Menjelang masa kampanye pilpres 2019, suasana di Indonesia kian memanas. Dua kubu pendukung pasangan calon pun semakin memanaskan mesin-mesin mereka. Di kubu pendukung oposisi yang mengatas namakan diri mereka sebagai gerakan #2019GantiPresiden kian gencar melakukan deklarasi disejumlah daerah.
Dibeberapa daerah deklarasi gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan dari aparat keamanan. Penolakan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan publik. Seperti di Surabaya Pihak aparat kepolisian mendapat banyak keluhan dari warga soal adanya kegiatan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Mulai dari CFD hingga mobilisasi warga yang ingin ke gereja, seperti yang dilansir oleh Kumparan pada 26 Agustus 2018.
Jika saya lihat hal ini lebih menjerumus kepada provokatif daripada sekadar deklarasi dan menyampaikan aspirasi. Karena mencoba memobilisasi warga yang ingin menunaikan ibadahnya.
Bila ditinjau dari perspektif sosiologi, gerakan #2019GantiPresiden dapat dikategorikan sebagai gerakan-gerakan sosial. Berbicara tentang gerakan-gerakan sosial berarti bicara tentang aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemimpin negara. Melalui gerakan-gerakan sosial kelompok-kelompok yang ada dalam suatu masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik (R. Raga 2013:65).
Timbulnya sebuah gerakan-gerakan sosial didasari oleh beberapa faktor, dan sosiolog mempunyai dua pandangan yang berbeda tentang sebab-sebabnya sebuah gerakan-gerakan sosial ini. Pandangan yang pertama disebut Pendekatan Konflik sedangkan yang satunya lagi disebut Pendekatan Mobilisasi Sumber Daya.
Dan saya melihat gerakan #2019GantiPresiden lebih tepat dijelaskan dengan pendekatan konflik. Menurut pandangan dengan pendekatan ini, gerakan sosial disebabkan oleh kesengsaraan, terutama, karena masalah sosial dan kesukaran ekonomis (R. Raga 2013:78).
Berangkat dari pendekatan konflik inilah masyarakat yang merasa dalam ketidakberubtungan mencari orang-orang yang sevisi dengannya dan membentuk sebuah gerakan #2019GantiPresiden.
Marx (dalam R. Raga 2013:79) melihat bahwa kesengsaraan dan eksploitasi yang parah tidak perlu menghasilkan gairah revolusioner. Bahkan Marx yang terkenal sebagai tokoh kiri, tidak menginginkan sampai timbul gairah revolusi namun lebih kepada perubahan kearah yang lebih baik.
Mari kita ciptakan pilpres 2019 yang damai, tanpa menjatuhkan salah satu pasang calon yang akhirnya hanya akan menimbulkan kebencian diantara masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat soal presiden yang cocok untuk memimpin Indonesia.
