"Itu kan sudah diputuskan di rakor menko jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita," jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Pernyataan Mendag disampaikan menjawab pernyataan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso yang menyatakan bahwa gudang beras Bulog kini penuh sehingga tak perlu lagi impor beras. Ia bahkan menyebut gudang miliknya tak mampu menampung jika ada tambahan pasokan beras impor.
Menanggapi pernyataan Mendag, Budi Waseso yang dikenal dengan singkatan Buwas pun menjawab balik dengan melontarkan kata "Matamu". Sebuah kata yang memiliki makna negatif karena identik dengan indra penglihatan atau visual yang dapat berarti pihak lawannya (dalam hal ini Mendag) itu "tidak bisa melihat".Â
Kata matamu dalam bahasa Jawa sejajar dengan kata "ndasmu", yang bermakna lebih kasar. (E)ndas berarti kepala, yang di dalamnya terdapat otak untuk berpikir. Ketika seseorang, misalnya, mengucapkan kata 'ndasmu', secara tak langsung berarti menganggap lawan bicaranya perlu berpikir.
Perang kata antara dua pejabat tinggi negara, anak buah Presiden Joko Widodo soal impor beras ini sesungguhnya bukan yang pertama karena sebelumnya terjadi pula perang kata antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang memastikan pasokan beras di dalam negeri cukup hingga akhir tahun 2018.
Menyikapi kegaduhan yang terjadi antara pembantu presiden soal impor beras, sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Presiden. Hanya Staf Khusus Kepresidenan Ahmad Erani Yustika yang menyampaikan bahwa Presiden belum mendapatkan informasi yang lengkap terkait persoalan tersebut. Sebab saat ini informasi yang beredar masih simpang siur.
"Saya belum bisa menjawab isu ini, perlu mendapatkan data dan koordinasi yang lebih utuh mengenai ini. Yang terjadi di lapangan kan masih informasi sepotong-sepotong jadi saya belum memiliki data dan informasi yang lengkap," kata Yustika dalam diskusi media di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).
Lebih lanjut, Erani memaparkan nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan persoalan tersebut kepada publik. Namun, langkah itu akan disampaikan pada waktu yang belum ditentukan. Sebab, pada dasarnya Jokowi menginginkan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Presiden pasti pada saat yang tepat akan menyampaikan pada publik (terkait persoalan ini). Yang pokok, presiden ingin kebutuhan pokok bisa disediakan kepada masyarakat itu yang menjadi keinginan presiden," tutup Yustika.
Duh jadi kemana saja Presiden Jokowi selama ini ? Apakah beliau tidak pernah mendapatkan laporan berkala dari para pembantunya, khususnya masalah beras dari waktu ke waktu? Karena seperti yang disampaikan Yustika, kalau memang benar Presiden Jokowi memperhatikan kebutuhan pokok (beras) masyarakat terpenuhi mestinya sejak awal sudah mengetahui permasalahannya. Bukankah masalah impor beras bukan sesuatu hal yang baru?
Tapi ya sudahlah, Presiden Jokowi mungkin masih mencari stuntman yang bisa menjawab upaya "mengatasi" bukan "membawahi" sambil menggerak-gerakkan tangannya.Â
