Kompasiana kembali terhasut berita palsu dari tempo.co dengan menjadikan ulasan dari seorang membernya sebagai Berita Utama alias HeadLine atau HL. Berita palsu yang dirilis tempo.co yang kerap memiliki agenda dari " siapa yang bayar mahal " itu bertujuan agar sebuah partai terdeligitimasi dan mendapat sanksi moral baik dari pemilih maupun KPU atau Bawaslu.
Dalam artikel yang menjadi HL itu, karena ditulis oleh Kolumnis of the year, IU, admin Kompasiana tanpa sadar seolah telah termakan fitnah. Bahkan admin juga tidak melakukan cek silang ke media induknya seperti Kompas atau Antaranews yang lebih kredibel dibanding tempo.co.
Ada keanehan dalam berita yang konon sebagai klaim yang didasarkan pada pantauan dan penghitungan cepat di luar negeri oleh Media Centre PDI Perjuangan. Klaim tersebut menyebutkan PDIP memenangi dengan telak hasil pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di 3 negara yang sudah melaksanakan Pileg. Klaim tersebut selengkapnya berbunyi: “Hasil untuk PDI Perjuangan, Taiwan 60 persen, Thailand 73 persen, dan Swedia 50 persen”.
Berita yang hanya dirilis oleh, media se-level Tempo tersebut dan mempublikasikannya, tanpa melakukan cek dan ricek apakah benar di 3 negara tersebut pemungutan suara Pileg 2014 telah digelar atau belum. Lebih naif lagi, kalaupun Pileg sudah digelar di sejumlah negara, bukankah jelas proses penghitungan suara baru akan dilaksanakan serentak pada Rabu 9 April 2014 nanti? Sehingga proses hitung cepat pun baru bisa dilakukan Rabu pekan depan. Bagaimana bisa sudah keluar hasilnya?!
Untuk mencoba mengadu domba, tempo mencoba membuat berita tambahan dengan bertanya pada Ketua KPU Husni Kamil Manik yang tentu saja membantah kabar tersebut. Bahkan Husni menegaskan bahwa pemilu di 3 negara tersebut belum dilaksanakan. Ketua KPU kembali menjelaskan bahwa meski di sejumlah negara pemungutan suara dilaksanakan sebelum 9 April, namun penghitungan suara tidak dilakukan saat itu juga, melainkan serentak pada 9 April 2014.
Apakah benar tempo melakukan komunikasi dengan Husni Manik? Entahlah... karena jika kita telaah lebih jauh, berita itu dengan telanjang terlihat amat janggal.
Kejanggalan itu antara lain,
1. Rilis berita yang diterima tempo tidak menyertakan tokoh, sumber berita dari yang mengaku sebagai media center PDIP. Logika sederhana, apakah media center sebuah partai tidak akan digawangi tokoh DPP partai itu dalam merilis sebuah berita? Apakah dalam merilis sebuah topik, ketua humas PDIP tidak akan memberi keterangan tambahan?
2. Tempo justru "konon" mencoba meminta klarifikasi dari sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, yang anehnya malah mendominasi badan / isi berita itu. Padahal agenda Tjahjo adalah selalu bersama ketua umumnya selama kampanye. Soal publikasi, ada ketua DPP yang membidangi dan mengurusinya. Ketua Infokom PDIP adalah Rano Karno, jika tempo tidak tahu siapa yang harus ditanya...
3. Rilis berita hanya diterima tempo, media lain tidak ada yang menerima atau mungkin terima tapi karena sumber tak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan maka mereka tidak terpancing. Bagaimana mungkin Kompas, Media group atau Antara tidak menerima rilis sementara mereka menempatkan jurnalisnya disetiap pos media center semua partai peserta pemilu.
Seperti yang sudah diungkap bahwa tempo adalah media yang cukup berpengaruh di Indonesia, hal ini terlihat dari kontribusi mereka memanaskan dan mengadu domba Walikota Tri Rismaharini dengan PDIP beberapa waktu lalu. Ada agenda dan orang berkepentingan yang berusaha memanfaatkan keberadaankeberadaan tempo untuk mendelegitimasi orang orang dan parpol tertentu. Itulah mengapa berita yang kasat mata dari sumber tidak benar seperti itu bisa lolos begitu saja diberitakan.
