Harta, Tahta, Tata Negara

Setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwasanya pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, para politikus berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi calon pemimpin daerah. 

Keaadan pandemi seperti saat ini tidak membuat mereka ragu memperebutkan kursi kekuasaan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mereka mengumpulkan suara dengan keadaan pandemi seperti ini?

Di beberapa daerah, bulan-bulan ini adalah bulan yang penting bagi paslon pemimpin daerah untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. 

Oleh karena itu, paslon beserta tim suksesnya tak pernah bosan berjanjak dari satu desa ke desa lainnya untuk mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya. 

Tidak pandang hujan atau terik, siang ataupun malam, paslon dan tim suksesnya terus bergerak. Akan tetapi ditemukan hal aneh dan teridentifikasi melakukan pelanggaran ketika para pejuang dukungan mencari dukungan sampai ke desa-desa.

Belum lama ini, penulis melihat kampanye yang dilaksanakan di tetangga desa, sekilas tidak ada yang aneh dari kampanye tersebut, kampanye dilakukan dengan mengumpulkan khalayak ramai di tempat yang dilakukan ditentukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, hanya saja yang agak aneh yaitu kampanye dilakukan pada malam hari, karena pada umumnya kampanye dilaksanakan pada siang hari. 

Kemudian setelah keanehan yang terjadi selanjutnya yaitu dimana massa kampanye ketika pulang ternyata mereka membawa amplop dan stiker pasangan calon.

Dalam undang-undang nomor 10 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 1  tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomer 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. 

Tercatat pasal 73 point (1) bahwasanya calon dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.  

Yang kemudian diperjelas pada point (4) (a) mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, (b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Sudah jelas apa yang penulis ceritakan sebelumnya adalah salah satu pelanggaran pilkada sebagaimana yang telah tertulis di undang undang, lantas apa tindakan bawaslu (badan pengawas pemilihan umum) akan hal semacam itu, dan bagaimana bawaslu mengantisipati agar hal semacam itu tidak akan terulang kembali?

Demokrasi dan pilkada memang tidak bisa dipisahkan, layaknya aku dan kamu hehehe... adanya pilkada juga merupakan salah satu tanda bahwa demokrasi masih tetap berjalan. Akan tetapi, apabila pilkada yang menjadi tanda demokrasi itu berjalan curang, maka demokrrasi yang manakah yang kita maksud?

Sedangkan untuk ilmu yang meneliti masalah yang muncul dalam Negara yakni ilmu tata Negara, ilmu yang berfokus untuk menata tatanan Negara. 

Solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah diatas adalah dengan memaximalkan bawaslu, karena pada dasarnya tugas bawaslu lah yang mengawasi jalanya pemilu, dengan secara tegas untuk menindak pelanggar dengan memberikan sanki yang mungkin bisa dikatatan berat, seperti mendiskualifikasinya. 

Apabila sudah begitu, maka presentase terciptanya demokrasi yang sehat akan meningkat secara pesat. Kwalitas pemilu yang baik dapat dijadikan tolok ukur kwalitas demokrasi suatu bangsa, hal ini dikarenakan pemilu adalah gerbang utama demokrasi keterlibatan seluruh aspek masyarakat mengharuskan transparansi dan independensi dari pemerintah.

Kesadaran akan kejujuran para elit sangatlah penting bagi kelangsungan berdemokrasi di negri ini, tentu bukan hany para elit saja yang harus sadar akan hal ini masyarakat atau public pun harus ikut terlibat aktif dalam perubahan sosial ini.