Peninjauan Kembali Kebijakan Energi Asian Development Bank

Kebijakan yang diangkat oleh Asian Development Bank (ADB) yaitu Energy Policy Supporting Low-Carbon Transition in Asia and the Pacific yang berisi implementasi Kebijakan yang berlaku bagi pemerintah dan non-negara ADB. 

Pinjaman seperti proyek, berbasis kebijakan, berbasis hasil, perantara keuangan, jaminan, partisipasi ekuitas, dan bantuan teknis. Kebijakan Energi ADB menguraikan kriteria penyaringan untuk operasi ADB yang melibatkan gas alam, pembangkit listrik tenaga air besar, dan pembangkit limbah menjadi energi. Kebijakan energi ADB mengacu Paris Agreement. 

Pelaksanaan kebijakan energi yang diusulkan akan membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Campuran keterampilan dan kapasitas teknis staf ADB harus ditingkatkan untuk menangani reformasi kebijakan energi, efisiensi energi, dan teknologi rendah karbon yang sedang berkembang. 

Fasilitas Kemitraan Pembiayaan Energi Bersih, bantuan teknis, dan sumber pendanaan lain yang sesuai juga dipenuhi oleh ADB. Peninjauan Kebijakan Energi 2021 harus dilakukan pada tahun 2025 untuk menilai kemajuan tujuan kebijakan ini untuk mempercepat pengembangan sistem energi yang berkelanjutan dan tangguh yang menyediakan akses yang andal dan terjangkau bagi semua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang inklusif, dan mendukung transisi rendah karbon di Asia dan Pasifik. 

Sumber daya manusia dan keuangan juga akan ditinjau pada tahun 2025 untuk melihat efektivitas pembangunan dan kemampuan ADB untuk memenuhi persyaratan DMC dalam transisi energi jangka panjang mereka. Dampak Perang Rusia-Ukraina dan Pandemi COVID-19 berbagai varian menyebabkan efek deterence terhadap perekonomian dunia dan menyebabkan resesi global. Oleh karena itu pengembangan energi tetap dijalankan namun memperhitungkan ekonomi dan kebutuhan alutsista yang saat di dominasi oleh sumber daya energi fosil untuk memperkuat pertahanan negara