Karena sepertinya gugatan ini dikhawatirkan tidak akan menyadarkan MK untuk mengedepankan netralitas dalam membuktikan kesalahan-kesalahan KPU, maka langkah penting ke depan yang harus dilakukan ialah membangun kekuatan politik untuk “mengontrol” kebijakan-kebijakan yang akan diambil Jokowi.
Masa jabatan Jokowi sebagai presiden selama 5 tahun ke depan, akan terus “dimonitor”, walaupun sebenarnya itu tidak perlu karena sudah pasti apapun kebijakan Jokowi akan banyak “merugikan” berbagai pihak. Kata “memonitor” di sini lebih cenderung kepada membuat perisai-perisai pertahanan untuk mempertahankan “harmoni korupsi” yang sudah diujung tanduk.
Karena mereka sudah tahu akan “diacak-acak” maka dari sekarang mereka membuat sistem pertahanan sekuat mungkin, jangan sampai nanti ada kesan “tidak terima” terhadap kebijakan Jokowi yang akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Dengan “perisai monitoring” ini maka kesan “tidak terima” dengan sendirinya akan terlihat sebagai kontrol aktif terhadap pemerintah bahwa kebijakan yang diambil merugikan rakyat.
