Trilogi penderitaan rakyat adalah pemimpin (politikus) yang korup, pengusaha yang rakus dan tentara / polisi yang mengabdi kepada pimpinan. Peran pemimpin untuk mewujudkan keadilan sosial dan hukum bagi rakyat yang dipimpinnya adalah sangat vital. Ini karena kekuasaan presiden yang super power untuk mengelola negara. Kekuasaan di bidang politik, ekonomi, keamaman dan ketertiban, sosial dan budaya. Namun sering kita mendengar pidato pemimpin yang gagal bahwa tugas mensejahterahkan rakyat adalah tugas bersama. Nah kalau demikian gaji dan fasilitas yang diberikan oleh rakyat selama ini untuk apa? Seorang pemimpin adalah ibarat dua mata pedang. Satu sisi dia bisa menjadi agent of change menuju perbaikan hidup di segala bidang dan sisi lain dia bisa menjadi beban bagi rakyat karena menambah amanat penderitaan rakyat. Jikalau pemipin selalu berpegang kepada prinsip 'laba untuk rakyat' (meminjam istilah cak Nun) maka sejahteralah rakyat yang dipimpinannya. Pemimpin yang demikian ini akan lantang bersuara, tegas bertindak kepada praktik-praktik 'rugi bagi rakyat'. Pemimpin yang menjadi prajurit garis depan untuk menentang segala tindakan dari pengusaha yang rakus dan militer / polisi yang menyengsarakan rakyat. Namun atas nama demokrasi biaya mahal akan teramat sulit menemukan orang menjadi presiden dengan prinsip mengedepankan kehidupan laba untuk rakyat. Untuk menjadi pemimpin dibutuhkan banyak finansial dan lagi-lagi pengusaha yg rakuslah yang banyak uang untuk diperas. Setelah kursi didapat saatnya berbalas jasa dengan para penyumbang2 itu. Maka di situlah pengusaha memainkan perannya untuk mengembalikan investasi. Pengusaha rakus itu beda-beda tipis dengan pengusaha korup, pengusaha mark-up, pengusaha calo proyek, pengusaha mengambil lahan wong cilik, pengusaha yg menghalalkan segala cara demi mengeruk keuntungan, dsb. So pasti tidak heran jalan baru dibangun cepatan bergoyang dan berlobang. Bangunan yag dibangun tdk sesuai anggaran, pat gulipat mengelabuhi mata rakyat karena hati rakyat tidak bisa dikelabuhi. Kestabilan untuk memimpin dibutuhkan jaminan dari tentara dan polisi. Ada transaksi timbal balik antara institusi pemimpin dan militer/ polisi untuk sama-sama aman. Mengguncang salah satunya berarti petaka, kursi melayang. Itulah kenapa banyak pemimpin dunia akan jatuh jika dukungan militer sudah ditarik, banyak pemimpin kehilangan kursi dikudeta oleh militer. Amuk rakyat dan tekanan international belum berarti jika militer masih loyal kepada pemimpin. Manakala dukungan militer ditarik maka seketika itu goyanglah kursi sang pemimpin!. Demi kestabilan politik maka militer / polisi menjadi warga negara kelas satu. Mereka bebas menggebuki rakyat karena hukum tidak berani menyentuh. Mereka bebas menyerobot milik rakyat karena rakyat tak berdaya. ehmmmmm bakan merekapun bebas karcis jika ingin naik kereta api. Militer/ polisi adalah manusia jenius yang bisa bekerja menjai prajurit, ketua ini-itu hingga dewan komisaris perusahaan. Mereka bak malaikat yang tidak pernah salah. Institusi militer/polisi menjadi institusi terbersih dari praktik KKN. Ini terbukti tidak adanya pejabat militer/polisi aktif yang dipanggil KPK dan diadili. Kalaupun ada pejabat tingkat kroco dan melibatkan uang kelas teri. Padahal rakyat tahu kemana larinya uang setoran keamanan proyek-proyek vital, uang pengawalan, uang setoran semprit pinggir jalan, uang pulsa dari para calo, dsb. Trologi pemimpin yang korup, pengusaha yang rakus dan militer/polisi dhalim adalah amanat penderitaan rakyat yang sesungguhnya. Di sisi lain pemimpin yang amanah (accountable), pengusaha yang jujur dan militer / polisi yang mengedapakan rakyat maka kehiudpan bernegara yang adil, aman dan makmur pasti terwujud. Akhirnya marilah kita berdoa semoga negeri ini dijauhkan dari trilogi tersebut. Salam
