PGRI, Semangat Kekeluargaan, Bukan Kekuasaan

Oleh : Encang Zaenal Muarif

Ketua PGRI Kota Banjar

Masa Bakti XXIII Periode 2025-2030

Gegap gempita pesta demokrasi di tubuh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mulai tingkat nasional (kongres tahun 2024) hingga konferensi provinsi, konferensi kabupaten/kota hampir usai. Sementara itu, konferensi di tingkat cabang atau kecamatan hingga musyawarah ranting sepertinya masih dalam tahap persiapan.  Dalam hal ini, penulis melihat bermunculannya guru-guru muda yang tertarik untuk berkiprah di PGRI, dan saya melihatnya sebagai sebuah kemajuan.  

Euforia di kalangan anggota PGRI dengan adanya kepengurusan baru, memantik semangat dan harapan anggota, akankah PGRI, sebagai organisasi profesi sekaligus organisasi perjuangan, tempat di mana aspirasi guru diperjuangkan ini, mampu membuktikan eksistensinya sesuai ekspektasi anggota?

Sebagai salah satu pegiat PGRI yang masih belajar, penulis merasa senang  bisa terlibat aktif di organisasi besar ini. Sebagai organisasi profesi perjuangan dan ketenagakerjaan, dilandasi azas Pancasila dan UUD 1945, bersifat unitaristik, independen dan non partisan, serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan, keterbukaan, tanggungjawab, etika, moral serta hukum (BAB 2 hingga Bab 4 AD/ART PGRI 2024), PGRI telah membuat saya jatuh cinta.  

Dengan semangat kekeluargaan yang dibangun di tubuh PGRI, baik pengurus maupun anggota, siapapun dia dan apapun jabatannya, mesti "melepas" atribut pekerjaan mereka ketika mereka mengenakan kemeja batik kusuma bangsa, seragam kebanggaan PGRI. Pejabat struktural, pengawas, kepala sekolah atau siapapun, di saat mereka mengenakan batik kesuma bangsa, maka harus disadari bahwa jati diri mereka adalah guru.

Saat amanah sebagai pengurus diemban oleh siapapun, maka semangat keakuan serta semangat kekuasaaan harus disingkirkan jauh-jauh. Sebaliknya, dengan berkiprah di PGRI, seseorang akan belajar menjadi lebih "down to earth" sebagai ciri khas guru yang rendah hati, ramah dan santun. Mari surutkan  keangkuhan dalam jiwa kita sebagai pendidik, pembangun insan cendekia.  "Sayyidul qoumi khodimuhum". Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Tak pantas jika seorang pelayan membusungkan dada di hadapan teman serta orang-orang yang dilayaninya.

Sesibuk apapun pengurus karena jabatan pekerjaan yang dilakoninya, harus menyempatkan diri untuk bersilaturahmi, baik dengan sesama pengurus maupun dengan anggota.  Paling tidak, jika tak sempat bertatap muka, sekedar saling sapa dan saling mendoakan di media sosial pun takkan menghilangkan makna silaturahmi.  

Semangat keterbukaan yang tertuang di AD/ART pun semoga menjadi panduan bagi pengurus di semua level. Iuran anggota yang dikelola serta keuangan lain yang diperoleh organisasi, mesti dikelola dengan penuh kejujuran, tanggungjawab,  transparan serta sesuai dengan peruntukan di Rencana Anggaran Pembelanjaan Biaya Organisasi (RAPBO). Hal ini wajib dilakukan agar kepercayaan anggota semakin meningkat dan tidak ada anggota yang berniat hengkang dari organisasi.  

Al insaanu makhlul khoto wanisyan. Manusia adalah mahluk tempat salah dan lupa. Pengurus PGRI dari tingkat pusat hingga ranting adalah manusia biasa yang tak lepas dari hal itu. Termasuk saya sekalipun. Semoga tulisan ini menjadi otokritik bagi semua pegiat PGRI di manapun berada, agar yell-yell yang digaungkan di setiap kegiatan, yaitu "Hidup Guru, Hidup PGRI, Solidaritas! Yes!" jangan hanya sekedar di mulut belaka.