: 18). Dapat dikatakan bahwa dengan melaksanakan ajaran agamanya, seorang suami dapat dinilai melakukan pemerkosaan terhadap istri. Akan tetapi, haruskah orang yang menjalankan ajaran agamanya dipidana?
Demikianlah persoalan pasal perkosaan suami terhadap istri, yang menemui kendalanya dengan umat agama islam. Bagi umat agama lain hal ini tidak masalah, karena memang tidak ada ajaran suami memperkosa istri. Yang ada adalah suami harus menghargai istrinya, termasuk bila istri tidak lagi mood dalam berhubungan badan. Jadi, terhadap pasal ini, umat agama lain tentu akan mendukung, sementara umat agama islam akan menolak.
Bagaimana dengan pasal perjudian? Apakah akan ada kendala dalam pelaksanaannya? Dalam RKUHP, pidana perjudian ini diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 502 dan pasal 503. Akan tetapi, pasal yang dapat menemui permasalahan dalam praksis hidup adalah pasal 503. Berikut ini adalah kutipan pasalnya:
"Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."
Persoalan pasal 503 ini, tak jauh beda dengan permasalahan pasal 597 (2). Jika pasal perkosaan suami terhadap istri disetujui umat agama lain namun bermasalah bagi umat agama islam, demikian pula pasal perjudian ini akan disetujui umat agama lain, namun bermasalah bagi umat Konghucu.
Ada kesan bahwa agama Konghucu membolehkan perjudian. Karena itu, dalam agama ini ada dewa yang menangani urusan perjudian. Nama dewanya adalah Han Xin Ye. Bisa saja orang sudah berdoa kepada dewa judi, memohon ini itu sebelum akhirnya pergi main judi.
Akankah umat agama Konghucu yang bermain judi dipidana, padahal dia yakin dewa judi telah merestuinya untuk berjudi? Sama seperti kasus perkosaan suami terhadap istri, pemidanaan orang berjudi ini dapat dilihat sebagai bentuk penistaan agama atau kriminalisasi agama.
DEMIKIANLAH permasalahan pasal perkosaan suami terhadap istri dan pasal perjudian dalam RKUHP. Memang harus disadari bahwa tidak ada produk hokum yang dapat memuaskan semua pihak.
Selalu saja ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi, terkait dengan dua pasal ini, pembuat undang-undang harus bisa berpikir dan bersikap bijak, agar jangan sampai undang-undang yang dihasilkannya dihukum oleh undang-undangnya sendiri.
Dabo Singkep, 15 Oktober 2019
by: adrian
