Dia juga membandingkan dengan bendera Komunis dan HTI, kan sama-sama bendera yang dilarang. Masa yang ini tidak diamankan.
Kita secara kemanusiaan menolak rasisme dan mendukung Papua melawan perlakukan diskriminatif dan stigmatisasi. Tetapi soal bendera kita mungkin agak berbeda, karena kita semua Indonesia," tegasnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo dan Ayahanda Tito Karnavian selaku Kapolri dapat bertindak tegas atas peristiwa ini.
Tegakan Hukum, Jangan Tebang Pilih
Juni 2018 lalu, simpatisan Kemerdekaan RMS ditangkap aparata gabungan TNI-Polri di Desa Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Mereka ditangkap akibat menampakan bendera Benang Raja di rumah salah seorang Warga.
Peristiwa itu mengakibatkan 5 orang warga Desa Hulaliu dipenjarakan hingga sekarang karena dianggap mengancam NKRI dan melanggar Undang-undang.
Sementara disisi lain, Bintang Kejora berkibar bebas, menari-nari dan berdendang meramaikan aksi penolakan rasisme dan menuntut referendum. Aparat lembek-lembek aja.
Ketidakreaktif aparat dalam menjalangkan tugasnya akan berdampak buruk pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum.
Benih-benih ketidakpercayaan telah nampak di online dan mungkin pada kondisi offline. Prinsip equality before the law harus menjadi sandaran negara hukum seperti Indonesia, jangan asaltebang pilih.
Terlepas dari itu, Papua adalah Indonesia. Kemanusiaan tetap diutamakan dalam berbangsa dan bernegara.
