Banyak orang merasa tidak peka dan berdaya dalam menghadapi penyalahgunaan keuangan negara dan kekuatan politik yang tidak disalurkan dengan benar serta penggunaan kekuatan militer yang arogan. Bagaimana pun juga, pemahaman paling fundamental tentang demokrasi, keadilan dan penentuan nasib sendiri, menekankan bahwa satu-satunya cara paling baik melindungi pemerintahan yang baik adalah melalui regulasi dalam melayani kebutuhan rakyat yang mereka tetapkan sendiri. Namun, ironisnya mereka yang mengesahkan dan menetapkan regulasi menyimpang dari tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat. Persoalannya ialah diantara rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat, manakah yang memiliki kedaulatan tertinggi? Jikalau rakyat memiliki kedaulatan tertinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undand-undang, maka rakyatlah berhak menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah sebagai eksekutor.
Apa yang menjadi harapan rakyat kini pupus dikarenakan permainan kotor elit politik yang menyatakan diri sebagai wakil rakyat, yang duduk manis di senayan dan hanya bisa melihat penderitaan rakyat Sudah terbukti DPR selama ini telah menjadi bagian dari biang kerok atas permasalahan yang terjadi negara ini, sistem demokrasi dicederai dengan skandal korupsi dan suap para wakil rakyat yang tidak tahu diri sehingga membebani keuangan negara. Singkat kata, mereka sengaja menimbun kekayaan diatas penderitasn rakyatnya sendiri. Kadar penindasan terhadap rakyat pun meningkat karena ulah mereka.
Apakah DPR perlu dibubarkan?
Ketika DPR dibubarkan, fungsinya cukup diwakili oleh DPD yang merupakan representan dari masing-masing daerah di Indonesia. Tanpa DPR, rakyat sejahtera, pemerintah lega dan fleksibel dalam menjalankan roda pemerintahan, NKRI tak akan bergeser dan menjadi harga mati.
Hal yang sama disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar di Den Haag menanggapi maraknya kembali studi banding rombongan-rombongan anggota DPR ke berbagai benua, Minggu (26/8/2012). Sumber : Indoheadlinenews.com
Studi banding yang dicanangkan oleh DPR sudah menjadi tradisi mereka setiap tahun. Ini bukan opini atau asumsi belaka, tetapi fakta membuktikan bahwa setiap ratusan triliun uang rakyat dari pajak dihisap oleh anggota DPR tanpa ada hasil dan feedback yang signifikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sangat setuju dengan pernyataan Prof. Dr. Sofjan Siregar, yang mengatakan "Tanpa DPR pun tidak akan terjadi stagnasi demokrasi di Indonesia”. (dikutip dari Indoheadlinenews.com)
Trauma ekonomi, sosial, dan juga perorangan diakibatkan program-program yang digondokan oleh DPR tidak relevan dengan pemerintah dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu sendiri. Program-program penyesuaian atau partisipatif dibenarkan sebagai penderitaan jangka pendek yang perlu demi keuntungan jangka panjang. Asumsinya adalah bahwa kekayaan yang baru tercipta itu akan menetes kepada kaum miskin. Padahal pengalaman di Indonesia berbanding terbalik, menunjukkan bahwa "penyesuaian struktural" menyalurkan kembali kekayaan dari yang miskin (rakyat) kepada yang kaya (DPR) serta memperdalam ketimpangan struktural dalam menjalankan pemerintahan.
Dimanakah peran DPR?
DPR seakan-akan menjadikan rakyat sebagai bahan eksperimen dan miniatur politik dalam memperebutkan kekuasaan. Ataukah sengaja menyembunyikan muka mereka di balik jas safari yang mereka kenakan? Jawabannya ada pada diri mereka. Selain tugas utama mereka sebagai dewan parlemen dalam menyuarakan aspirasi rakyat, tugas mereka pun mengotrol dan mengawasi kenerja eksekutif, yang memiliki hak perogatif. DPR dalam menjalankan tugasnya terlalu arogan dan bersifat elitis, mereka menilai rakyat seakan-akan buta dan tidak tahu permainan seru yang aturannya dibuat oleh mereka.
Bukankah uang untuk membiayai para anggota DPR dan dihambur- hamburkan itu bersumber dari pajak jerih payah rakyat dan utang negara, yang lagi-lagi beban utang itu akan dipikulkan juga di pundak rakyat dan rakyat yang menanggungnya. Meskipun rasionya 26,9% dari PDB dan selalu dikatakan aman, namun utang Indonesia pada semester pertama tahun ini bertambah Rp 146,59 triliun, sehingga total utangnya menjadi Rp 1.950,08 triliun. DPR malah bergaya hidup seolah-olah Indonesia tak punya utang segudang. (Kata Prof. Sofjan)
DPR Itu Pilar Negara?
