Perhatian sebagian masyarkat kita tertuju pada tanggal 22 Mei. Bukan saja KPU akan mengumumkan hasil Pilpres 2019, namun juga karena bayang-bayang aksi massa yang sudah didengungkan sejumlah pihak.
Ada kekuatiran, gencarnya aksi penolakan oleh sejumlah tokoh dan elemen masyarakat diikuti tindakan pencegahan aparat keamanan secara masif, tidak mampu membendungnya. Meski tidak sampai menggulingkan pemerintahan yang sah, tetapi dampak psikologis tidak akan selesai dalam satu periode kekuasaan pemenang pilpres. Â Â Â
Mengapa kita harus mewaspadai Gerakan 22 Mei?
Pertama, meski gerakan politik, ternyata tidak ada partai atau lembaga politik yang mau bertanggungjawab. Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto -- Sandiaga Salahudin Uno di Pilpres 2019 yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sudah jauh hari cuci tangan.
Partai Demokrat tegas mengatakan menolak aksi inkonstitusional. Meski secara resmi baru akan mengakhiri kerjasama politiknya dalam koalisi, namun sejak selesainya hasil quick count merilis kemenangan Joko Widodo -- Ma'ruf Amin, kader-kader Demokrat sudah mengisyaratkan tidak lagi terlibat dalam keputusan politik yang diambil koalisi.
Sebagai motor utama koalisi, Gerindra tidak terang-terangan memfasilitasi rencana Aksi 22 Mei. Bahkan PKS sudah "bersih'bersih" dengan salah satunya mengharamkan tagar 2019 ganti presiden. Sikap kontras ditunjukkan PAN. Secara kepartaian, PAN sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan tersebut meski motor penggerak Aksi 22 Mei, termasuk pencetus nama Gerakan Kedaulatan Rakyat, adalah Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan sekaligus pendiri PAN. Sebab Amien Rais memiliki "jubah" lain yakni Ketua Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni (PA) 212 sehngga sah ketika mengklaim PAN tidak terlibat secara organisasi.
Alhasil Aksi 22 Mei menjadi gerakan massa yang hanya dimotori ormas (Islam) terutama PA 212, Gerakan Pengawal Fatwa Ulama, dan lainnya yang orangnya "itu-itu saja". Massa yang akan mengikuti aksi juga tidak jauh dari pendukung dan simpatisan Prabowo yang tidak terorganisir, kader-kader PKS yang tidak berjubah partai, dam terutama pengikut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Kedua, sikap Prabowo yang frontal menolak penghitungan hasil pilpres oleh KPU karena dianggap curang. Putusan Bawaslu yang menyatakan adanya pelanggaran dalam inpuit data pada sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU, seolah melegitimasi tudingan adanya kecurangan tersebut.
Hingga H-3 penetapan hasil pilpres, Prabowo belum memberikan isyarat akan mau menerima hasil pilpres versi KPU. Prabowo dan para pendukung tetap berpegang pada hasil penghitungan internal seperti yang sudah dibeber ke publik beberapa waktu lalu. Sikap Prabowo dapat dimaknai sebagai "restu" kepada pendukungnya untuk melakukan aksi penolakan.
Ketiga, masuknya elemen lain di luar yang "itu-itu saja". Ada banyak kelompok yang memiliki kepentingan untuk merubuhkan apa yang mereka sebut sebagai "rezim thogut". Kelompok ini didominasi mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kemungkinan elemen lain seperti Jamaan Ansharut Daulah (JAD) sebagaimana dilansir pihak keamaman.
Karena memiliki misi untuk merubuhkan pemerintah, kelompok ini tidak memiliki ruang negoisasi dan tidak peduli dengan korban yang jatuh, apakah sipil atau aparat keamanan. Jika Aksi 22 Mei dapat mereka kendalikan, sulit mendapat jaminan tidak terjadi chaos.
Dengan sisa waktu yang masih tersedia, alangkah baiknya jika semua pihak berpikir untuk mencegah dengan cara-cara persuasif dan pendekatan politik di tingkat elit tanpa didasari sikap menang-menangan.
