Jakarta, Kaum buruh kembali menunjukkan soliditasnya saat merayakan aksi demonstrasi "May Day" di bundaran HI, Jakarta pada Kamis (1/5/2014). Ribuan massa aksi yang tergabung dalam  "Aliansi Front Nasional Tolak BPJS" tak kenal lelah menyampaikan aspirasinya. Massa buruh ini terdiri dari Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN), dan PK SBSI 1992.
Ketua Umum Gaspermindo, Bambang Eka mengatakan "May Day" merupakan momentum untuk menyatukan kekuatan dan soliditas kaum buruh untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sekaligus. Apalagi selama ini, sebagian tuntutan kaum buruh tak pernah di dengarkan oleh pemerintah, sehingga sangat perlu kaum buruh menyatukan soliditas, kekompakan dan kekutan.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa kaum buruh akan terus bergerak melakukan konsolidasi di kalangan kaum buruh. tujuannya, kata Bambang, untuk menunjukkan kekuatan dan soliditas,
"Momentum hari buruh Internasional ini masih epektif dijadikan sebagai media untuk mempersatukan kekuatan buruh dalam rangka menyampaikan aspirasi politiknya, sebab masih banyak masalah-masalah buruh yang belum terselesaikan," kata Bambang saat menyampaikan orasinya.
Menurut Bambang, sebagian tuntutan kaum buruh yang tidak direspon dan diselesaikan oleh pemerintah adalah unionbasting (masih adanya kelompok yang anti serikat buruh/pekerja), masih belum dicabutnya UU No.13 Tahun 2003 yang melahirkan outcorrsing (kerja kontrak) dan masalah lahirnya UU BPJS dan SJSN. Masalah-masalah tersebut, menurut Bambang, jelas mencekik leher kaum buruh.
"Sekarang pemerintahan Rezim SBY- Budioeno ini melahirkan UU BPJS dan SJSN yang semakin mencekik buruh, dengan mewajibkan para buruh untuk membayar iuran jika mau mendapatkan pelayanan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua," pungkasnya.
Dikatakannya, jaminan sosial merupakan domain negara. Maka sudah sepantatnya pemerintah menjadi pelayan masyarakat untuk kesejahteraan sosial. jangan sampai masalah-masalah yang menimpa kaum buruh seperti adanya UU BPJS dan SJSN dibebankan kepada masyarakat miskin. Bambang menilai, jika munculnya UU BPJS-SJSN itu hanya dibebankan kepada buruh dan masyarakat miskin secara umum maka negara akan lepas tangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan tersebut.
"Makanya harapan kami juga pada tahun politik ini pada Pemilihan Presiden nanti kami akan memilih dan mendukung Presiden yang memiliki banyak perhatian kepada kepentingan buruh. Kami jelas sudah mengantung Presiden yang misinya dekat dengan kami para buruh atau pekerja" tutup Bambang.
