Kemarin saya sempat menulis tentang dilarangnya penggunaan jilbab oleh institusi kepolisian Indonesia (POLRI). Hal tsb sempat disampaikan oleh Wakapolri bpk. Nanan Sukarna. Dalam kesempatan tsb Wakapolri menghimbau kepada para polisi wanita (polwan) yg ingin menggunakan jilbab sebaiknya pensiun jadi polisi. Tentu pernyataan tsb memicu kontroversi karena telah melanggar hak asasi.
Terlepas dari kontroversi tsb, ada satu sisi yg lebih menarik lagi. Entah sengaja atau tidak, kebetulan atau tidak, atau mungkin saya yg kurang jeli memperhatikannya (koreksi jika salah), pemberitaan tentang dilarangnya jilbab oleh POLRI ini nyaris tidak ada di dua stasiun tv berita terbesar di Indonesia yakni TV One dan Metro TV. Padahal untuk urusan pelanggran HAM, kedua stasiun tv berita tsb biasanya sangat ‘vokal’ dan kritis dalam memberitakannya.
Isu pelanggaran HAM yg berbau SARA oleh POLRI ini seperti tidak dapat ‘tempat’ di kedua televisi berita swasta tsb. Tidak seramai dan sekritis saat mereka memberitakan ada ‘oknum’ orang Islam yg melakukan aksi terorisme, tidak seramai dan sekritis ketika ada ‘oknum’ orang Islam yg melakukan pengrusakan, tidak seramai ketika ada umat Islam yg dianggap oleh merekamelanggar HAM, tidak seramai dan sekritis ketika mereka ‘membela’ Ahmadiyah & Syiah yg jelas-jelas sudah menodai dan menyimpang dari ajaran Islam, tidak seramai dan sekritis ketika mereka ‘membela’ jemaat gereja yg melanggar ijin mendirikan tempat ibadah. Kesemuanya itu mereka beritakan dalam rangka membela hak-hak asasi kaum minoritas.
Pemberitaan soal pelarangan jilbab oleh POLRI ini lebih banyak diberitakan dan di ulas oleh media-media online dan hanya beberapa media mainstream online yg sekedar memberitakan saja. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa mengakses internet dengan segala keterbatasanya. Beda halnya dengan televisi yg mampu menjangkau semua kalangan dan segala wilayah. Jangan sampai masyarakat hanya mendapat informasi sebatas apa yg kedua televisi berita tsb beritakan.
