Sumber:
Latansa, M. I., & Sassi, K. (2025). Upaya Sistem Pendidikan di China dalam Meningkatkan Human Development Index. J-CEKI Jurnal Cendekia Ilmiah, 4–4(2), 1828–1830. https://www.researchgate.net/publication/388413106
Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Manusia
Pendidikan tidak sekadar tentang mencerdaskan individu, tapi juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia suatu negara. Dalam beberapa dekade terakhir, China telah membuktikan bahwa reformasi sistem pendidikan yang komprehensif mampu mendorong peningkatan Human Development Index (HDI) secara signifikan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Latansa dan Komarudin Sassi dalam Jurnal Cendekia Ilmiah (Februari 2025), China berhasil meningkatkan HDI melalui pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi. Penelitian berjudul "Upaya Sistem Pendidikan di China dalam Meningkatkan Human Development Index" ini menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan China menjadi katalisator pembangunan manusia yang berkelanjutan.
"Salah satu tujuan utama dari kebijakan pendidikan China adalah mengatasi disparitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan tingkat melek huruf di seluruh negeri," ungkap penelitian tersebut.
Wajib Belajar: Kunci Sukses China
Salah satu pilar utama keberhasilan China adalah penerapan kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar mendekati 100% dan meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi 9,5 tahun secara nasional.
"Dengan memastikan bahwa setiap anak menyelesaikan setidaknya sembilan tahun pendidikan formal, pemerintah China tidak hanya meningkatkan angka literasi, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial," jelas penelitian tersebut.
Selain itu, China juga melakukan modernisasi kurikulum yang berfokus pada keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, problem-solving, dan berpikir kritis. Pendekatan ini membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing mereka.
Potret Pendidikan Indonesia: Tantangan dan Peluang
Menariknya, Indonesia sebenarnya telah menerapkan program serupa. Program Wajib Belajar 9 Tahun telah dicanangkan sejak 2 Mei 1984 di era Presiden Soeharto. Namun, setelah 41 tahun berlalu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baru mencapai 9,22 tahun pada 2024.
Data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat dengan Komisi X DPR pada Maret 2025 menunjukkan disparitas yang masih tinggi. "Untuk DKI Jakarta yang paling tinggi, rata-rata lama sekolahnya adalah 11,5 tahun, artinya ini SMA belum lulus," kata Amalia. Sementara di Papua Pegunungan, angkanya hanya 5,1 tahun, bahkan belum lulus SD.
Indonesia juga tengah berupaya melakukan digitalisasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka. Pengenalan teknologi digitalisasi di sekolah mencakup penggunaan perangkat digital, platform pembelajaran online, sistem manajemen sekolah, pustaka digital, dan evaluasi berbasis digital.