"Saya tidak setuju BUMN diswastakan apalagi yang Tbk. Itu sama saja menjual model Indosat dengan format beda."
Saya mengutip kalimat dari Pengamat Kebijakan publik, Agus Pambagio ketika beritanya tayang beberapa hari lalu di jpnn.com. Komentar Agus sedikit membetik niat saya untuk sedikit berselancar dan mencari referensi yang kiranya dapat saya tuangkan di sini. Pernyataannya juga sedikit menjadi cambukan mengingat kebijakan pemerintah saat ini kembali dihubungkan terkait Indosat di masa pemerintahan Megawati tempo dulu.Â
BUMN yang akan diswastakan atau yang dimaksud Agus tersebut, antara lain PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, dan PT Timah. Rabu, 29 November 2017 rencananya akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk membahas  rencana penghapusan status persero tersebut.
Banyak pengamat yang kemudian mendesak pemerintah untuk mengevaluasi wacana penghapusan status persero pada tiga BUMN tersebut. Ada yang beranggapan bahwa ada indikasi oknum negara bisa bebas menjual saham tanpa izin DPR. Ini lah yang kemudian menjadi ketakutan dari para pengamat tersebut. Kemudian kita pada akhirnya harus berharap pada DPR di saat harapan itu perlahan-lahan terkikis. Baiklah, kita tidak akan membahas DPR.
Hasil dari pencarian saya di berbagai literatur mengungkap beberapa alasan pemerintah melakukan swastanisasi atau privatisasi. Menurut Gouri (1991), upaya swastanisasi atau privatisasi pemerintah ini bisa dilatarbelakangi oleh tekanan finansial, seperti defisit anggaran. Selanjutnya, adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada ketidakefeisienan BUMN. Selain itu, adanya tekanan eksternal misalnya dari lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia.
Menurut Shirly dan Nellis (1972), fenomena privatisasi merupakan akibat dari kegagalan birokratik yang mengakibatkan lemahnya kinerja BUMN dan sifat permanen dari kegagalan pasar terlalu dibesar-besarkan.
Jika kita mencoba mengkaji kembali dan melihat dengan realitas BUMN saat ini, tekanan finansial dan ekonomi yang berdampak pada ketidakefisienan bisa menjadi biang keladi. Diluar dari tiga BUMN yang akan diswastanisasi, terdapat 24 BUMN yang mengalami kerugian hingga semester I-2017.Â
Pemerintah pun mengelak dengan mengatakan status non-persero tidak menghalangi posisi pemerintah untuk tetap mengelola dan mampu mendatangkan manfaat untuk menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat. Selain itu, mampu menciptakan struktur industri yang kuat. Jadi, ketakukan tersebut dirasa oleh pemerintah cukup berlebihan.
Di balik pembelaan dari pemerintah, selain Agus, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto juga pernah menolak privatisasi BUMN. Ia menganggap program privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah tahun ini adalah penambahan modal melalui penyertaan modal negara. Namun kemudian komentar Prabowo dijawab oleh pejabat Kementrian BUMN yang mengatakan privatisasi ini akan memperluas kepemilikan masyarakat atas perseroan atau BUMN. Seingat saya, isu ini cukup hangat dibacarakan di ruang publik waktu itu.
Dalam privatisasi BUMN terdapat beberapa masalah dan hambatan. Berg (1987) mengatakan, khusus di negara berkembang, tujuan utama untuk privatisasi adalah mengurangi BUMN yang merugi. Kondisi ini kemudian berimbas pula pada sulitnya menjual pada swasta atau perusahaan nasional yang mempunyai tidak cukup modal untuk membeli BUMN. Kondisi bisa diperparah dengan kurang transparannya pemerintah mengenai privatisasi. Yang kemudian bisa saja terjadi peralihan monopoli ke tangan swasta asing yang mempunyai modal yang cukup mumpuni. Kemudian yang akan menjadi bom waktu adalah minimnya kepedulian swasta tersebut pada kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan roda perekonomian semakin terpuruk.
Tentu kita sangat berharap dengan diprivatisasi ini, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai pemerintah memang benar adanya. Kita tentu pula tidak mau mengorbankan BUMN jatuh ke tangan asing yang memiliki modal yang sangat besar. Kita tentu sudah cukup dengan banyaknya perusahaan asing yang datang mengeruk kekayaan alam bumi pertiwi. Jangan sampai terjadi lagi. Sekian.
