Kisah Para Pegawai Pemerintah (PNS,TNI DAN POLRI)

Saat ini berbagai media ramai memberitakan tentang pusingnya pemerintah terutama Menteri Keuangan yang tiap tahunnya harus mengalokasikan anggarannya 50% lebih untuk menggaji para PNS diseluruh penjuru Indonesia yang jumlahnya sekarang sangat banyak bahkan “over dosis”. Namun besarnya anggaran yang dikeluarkan menurut banyak pihak (termasuk pihak pemerintah sendiri,bahkan disuatu kesempatan Presiden SBY berkata sangat ngeri melihat jumlah PNS yang ada saat ini) tidak dibarengi dengan kinerja yang baik dan memuaskan dari para PNS-PNS tersebut. Banyaknya jumlah PNS tidak menjadi jaminan perbaikan pelayanan Birokrasi Pemerintah semakin membaik, yang ada tetap banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya Birokrasi di negeri tercinta ini.

Dan inilah pendapat dan pengalaman saya pribadi. Di Indonesia PNS adalah fenomena yang sangat menarik,baik bagi para pelakunya sendiri maupun para penonton seperti saya. Selain sebuah fenomena PNS juga suatu problem yang sangat kompleks yang meski untuk menyelesaikan problem tersebut pemerintah mendatangkan ratusan tenaga ahli belum tentu problem tersebut dapat tuntas (berhasil) 100%. Ah…tapi kita tidak boleh pesimis dengan kemampuan MenKeu, MenDagri, MenPAN yang sedang berusaha keras menyelesaikan masalah ini dengan Program Moratorium nya, Program Pensiun Dini nya dan lain-lain.

Tahun 1987 saat pertama kali hijrah ke Kalsel dan tinggal di Kab.Tanah Laut Pelaihari keadaan disana masih sangat sepi dan belum berkembang,kegiatan ekonomi masih sepi. Belum ada pertambangan, perdagangan masih kecil skalanya. Penduduk masih sedikit (tidak padat), meski sudah banyak warga Transmigrasi dari Jawa yang menghuni desa-desa pedalaman dan mayoritas bertani. Sedangkan untuk daerah kota Kabupaten Tanah Laut yang terpusat di Kecamatan Pelaihari dihuni mayoritas penduduk asli plus pendatang/perantau “Intelek” yaitu orang-orang yang mendarat kedaerah ini karena statusnya sebagai pegawai Pemerintah (PNS,TNI dan POLRI).

Seperti kita tahu pada masa ORBA untuk pemerataan pembangunan seluruh wilayah Indonesia salah satu sistem yang diterapkan adalah mengirim/menukar para pegawai/calon pegawai dari satu daerah kedaerah lain. Atau populer dengan sebutan PTT, dimana seseorang untuk diangkat jadi PNS harus menjalani penugasan yang bisa dikatakan sebagai masa percobaan dan pelatihan sekian tahun diberbagai pelosok daerah. Jadi tidak heran mayoritas tetangga tempat saya tinggal dulu adalah pendatang dengan Profesi Pegawai Pemerintah. Saya juga ingat salah satu guru SDN saya adalah orang asli Bandung. Selain para pendatang “intelek” ini yang jumlahnya masih minim, posisi PNS didominasi oleh warga asli Kalsel.

Mayoritas masyarakat asli Kalimantan mempunyai jiwa “bossy”, yang berprinsip dalam menentukan masa depan “kerja tidak mau diperintah”. Bagi yang kaya dan punya modal mereka cenderung menggeluti perdagangan/bisnis meski kecil tapi milik sendiri dan tidak jadi pesuruh orang. Bagi yang modalnya pas-pasan sudah pasti cita-citanya adalah PNS, meski memiliki pimpinan di kantor tapi hanya seperti formalitas belaka. Seorang Pimpinan atau Kepala Dinas hanya pemimpin kerja bukan orang yang bisa menentukan masa depan seorang PNS secara menyeluruh, misal masalah kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain. Yang menentukan itu semua adalah UU PNS, meski seorang PNS berkelakuan buruk, sering bolos Kepala Dinas tetap tidak punya hak untuk memecatnya atau menahan gajinya misalnya. Paling banter cuma menegur secara halus.

Pada tahun 1980-1990 an gaji PNS masih sangat minim,bahkan jauh dari sejahtera dan tercukupi, setiap PNS harus punya sambilan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi hal ini tidak menyurutkan minat banyak orang untuk berlomba-lomba mencari kesempatan dan lowongan sebagai Pegawai Pemerintah. Bahkan sebagian besar rela merogoh kocek jutaan rupiah untuk mendapatkan satu posisi yang diinginkan. Dan yang menarik mayoritas peminat ini adalah :

1. 
   
2. 
   

   Uang pensiun, kita semua tahu PNS,TNI dan POLRI setelah habis masa kerja akan tetap mendapat jatah bulanan dari pemerintah sebagai tanda terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Meski jumlahnya kecil tapi lumayan untuk menambah biaya hidup dihari tua, kalau tidak jadi Pegawai Pemerintah siapa yang mau memberi uang cuma-cuma pada orang yang tidak kerja? (ini adalah pendapat nyata yang keluar dari mulut para orang yang menjalaninya, bukan rekayasa saya sebagai penulis) bahkan ini pula yang diucapkan dan ditanamkan oleh keluarga (kakak-kakak dan ibu saya) pada saya, bahkan bisa dibilang hampir menyerupai doktrin tapi sayangnya tidak nyantol diotak saya.

   Tapi cukup berhasil pada para ponakan saya dimana mereka sekarang sedang berjuang untuk bisa jadi PNS yaitu sebagai guru. Menurut istilah ibu saya Pegawai Pemerintah itu ibarat pohon adalah pohon kering yang terlihat ringkih tapi berakar kuat yang meski ada badai dan angin kencang tidak akan pernah tumbang, berbada dengan sektor swasta yang sebaliknya. Pohon dengan dahan besar,daun lebat dan buah ranum tapi akarnya tidak kuat yang bisa roboh kapan saja diterjang angin dan badai (dan ini nyata ucapan dan istilah dari ibu saya)

3. 
   

   Longgarnya waktu dan sanksi, sudah jadi rahasia umum banyak Pegawai Pemerintah yang sering melanggar peraturan dalam masalah waktu. Datang siang pulang paling duluan bukan hal baru. Tidak adanya target, sanksi kesalahan yang penuh toleransi dan lain sebagainya membuat para Pegawai Pemerintah bersikap semau gue. Meski beberapa daerah ada yang berusaha mengontrol kedisiplinan dengan melakukan razia yang dilakukan SATPOL PP, sepertinya efek jera hanya sesaat. Jika anda bertanya pada para PNS-PNS muda dan baru yang ada sekarang kenapa mereka jadi PNS jawabanya tidak jauh dari “jadi PNS enak,waktu kerjanya tidak ketat (datang terlambat,pulang cepat tidak masalah), pekerjaanya santai (tidak ada target), meski absen kosong (tidak hadir karena sakit atau alasan tertentu) gaji tidak dipotong.