Di tengah hangatnya pemberitaan soal organisasi Saracen dan penangkapan sejumlah orang diduga pembuat ujaran kebencian, muncul berita lain yang tak kalah hangat. Kali ini menimpa partai Golkar. Seorang elit partai Golkar bernama Indra J Piliang ditangkap terkait pemakaian sabu, narkotika kelas wahid saat ini.Â
Kasus Indra J Piliang (IJP) muncul di tengah arus berita sakitnya Setya Novanto (Setnov)--Sang Ketua Partai dan ketua DPR RI--yang berdekatan dengan jadwal pamanggilannya di KPK terkait kasus korupsi E-KTP. Kedua orang tersebut bukan orang sembarangan dalam entitas politik negeri ini. Mereka merupakan elit partai dan punya pengaruh besar pada eksitensi Golkar saat ini. Selain itu, masing-masing mewakili generasi, Setnov sebagai generasi senior (tua) sedangkan IJP mewakili generasi muda.Â
Hal yang menarik lagi, Setnov tersangkut kasus korupsi--sebuah kasus klasik yang sering menimpa para tetua yang berpengalaman di dunia partai politik. Sedangkan IJP tersangkut kasus narkoba---kasus klasik anak muda. Dalam bahasa satire politis: "Keterwakilan korupsi dan narkotika sudah tepat ditangan generasinya, sehingga tak lagi perlu diperdebatkan kapabilitas si pemegang tampuk". Secara Kompasianival-isme, telah terjalin "Kolaborasi Generasi" yang mencuat di ruang publik. Heu heu heu...ampuun Mas/Mbak admin K!
Sajian koraboratif dua generasi itu mampu membentuk suasana hiruk-pikuk publik di kehausan mereka akan tontonan politik-hukum klasik negeri ini. Seringkali, hal itu jadi sumber ide-ide kreatif di dunia maya--yang mencerdaskan atau justru menghasilkan pembodohan antar kelompok dalam publik itu sendiri.
Kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setnov sedang dalam proses hukum. Secara "kebetulan" saat akan diproses KPK, Setnov mendadak sakit. Dia yang sebelumnya gagah, penuh senyum dan aktif menjalankan tugas walau menyandang status tersangka korupsi, kini terbaring di RS. Kabanya terserang vertigo yang lumayan berat. Hal tersebut menjadikan proses hukum Setnov mundur--menunggu kesembuhan.Â
Di sisi lain, kasus narkotika sabu yang menjerat IJP baru masuk proses hukum.
Kelak, bukan tidak mungkin proses hukumnya bisa bersamaan waktu tayang dan sorot kamera di pengadilan yang berbeda. Kesamaan waktu proses hukum kedua elit partai Golkar itu bisa membuat enegri partai cukup terkuras. Bagaimanapun, secara resmi dan tak resmi, para elit dan kader partai tak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha "menyelamatkan" keduanya. Kalaupun terpaksa menerima sangsi hukum tidaklah harus berat. Syukur-syukur kalau bisa dibebaskan.Â
Cara penyelamatan yang ditempuh selain cara hukum, kemungkinan juga dilakukan dengan cara politis. Sebagai entitas politik, kepiawaian berpolitik tentu menjadi satu point besar untuk dimanfaatkan.
Persahabatan dua panglima
Ada adigium "Hukum adalah Panglima", sesuatu yang ideal dalam penegakan keadilan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Namun beragam peristiwa hukum yang pernah menjerat elit politik di negeri ini seolah membentuk preseden tertentu di benak publik, bahwa ada "panglima bayangan" yang bersebelahan dengan hukum, yakni politik.Â
Lalu, bagaimana kelak proses peradilan Setnov dan IJP? Sangat menarik untuk diikuti. Publik punya ruang untuk mengamati dan mengekspresikan reaksi alamiahnya di "aula besar" Demokrasi negeri ini. Soal preseden yang membentuk tendensi pikiran publik adalah sah-sah saja sejauh mereka punya atau menerima informasi dari media. Tendensi dalam pikiran setiap orang tentu tak bisa dihentikan.
