Memperhatikan beberapa cuatan informasi akhir-akhir ini, dimana investasi China cukup besar bergulir dan masuk ke Indonesia beserta beberapa TKA China yang masuk secara illegal untuk mendukung investasi China yang satu paket dengan TKA, membuat banyak masyarakat Indonesia terperangah dan kaget. Seberani itukah, seceroboh itukah, seberutal itukah para TKA China masuk ke Indonesia? Kenapa Pemerintah tidak sesungguhnya tegas menindaknya? Walaupun itu sudah menghina kedaulatan Indonesia. Kenyataannya memang seperti itu dan lucunya banyak para oknum petugas Imigrasi kita yang mendukung manipulasi dokumen atas kehadiran secara gelap para TKA China tersebut. Jika ini terbiarkan terus, maka Indonesia akan sangat mudah diInvasi oleh para imigran dari China dan itu adalah keinginan lama mereka untuk bisa bermukim di Indonesia secara gelap seperti yang selama ini dilakukan secara sporadis pada beberapa wilayah Propinsi besar di Indonesia, lalu mereka para China pendatang gelap ini, bisa menjadi warga Negara Indonesia.
Menyimak beberapa dominansi investasi China serta kemesraan para petinggi Negara dengan para pengusaha China, akan mengembalikan posisi penilaian seluruh rakyat Indonesia kepada era kepemimpinan Presiden Soeharto dahulu dimana para pengusaha Cina selalu mendapatkan perhatian penuh dari para pejabat pemerintah serta dukungan penuh dari perbankan Nasional. Banyaknya manipulasi keuangan oleh para Bank Nasional yang banyak dimiliki para pengusaha Cina disaat itu, membuat posisi keuangan Negara Indonesia bisa terpuruk dan bahkan Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat ditahun 1998. Pada saat kejatuhan Soeharto, terjadilah gerakan anti Cina sehingga banyak para pengusaha Cina turunan yang melarikan diri ke Singapura, Hongkong dan ke Negara Republik Rakyat China sendiri (RRC), disamping itu banyaknya korban dari pihak kaum Cina turunan di beberapa kota besar Indonesia.
Semua ini bisa terjadi karena adanya unjuk bancakan kekuasaan yang juga dinikmati para kaum Cina turunan di Indonesia. Pada sisi lain kaum Pribumi (anak asli para suku-suku daerah bangsa Indonesia) dimarginalkan, disingkirkan, diabaikan oleh para penguasa disaat itu. Terjadilah kesenjangan pemilikan kemampuan ekonomi yang sangat kontras antara si kaya dan si miskin. Hal ini bukanlah karena para pribumi tidak memiliki kemampuan ekonomi serta keterampilan produksi, akan tetapi pemarginalan, penyingkiran dan pengabaian kesempatan mendapatkan kepercayaan modal tidak diberikan oleh para bank pelaksana. Pada sisi yang lain, memang banyak para bank pelaksana dimiliki oleh para kaum Cina turunan, sehingga bank milik mereka banyak menyalahgunakan peruntukan yang wajar dalam penyaluran kredit dan hanya disalurkan sepihak kepada aktifitas produktif ekonomi milik para pengusaha itu sendiri.
Kasus BLBI yang ngemplang ribuan triliun rupiah, juga termasuk didalam permasalahan salah peruntukan kredit yang dimanipulasi oleh para pengusaha pemilik bank itu sendiri. Sehingga Bank Indonesia terkuras dalam permainan manipulasi perbankan ini. Banyak para pengusaha Cina yang memiliki Bank Swasta yang mendapatkan keuntungan financial dari kasus BLBI ini, bahkan bayak yang juga tidak mengembalikan hasil rampokan mereka melalui bank pelaksana yang mereka bangun untuk khusus bisa memanipulasi perbankan.
Atas persaksian dari seluruh rakyat Indonesia inilah, akhir-akhir ini dominansi para pengusaha China kembali memperlihatkan kemesraan mereka dengan para penguasa Negara disamping itu pemerintah memang memperlihatkan keberpihakannya kepada para pengusaha China. Perhatikan saja kasus rencana pembangunan proyek Kereta Api super cepat yang dipaksakan untuk diserahkan kepada investor China dan membuat protes keras dari pihak Jepang. Tanda-tanda kembali munculnya gerakan anti Cina di Indonesia, tidak bisa dihambat dan hanya waktu yang menentukannya. (Abah Pitung)
Â