Perlu Duduk Bersama Memecahkan Problema Bangsa

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) diharapkan tetap konsisten menjaga ummat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak ingin negara ini direcoki banyak orang, terutama yang mengatakan agama tidak diperlukan dalam bernegara.

Sejatinya, agama berperan dalam mewujudkan insan dan tatanan kehidupan yang bersih. Termasuk dalam memecahkan problema kesenjangan yang terasa. Beragam problema yang muncul perlu dihadapi bersama-sama. Tidak kalah pentingnya adalah keberadaan media sosial yang diharapkan agar tidak jadi problema di negeri ini.

Hal itu mengemuka dalam Forum Dialog Literasi Media dengan tema 'Taat Beragama, Bergaul Harmonis, dan Sopan Berkomunikasi' yang dilaksanakan Kementerian Infokom bersama MUI Pusat, di Hotel Ibis, Padang, Sabtu lalu (28/10/2017) dengan peserta 150 orang dari utusan kampus, ormas Islam, dan beberapa cendekiawan Islam daerah ini.

Ahmed Kurnia dari Kementerian Komunikasi dan Infomratika (Kemenkominfo)dalam paparannya mengemukakan bahwa Indonesia sekarang kebanjiran informasi yang luar biasa melalui media sosial. Bahkan di dunia, Indonesia masuk empat besar pengguna internet. Pemakai internet setiap saat terus bertambah jumlahnya dan saat ini sudah mendekati 150 juta pemakai di Indonesia.

Internet sekarang adalah media sosial paling unggul sebagai sumber informasi dibanding media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio. Kondisi itu memberi pengaruh signifikan pada oplah surat kabar, kunjungan pustaka, dan pemirsa televisi.

"Ada baiknya, setiap Hari Sabtu dan Minggu, kita tetap 'iqra' di pustaka ataupun media non-internet," ajak Ahmed Kurnia.

Sekjen MUI Pusat DR.H. Anwar Abbas dalam forum itu mempertanyakan keseriusan semua pihak dalam mengatasi hoax, kabar dusta, fitnah, adu domba, dan saling jelek-menjelekkan sesama anak bangsa yang menggunakan medium media sosial sebagai perantaranya. Sangat diharapkan pemerintah benar-benar serius mengatasi dan memberantas hoax. Namun, tidak diharapkan 'pisau' pemerintah tajam sebelah dalam menegakkan hukum di negeri ini.

Anwar Abbas juga mengemukakan sudah pantas rasanya pemerintah meninjau kurikulum pendidikan tinggi. Sebab suasana 'sekuler' sudah kelihatan nyata di kampus-kampus dalam berbagai bidang keilmuan. Supaya masa depan negeri ini semakin baik, sangat diharapkan pemerintah tulus menggandeng 'civil society'.

KETUA MUI Sumbar (bersorban), H. Gusrizal Gazahar, pada acara Forum Dialog Literasi Media, kerjasama Kementerian Infokom dengan MUI Pusat, di Padang, Sabtu lalu (27/10/2017). (DOK. ADI BERMASA)

Pada kesempatan itu Anwar Abbas yang merupakan putra mudiak Dangung-dangung, Kabupaten Limapuluh Kota itu juga menyosialisasikan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam fatwa setebal 17 halaman folio tersebut, juga direkomendasikan pentingnya ulama dan tokoh agama untuk terus menyosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggungjawab dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadat (kerusakan atau akibat buruk) yang ditimbulkan. Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.

Sementara, pemerintah perlu memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

Karena dialog literasi media itu dilaksanakan di Sumatra Barat, sepantasnya keakraban ulama dengan pemerintah juga mempedomani sistem yang dilakukan ulama besar Indonesia asal Sumbar, H. Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, yang pernah jadi Duta Besar Indonesia untuk Irak di masa pemerintahan Presiden Soekarno.