Mohon tunggu...
Satto Raji
Satto Raji Mohon Tunggu... Wiraswasta - Freelance Worker for Photograpy, Content Writer, Sosial Media,

Belajar Untuk Menulis dan Menulis Untuk Belajar

Selanjutnya

Tutup

Politik

Birokrasi Ganjar Pranowo

11 September 2017   08:03 Diperbarui: 11 September 2017   08:34 803
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dunia digital sudah jadi barang wajib dan hal yang dekat bagi sebagian besar kita semua. Aspek kehidupan sedikit demi sedikit mulai terambah oleh dunia digital yang penetrasinya sangat cepat.

Tidak hanya urusan hiburan atau tersier, mulai dari belanja kebutuhan rumah tangga, perbankan, transportasi, bisnis sampai urusan birokrasi sudah masuk ke ranah digital.

Ya, birokrasi kini bisa diselesaikan lewat digital media. Setidaknya itu yang dapat saya cermati saat melihat akun twitter seorang pejabat negara.

Kalau di artikel sebelumnya saya sempat berkomunikasi dengan bapak Marzuki Ali mengenai harga ikan yang menurut dia mahal.

Dan kali ini saya coba "kepo-in" akun twitternya bapak ganjar pranowo @ganjarpranowo.

Entah kenapa, tiba-tiba akun @ganjarpranowo pagi ini menyita perhatian saya, dan ketika saya buka percakapan antara Ganjar Pranowo dan pemilik akun @imutmanuk, isinya adalah keluh kesah saat mengurus proses pengukuran tanah miliknya.

Percakapan di lini masa twitter ini dimulai pada tanggal 10 September 2017, jam 23.55. Cuitan awal itu berisi tentang kronologi saat sipemilik akun harus membayar 600 ribu rupiah untuk petugas pengukur tanah, tapi setelah 3 bulan berjalan belum ada kabar kelanjutannya.

screenshot-20170911-060901-1-59b5df55c3637651a12652a2.jpg
screenshot-20170911-060901-1-59b5df55c3637651a12652a2.jpg
Tidak berapa lama, Ganjar Pranowo merespon cuitan tersebut.

"Kamu urus sendiri atau minta tolong biro jasa"

Jawaban singkat dari Ganjar Pranowo, tapi beliau langsung mention @atr_bpnjateng, @kantahsukoharjo dan @atr_bpn.

screenshot-20170911-060929-59b5df9fc36376513b0d8bf2.jpg
screenshot-20170911-060929-59b5df9fc36376513b0d8bf2.jpg
Akun pertama adalah milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jawa Tengah, lalu ada juga akun Kementerian Pertanahan daerah Sukoharjo, walau sangsi untuk ditunggu responnya karena aktifitas terakhir di twitter pada Oktober 2016 lalu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun