Kaum Nasionalis-Soekarnois di Tengah Dinamika Politik Indonesia

21 Maret 2017 11:25:14 Diperbarui: 21 Maret 2017 11:39:12 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :

Kaum Nasionalis –Soekarnois di tengah Dinamika Politik Indonesia

--- Suatu Kilas Balik---

Oleh:

PAULUS LONDO.-

I

Setengah abad silam, tepatnya pada 17 Agustus 1964, Presiden Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan berjudul Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP), secara harafiah diterjemahkan sebagai “hidup berani menyerempet bahaya.”  Hal penting dalam pidato tersebut antara lain penegasan Bung Karno tentang makna kemerdekaan dari suatu bangsa yakni:

a. Kedaulatan Politik;

b. Kemandirian Ekonomi;

c. Kepribadian dalam Budaya

Tiga fondasi kemerdekaan ini kemudian dikenal sebagai TRISAKTI TAVIP. Selain itu, Bung Karno juga menegaskan hukum-hukum revolusi (baca: perjuangan) antara lain tentang pentingnya memahami tujuan perjuangan, siapa lawan dan siapa kawan dalam perjuangan, dan sebagainya.

Tentu, Bung Karno memandang perlu  menyampaikan hal  tersebut karena ia merasakan adanya bahaya yang mengancam kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Saat itu, pada tataran internasional, perang dingin antara blok barat dan blok timur mulai mereda, Amerika Serikat dan Uni Soviet secara intens melakukan pertemuan-pertemuan untuk menuju terjadinya détente. Hal ini juga menjadi perhatian Bung Karno sehingga ini meningkatkan kerjasama negara-negara Non Blok menjadi kekuatan dunia baru yang disebut NEFOS (New Emerging Forces). Bahkan Indonesia menggelar konfrontasi terhadap Malaysia karena dipandang sebagai bagian dari proyek Neo Kolonialisme Imperialisme.

Di dalam negeri, semangat kerjasama antar kekuatan politik meningkat dengan dalam poros Nasakom dan Front Nasional, namun  dibalik itu terjadi  persaingan yang keras antara kekuatan politik Indonesia saat itu  yakni, PNI, PKI, Militer dan Nahdlatul Ulama (Islam Tradisional), bahkan antar faksi di dalam kelompok-kelompok politik tersebut. Tapi gegap gempita gelora semangat kebangsaan Indonesia saat itu, tampak membuat para pemimpin politik tidak jeli memperhatikan peringatan Bung Karno. Bahkan mungkin ada yang menganggap sepele akan ancaman bahaya tersebut. Maklum, di arena internasional Bung Karno menjadi panutan bagi banyak pemimpin bangsa/negara lain dan disegani  negara-negara besar. Di dalam negeri, Bung Karno telah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Partai-partai politik mengklaim dirinya memiliki jutaan anggota yang terorganisir rapi dengan disiplin tinggi, sementara massa rakyat senantiasa menyatakan diri siap menjalankan perintah Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Pembunuhan  terhadap sejumlah perwira TNI Angkatan Darat pada dinihari 1 Oktober 1965 yang dikenal dengan peristiwa GESTOK menjadi awal perubahan drastis dalam perpolitikan Indonesia. Hanya dua tahun (1966) setelah pidato TAVIP, Indonesia terjebak dalam gejolak politik yang luar biasa kejamnya –karena menyebabkan jutaan rakyat terbunuh--.  Bahkan tiga tahun kemudian (1967) Bung Karno jatuh dari singgasana kepresidenan. Parpol-parpol yang memiliki jutaan anggota seperti PNI –yang kala itu menguasai jaringan birokrasi pemerintahan--  juga terjungkal bahkan PKI langsung tamat.  

  • Hingga saat ini belum ada analisis yang dapat menjelaskan secara utuh mengapa bangunan  politik Indonesia yang tampak kukuh hanya dalam sekejap runtuh, bukan oleh musuh  aktual dan faktual  dari luar, melainkan dari dalam bangsa Indonesia sendiri.  Bung Karno dalam saat menyampaikan pertanggung jawaban di depan MPRS (pidato Nawaksara) menjelaskan adanya tiga penyebab terjadinya “tsunami politik” yang deras menghempas Indonesia yakni:
  • a. Kelihaian Nekolim;
  • b. Keblingeran Pimpinan PKI;  
  • c. Ada anasir-anasir yang tidak benar di dalam bangsa Indonesia sendiPenjelasan yang singkat namun jelas dan tegas dan tentu perlu jadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dalam perjalanannya ke depan.  
  •  

II

Munculnya  Mayjen TNI Soeharto yang sebagai pengendali politik yang efektif pasca peristiwa  Gestok mengejutkan banyak kalangan.  Dengan lihai ia memainkan dua jurus yakni, aktif membela Soekarno sambil mendorong proses De-Soekarnoisasi. Dalam kebingungannya, sebagian pengikut Soekarno mendukung Soeharto, terutama setelah Soeharto duduk dalam Presidium Kabinet Ampera. Kaum Nasionalis pengikut Soekarno (baca: PNI dan ormasnya) terbelah dalam dua kelompok. Soeharto dapat memainkan peranan tersebut karena secara riil yang memegang kendali atas tentara khususnya Angkatan Darat, sebab:

-  Sebagian perwira seniornya telah tewas terbunuh di Lubang Buaya;

  • Bung Karno, tidak memiliki pengaruh yang memadai atas Angkatan Darat. Figur sipil yang berpengaruh atas Angkatan Darat adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Bung Hatta, dan A H Nasution merupakan perpanjangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Bung Hatta di kalangan militer. Sementara perwira di luar TNI Angkatan Darat yang setia kepada Bung Karno kebingungan menanti turunnya perintah dari Panglima Tertinggi.[1]
    • Soeharto dengan halus ala Jawa  akhirnya berhasil mengeleminasi Soekarno dan pengikutnya tanpa kehilangan kepercayaan dari Bung Karno. Langkah politik yang dilakukannya adalah:
    • Membujuk Bung Karno untuk menanda tangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing;
    • Membangun kerjasama dengan kelompok nasionalis (PNI Osa-Usep) untuk menghadapi kelompok politik lainnya;
    • Mendorong A H Nasution menjadi Ketua MPRS sehingga dapat memberhentikan Presiden Soekarno secara legal konstitusional;
    • Mengijinkan kembali berdirinya Partai Murba, tapi melarang berdirinya partai Masyumi;
    • Merangkul tokoh-tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) melalui kerjasama dengan Angkatan Darat (Seminar Angkatan Darat) demi menarik masuknya modal asing.
    • Sambil terus meyakinkan kelompok nasionalis-soekarnois bahwa dirinya tetap membela Soekarno, namun terus memperketat isolasi terhadap Soekarno. Tampaknya, setelah pembersihan faksi Ali Sastroamidjojo -  Ali Siurachman dari tubuh PNI,   Soeharto ingin menjadikan PNI yang dipimpin oleh Osa Maliki – Usep Ranuwidjaja  sebagai mitra sipil untuk membangun Orde Baru. Tapi rencana tersebut tidak berlanjut setelah Osa Maliki dan Hadi Subeno Sosrowerdoyo meninggal dunia. Kerjasama Soeharto dengan PNI dapat dikatakan berakhir, karena Hardi, SH yang memiliki pengariuh kuat di dalam PNI bersikap anti militer.
    • Soeharto akhirnya  tertarik pada Golkar yang ditawarkan  oleh H R Dharsono (1968), perwira Siliwangi yang anti Soekarno dan berpengaruh dikalangan intelektual muda. Kelompok muda Bandung dikenal `sangat Amerika', Liberal, Anti Militer, tidak menyukai politik aliran, dekat dengan PSI, memiliki akses kepada perwira-perwira tinggi pro Orde Baru terutama sekali perwira tinggi Siliwangi dan punya koran `Mahasiswa Indonesia' yang opininya memiliki daya pengaruh kuat di kalangan elite intelektual Indonesia. Tapi ketika H R Dharsono memunculkan  konsepsi “dwi partai,” dengan menyontek  negara-negara liberal dan dikecam oleh banyak pihak, Soeharto mencopotnya dari jabatan Pangdam IV Siliwangi. Kerasnya kecaman dari politisi sipil dimanfaatkan Soeharto  menyingkirkan H R Dharsono dari panggung politik.  Tapi pada awalnya, Soeharto sangat berhati-hati terhadap Sekber Golkar yang sebagian besar isinya adalah tentara yang fanatic terhadap Soekarno namun anti komunis. Tapi dengan bantuan Ali Murtopo yang dengan cerdik menyingkirkan para soekarnois dan mengisinya dengan orang-prang dekat Ali Murtopo, Soeharto akhirnya memilih menjadikan Sekber Golkar sebagai kendaraan politik menghadapi Pemilihan Umum 1971. Pengambil alihan Sekber Golkar yang basis keanggotaannya yang bertumpu pada birokrasi, tentara dan pengusaha dekat pemerintah yang dimasa lampau merupakan basis anggota dan simpatisan PNI, menyebabkan  terjadi degradasi dukungan dan keanggotaan pada PNI. Aapalgi setelah Amir Mahcmud, Menteri Dalam Negeri menerapkan kebijakan monoloyalitas dalam politik. Namun, kendati banyak anggota Sekber Golkar merupakan pindahan dari PNI, untuk mengisi elite pimpinan Ali Murtopo lebih suka merekrut intelektual muda anti Soekarno Bian Koen, Bian Kie, Cosmas Batubara, David Napitupulu, Abdul Gafur dan sederet pemimpin mahasiswa era 1966 menjadi tokoh kunci dalam pembajakan.  Pengisian elite Sekber Golkar kemudian dilanjutkan dengan  kelompok intelektual yang cenderung tidak partisan serta dekat dengan PSI seperti Rahman Tolleng, Rachmat Witoelar,  dan Sarwono Kusumaatmadja dan lain-lain.
    • Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 yang mengejutkan membuat Soeharto semakin yakin akan dapat mengendalikan sepenuhnya perpolitikkan Indonesia. Ia pun mulai mengadopsi Konsepsi Nasakom dan Front Nasional ala Bung Karno, dengan membuka lebar keanggotaan dari berbagai latar belakang aliran politik. Pada saat bersaman  dengan itu  jumlah partai disederhanakan melalui keharusan berfusi. Soeharto tampak menyadari pentingnya  faktor  legitimasi dan legalitas terhadap kedudukannya sebagai Presiden lewat Pemilu yang demokratis. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah mengendarai Golkar serta menyetir Parpol-parpol kecil. Kemenangan Pemilu 1971 yang mengejutkan dimana Golkar menang 60% membuat keyakinan Soeharto bahwa Front Nasional seperti cita-cita Bung Karno bisa dimanifestasikan lewat Golongan Karya.
  • Sejak tahun 1974, peran politisi sipil dapat dikatakan telah habis. Peristiwa Malari 1974[2] tidak hanya  berbuah penyingkiran terhadap Ali Murtopo dan Soemitro, tapi juga para -tokoh PSI (Prof. Sarbini, Hariman Siregar, Syarir dan lain-lain) serta perwira angkatan darat yang dekat kelompok tersebut (Sutopo Yuwono, Soemitro, Kemal Idris, dan lain-lain). Selanjutnya, Soeharto merangkul perwira-perwira muda antara lain Kolonel L B Moerdani, untuk mengeleminasi peran kelompok Islam modernis (kasus Komando Jihad), para perwira senior dan tokoh-tokos sipil yang dianggap bisa jadi pesaingnya (kasus Sawito Kartowibowo). Pada tataran internasional, meski Indonesia di bawah Presiden Soeharto tetap berkiblat ke barat, namun ia mencoba menjaga keseimbangan hubungan antara negara-negara Eropa Barat, dengan kelompok negara kapitalis di luar itu (Jepang, Amerika Serikat, dan lain-lain).
  • Meski tidak dinyatakan secara vulgar, bahkan kebijakan politiknya cenderung memperkecil peran politisi nasionalis yang dikerangkeng dalam PDI, namun Soeharto tetap memandang pentingnya dukungan elemen nasionalis-soekarnois terhadap langkah politiknya. Untuk mengambil hati kelompok nasionalis-soekarnois, akhir tahun 1970-an. Soeharto memugar makam Bung Karno, dan selanjutnya mengijinkan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Bung Karno. Beberapa tokoh mencoba memanfaatkan momentum ini untuk konsolidasi kekuatan nasionalis – soekarnois, antara lain dengan menghidupkan kembali PNI dalam bentuk ormas, dan mendirikan Universitas Bung Karno. Namun upaya tersebut gagal,[3]  karena terutama karena kesulitan membangun kesamaan dalam pergerakan.
  • Sepanjang awal dasawarsa 1980-an, Soeharto terus melakukan pendekatan kepada kaum nasionalis-soekarno. Ia terus membangun citra diri identik[4] dengan Soekarno antara lain melalui penyelenggaraan program P4 (Pembinaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), mewajibkan semua organisasi menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas, menindak tegas separatis, dan sebagainya.  Membesarnya politik Islam dalam jagat internasional setelah Revolusi Islam Iran 1978, dan ditanah air ditandai dengan meningkatkan pertemuan-pertemuan pemimpin eks Masyumi tampak disadari benar oleh Soeharto. Apalagi mulai tahun 1980, para pemimpin eks Masyumi mulai mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945 yang oleh kaum nasionalis-soekarnois diyakni murni lahir dari pikiran Soekarno. Untuk menghadapi perkembangan tersebut maka dipandang perlu membangkitkan kembali semangat kelompok nasionalis-soekarnois dengan menghadirkan pemimpin dari kalangan muda. Kongres PDI 1987 pun dijadikan momentum revitalisasi dan redinamisasi kekuatan nasionalis. Adalah Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dan Menhankam/Pangab L B Moerdani menetapkan Soerjadi menjadi Ketua Umum PDI. Sejak saat itu, pemikiran Soekarno kembali ramai dibicarakan, sementara gambar-gambar Bung Karno kian marak mewarnai arak-arakan politik. Kebangkitan kembali gairah pergerakan politik dari aliran nasionalis-soekarnois kian menggelora, terutama setelah Soerjadi –yang dekat dengan L B Moerdani—berhasil mengajak keluarga Bung Karno masuk PDI.[5]  Sementara penggembosan terhadap kekuatan politik Islam semakin gencar, terutama setelah L B Moerdani menjalin hubungan erat dengan Ketua Umum PB NU, K H Abdurachman Wahid yang mencanangkan kembalinya NU sebagai organisasi non politik (kembali ke khittah api kebangkitan kekuatan nasionalis sertanya menguatnya peranan LB Moerdani dilingkungan tentara pada akhirnya mencemaskan Soeharto. Hubungan Soeharto dan L B Moerdani mulai renggang, ketika Soeharto hendak menghendaki Soedarmono menjadi Wakil Presiden ditentang oleh L B Moerdani dan kawan-kawan. Kendati akhirnya Soedarmono menjadi Wakil Presiden, namun itu harus dibayar mahal yakni disatu sisi dengan merosotnya perolehan suara Golkar yang kala itu dipimpin oleh Wahono, disisi lain naiknya perolehan suara PDI yang secara diam-diam mendapat dukungan dari tentara. Ketegangan antara Soeharto dengan tentara faksi  L B Moerdani, ketika lima tahun berikutnya Soeharto menginginkan B H Habibie menjadi Wakil Presiden, namun dihadang oleh PDI (dan tentara) yang menyodorkan Panglima ABRI Jenderal TNI Try Soetrisno sebagai Wakil Presiden
  • Untuk meredam kebangkitan kelompok nasionalis-soekarnois yang kiat erat dengan tentara faksi LB Moerdani, Suharto mendekat ke kelompok Islam lewat Habibie. Pada pertemuan sejumlah cendekiawan Muslim di Univ. Brawijaya, Malang, dibentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan B J Habibie ditetapkan menjadi  Ketua ICMI. Pembentukan ICMI ternyata mendapat protes dari tokoh Islam lainnya terutama yang paling keras adalah dari  K H Abdurachman Wahid, yang menilai ICMI sebagai tempat persemaian benih-benih sektarian yang ganas. Dengan kritiknya itu pula, pamor  Abdurachman Wahid semakin melejit karena ia dipandang sebagai tokoh paling berani mengiritik Soeharto secara terbuka. Perlawanan Gus Dur ini menumbuhkan kemarahan pada Suharto dan ia menolak mendukung Gus Dur menjadi pemimpin NU pada periode berikutnya seraya melakukan operasi intelijen yang terkenal bernama `Naga Hijau' pada muktamar NU tapi Gus Dur terlalu kuat untuk dijatuhkan di kandangnya sendiri. Meski hubungan Soeharto dengan pemimpin politik Islam melalui ICMI kian mesra, namun sejatinya hubungan tersebut masih diwarnai dengan kecurigaan dari dua belah pihak.  Tapi memang tak ada pilihan  lain bagi Soeharto yang kini menghadapi kenyataan menguatnya kelompok LB Moerdani,  kerasnya tekanan dunia Internasional agar Indonesia menjadi negara demokratis dan menghargai HAM, sorotan masyarakat terhadap tingkah laku anak-anak Suharto terhadap bisnis- bisnis raksasanya, dan tumbuhnya lingkaran-lingkaran intelektual yang mampu membangkitkan gerakan mahasiswaDalam keadaan semakin galau, Soeharto terpaksa menempuh langkah ekstrim berbeda dengan sikap politiknya selama ini yakni dengan membebaskan tahanan-tahanan politik pada era Gestok antara lain Subandrio, Latief dan Omar Dhani, sementara  B J Habibie melakukan pendekatan kepada mereka yang selama itu berseberangan dengan Soeharto yakni kelompok petisi 50 dimana AH Nasution dan Ali Sadikin menjadi tokohnya. Dengan itu pula, Soeharto tampaknya ini melakukan rekonsiliasi politik, terutama dengan  AH Nasution dan Ali Sadikin yang memang masih memiliki pengaruh di kalangan tentara.  Di pertengahan tahun 1990-an Suharto dikukuhkan Jenderal besar bintang lima bersama dengan Abdul Haris Nasution. Ini merupakan tragedi yang tidak lucu karena Sukarno pada tahun 1966 diturunkan dari bintang lima menjadi bintang empat, sementara Sudirman,  Bapak Angkatan Bersenjata Indonesia hanya bintang empat dan bertitel Panglima Besar. Jadi praktis Suharto diluar konteks artifisial AH Nasution menjadi orang yang paling tinggi derajat kepangkatannya dalam sejarah Indonesia. Membaiknya hubungan dengan Nasution tidak berarti menurunkan tensi kelompok Nasution untuk membebek pada Suharto serangan mereka justru semakin kuat lewat juru bicaranya Ali Sadikin.Di sisi yang lain para tahanan-tahanan politik G 30 S mulai angkat bicara sejak kebebasan mereka, yang paling mengguncangkan adalah dibukanya  Pledoi Kolonel Latief di depan umum dan beredar di kalangan intelektual yang membangkitkan pertanyaan `Di posisi manakah Suharto pada saat  Gestok ?  karena pada pledoi itu terungkap bahwa Latief dua kali menghadap Suharto dan melaporkan gerakan yang dipimpinnya untuk menciduk para jenderal.\Berbagai tekanan tersebut membuat Soeharto jengkel terhadap kelompok nasionalis-soekarnois yang dianggap semakin akrab dengan tentara faksi LB Moerdani. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menyingkirkan pimpinan PDI yang dianggap dekat dengan  L B Moerdani. Soerjadi, Ketua Umum PDI yang terpilih kembali secara aklamasi dalam Kongres PDI di Medan 1993 ditolak pemerintah menyusul terjadinya pembubaran secara paksa oleh massa PDI yang didukung pemerintah. Soeharto tampaknya sangat jengkel terhadap PDI dan karena itu ia benar-benar hendak menyingkirkan “orang-orang Benny Moerdani” dari partai berlambang kepala banteng ini. Karena itu kemudian dibentuk DPP Care Taker yang diharapkan dapat memenuhi keinginan Soeharto. Tapi keinginan tersebut tidak terpenuhi. Selama menjabat Ketua DPP PDI, Soerjadi berhasil membangun jaringan organisasi partai di semua daerah di tanah air. Jaringan PDI itu umumnya dipimpinan oleh kader yang telah dipersiapkan oleh Soerjadi dan Nico Daryanto. Mereka inilah yang kemudian melakukan pembangkangan terhadap keinginan Soeharto, yakni dengan mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI pengganti Soerjadi.[6] Kuatnya dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI sudah tak terbendung lagi pada saat Kongres Luar Biasa PDI digelar di Surabaya. Untuk merespon keinginan masyarakat, Megawati Soekarno menyatakan dirinya telah menjadi “Ketua Umum De Facto.” Pemerintah terpaksa mengalah dan mengukuhkan pengakuan tersebut melalui Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.
    • Terpilihnya Megawati Soekarnoputeri sebagai Ketua Umum DPP PDI tampak membuat pemerintah semakin repot. Terutama setelah Soeharto semakin kuat mendorong putera-puterinya  terjun dalam dunia politik dan diharapkan pada gilirannya dapat mewarisi kekuasaan darinya. Popularitas Megawati yang kian menjulang akan jadi pesaing berat bagi Dinasti Cedana dan Golongan Karya. Untuk menghadang Megawati dan PDI, Soeharto kembali melancarkan jurusnya yakni memecah belah PDI, kendati ia mesti menjilat ludahnya sendiri dengan mengusung kembali Soerjadi menjadi Ketua Umum PDI melalui Kongres Medan 1996. Namun politik Soeharto  semakin “ngawur,” karena kemudian melakukan penyerangan terhadap kantor PDI yang diduduki oleh orang-orang Megawati. Penyerangan kantor PDI ini menjadi titik penting warna politik Megawati dan lingkarannya. Karir politik Megawati benar-benar terbantu oleh Suharto popularitas Megawati melesat tinggi. 
    • Sayangnya,  setelah meraih sukes irama perjuangan PDIP setelah tidak lagi menjadi kekuatan penggerak rakyat terbesar. Ini terlihat  setelah kejatuhan Soeharto. PDI yang kemudian berubah PDI P tidak lagi menjadi representasi perlawanan terhadap Soeharto pada tahun 1998 karena menolak bergabung dengan kekuatan mahasiswa untuk menjadi petarung jalanan yang menantang Soeharto.  Yang tampil ke depan jadi petarung jalanan justru kelompok Islam modern, yang sebelumnya (tahun 1990) merupakan anak emas Suharto. Bahkan representasi perlawanan terhadap Suharto pada Reformasi 1998 ditujukan pada Amien Rais, seorang yang sesungguhnya bukan apa-apa dalam kultur perlawanan Orde Baru di tahun-tahun sebelumnya. Kekuatan mahasiswa Islam pun terkonsolidasi dengan cantik, mereka membangun gerakan politik yang mobilitasnya tinggi dan mampu meneruskan gagasan-gagasan pembaharuan politik yang dikawinkan dengan gaya hidup yang diyakini benar. Sebagai personifikasi kekuatan politik nasionalis-soekarnois, PDIP memang berhasil menang pada Pemilu 1999, meski penyebab kemenangan itu tampak sulit dipahami. Apalagi pada kenyataannya dengan kemenangan itu, PDIP justru gagal mengantarkan Megawati menjadi Presiden RI. PDIP baru dapat menjadikan Megawati  Presiden RI, setelah bersekutu dengan Golkar, Amin Rais dan sebagian tentara melengserkan Presiden K H Abdurachman Wahid. Ironisnya lagi setelah Megawati menjabat Presiden RI ia semakin sering berselisih paham dengan sesama kaum nasionalis-soekarnois yang menjadi sahabatnya dalam penderitaan, seperti Dr. Roeslan Abdul Gani, Abdul Madjit. Roy B B Yanis dan lain-lain, terutama karena kebijakan-kebijakannya yang cenderung liberal. Kekecewaan para nasionalis-soekarnois semakin kental akibat terjadinya amandemen UUD 1945 pada masa Presiden Megawati.
    • Bagi banyak kalangan  Reformasi 1998 dipandang  menjadi pintu gerbang untuk menuju Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Namun sejatinya reformasi 1998 telah gagal. Dua kegagalan terbesar dalam Reformasi 1998 adalah tidak ditemukannya kepemimpinan yang kuat dan tiadanya ideologi alternative yang bisa menjadi platform reformasi itu sendiri. Bila Soekarno  berhasil membangun Demokrasi dengan makna Sukarnoisme di tahun 1959, dan Soeharto berhasil “meracuni” mental bangsa Indonesia. Jaman telah berganti, namun yang belum berganti adalah Soehartoisme,  sehingga Reformasi 1998 tidak melahirkan apa-apa kecuali suasana disintegrasi. Beruntunglah di Indonesia ternyata apa yang dinamakan `bangsa' lebih kuat dari `negara'. Ketika negara Orde Baru hancur lebur, bangsa Indonesia tetap bertahan. Golkar telah dengan cerdik mengisi kekosongan ini. PDIP yang sesungguhnya mampu mengisi kekosongan ini dengan jujur harus menerima kenyataan dipecundangi Golkar. Pahlawan Golkar yang menyelamatkan dirinya dalam gelombang politik yang keras adalah Akbar Tanjung, dialah satu-satunya tokoh Golkar yang bertahan menyelamatkan Golkar dari ancaman pembubaran akibat tuduhan terlibatnya Golkar dalam kejahatan Orde Baru, bahkan Akbar dengan berani menantang Edi Sudradjat dan membuat jarak dengan ABRI sehingga muncul apa yang disebut `Golkar Merah' untuk menyebut kekuatan kubu Edi Sudradjat yang berhasil dikalahkan Akbar Tanjung.

III


Reformasi 1998  akhirnya tidak memberikan makna yang berarti bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Bahkan Golkar yang menjadi aktor utama dalam penerapan Soehartoisme di Indonesia tumbuh semakin kuat. Golkar yang menjadi pilar utama rezim orde baru memang nasibnya sangat baik dalam perubahan politik yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir. Ia tidak mengalami nasib yang dialami PKI saat Soekarno jatuh. Jika menyimak sejarah PKI tidak menjatuhkan Soekarno kecuali beberapa elite pimpinannya terlibat dalam Gestok. Sedangkan Golkar terang-terangan ikut menjungkalkan Soeharto melalui MPR yang dipimpin oleh Ketua Umum Golkar Harmoko. Pahlawan penyelamat Golkar adalah Akbar Tanjung yang sigap menjauhkan Golkar darI Soeharto. Bahkan Ia pun tidak mendukung B J Habibie yang dianggap murid Soeharto. Dalam konteks itu, Akbar Tanjung melihat perlunya Golkar melakukan pendekatan kepada Megawati, dan hubungan itu mulai terjalin ketika alumni GMNI dan alumni HMI kian intens berkomuikasi. Akbar Tanjung tidak hanya berhasil menyelamatkan Golkar, tapi juga menjadikan Golkar suatu kekuatan penting dalam peta politik dalam satu dasawarsa pasca Soeharto. Ironisnya, Golkar kian mendulang untung besar, ketika rakyat tidak puas terhadap kepemimpinan Presiden Megawati. Dalam perkembangan berikutnya, Akbar Tanjung memang tersingkir setelah Jusuf Kalla terpilih pada Munas Golkar di Bali. Namun itu hanya akibat oportunisme Golkar terhadap kekuasaan. Sementara fundamen Golkar modern gaya Akbar tetap dipertahankan. Naiknya JK sebagai wakil presiden mendampingi SBY, ia bukan  calon dari Golkar, tapi independen bahkan JK diancam dipecat oleh Akbar. Dan karena manipulasi figur SBY yang kharismatik maka rakyat Indonesia memilih dia menjadi Presiden RI dan JK terkena cipratan rejekinya.


Langkah Akbar Tanjung membangun persekutuan dengan Megawati tampak tidak semata-mata untuk kepentingan jangka pendek tapi lebih pada kemampuan Akbar melihat peta politik Indonesia masa depan dimana permusuhan antara Nasionalisme kiri dan Nasionalisme kanan tidak lagi merupakan pertarungan signifikan tetapi mereka mau tidak mau harus bersatu karena bangkitnya kekuatan di luar Nasionalisme yaitu : Gerakan Islam Modern. Sementara dinamika politik dunia kian bergerak cepat. Saat ini yang menjadi isu terbesar bukan lagi bipolarisme Komunis dan Demokrasi Liberal, tapi adalah pertarungan peradaban. Peradaban Sekuler gaya Amerika dinilai telah melahirkan dunia yang tidak adil.  Telah terbukti kekuasaan bangsa Anglo-American telah menjadi kekuasaan terbesar di muka bumi sepanjang sejarah. Sementara persepsi yang dibangun tentang  peradaban Islam adalah identik dengan kekerasaan terorisme. Persepsi yang dikembangkan oleh negara-negara barat


Kapitalisme yang menjadi senjata mereka menganggap dunia Islam merupakan ancaman, karena dunia Islam memiliki independensinya sendiri dalam membentuk sejarah dan kemudian tertimbun dalam kebekuan pikiran setelah gerakan sufisme memenangkan pertarungan dalam dunia Islam setelah invasi Mongol. Namun dunia Islam kini bangkit bukan dari gerakan sufisme tapi dari gerakan penyadaran sejarah dan kritik terhadap kapitalisme. Gerakan ini sama saja dengan Gerakan Revolusioner yang muncul di Paris tahun 1830 dan meledak tahun 1848. Hanya saja gerakan revolusioner itu melahirkan sistem Sosialisme yang kemudian malah berkembang menjadi Komunis-Leninis-Stalinis yang melahirkan penjara terbesar di dunia dan mematikan kreatifitas kemanusiaan.


Dunia Islam kini bergerak dan diandalkan sebagai alat ideology alternatif dari gaya hidup sampai sistem ekonomi yang berseberangan dengan Kapitalisme. Amerika yang senang bermain dengan Israel untuk menguasai minyak Arab kini mendapat buah dari ketidakseriusannya untuk mengatur dunia yang adil. Gaya hidup Amerika kemudian diklaim merupakan aksi pencurian besar-besaran dari kebodohan dunia ketiga yang banyak dipimpin oleh kroni mereka kaum Nasionalis Sekuler. Kemenangan Kapitalisme atas Komunisme Rusia merupakan juga kemenangan kaum Nasionalis kanan terhadap kelompok-kelompok lain di dunia ketiga.


Sepanjang masa orde baru dan hingga saat ini, Indonesia telah memberikan keuntungan yang besar bagi negara-negara kapitalis. Karena itu, ke depan negara-negara kapitalis akan tetap berusaha menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Mereka akan selalu berusaha agar kekuasaan di Indonesia sebagaimana di negara-negara dunia ketiga lainnya tetap berada di tangan penguasa yang mudah dijadikan kakti tangan mereka, dan umumnya dari kaum nasionalis. Tapi sebagaimana sering terjadi, negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan sekutunya, tak segan-segan ikut menjatuhkan pemerintahan yang dianggap tidak lagi menjamin kepentingan mereka. Sejarah Indonesia cukup menjelaskan hal ini. Soeharto dan orde baru tak lebih dari barang  mainan Amerika Serikat dan sekutunya. Barang mainan itu yang sudah usang[7]  itu kemudian dicampakkan, disingkirkan dan ironisnye yang ditinggalkan hanya nama buruk bagi nasionalisme yang berpijak pada kultur Amerika. Sementara Komunisme sendiri juga dianggap telah gagal menjalankan tujuannya sebagai sistem yang membebaskan kemanusiaan dan tujuan akhir menyelesaikan sejarah sebagaimana dipikirkan oleh Karl Marx dan Lenin. Maka  situasi dewasa ini sesungguhnya merupakan peluang bagi Nasionalis-Soekarnois membangkitkan kembali semangat Pancasila, Ajaran Bung Karno sebagai ideology untuk membangun dunia baru.

Apa yang terjadi di Lebanon dan Palestina, sesungguhnya bukanlah masalah Israel semata tapi merupakan pertarungan ideologi. Kelompok Hamas di Palestina menginginkan terbentuknya negara Islam sementara di luar itu mempertahan ideologi sekuler seperti yang diusung kaum Fatah dibawah Hamas. Yang mengejutkan saat ini adalah kekalahan Pemilu untuk Parlemen di Turki bagi kaum Nasionalis Sekuler (yang didirikan Bapak Bangsa Turki, Kemal Attaturk) oleh  Partai Islam terbesar disana. Turki yang merupakan benteng sekuler terbesar di beranda negara-negara mayoritas Islam, dan merupakan pengusung fanatis sekularisme telah memilih ideologi alternatif yang sesungguhnya bukan menolak sekulerisme itu sendiri tapi lebih merupakan kebencian terhadap sistem kapitalisme yang digawangi Amerika Serikat dan Inggris yang nyata-nyata telah merugikan negara- negara lemah.

adi pertanyaan, mampukah kaum nasionalis-soekarnois menjadikan ajaran Bung Karno sebagai ideology alternative terhadap berbagai permasalahan rakyat dewasa ini  Bersatunya nasionalis memang cukup menggetarkan  dan semakin terasa ketika almarhum Taufik Kiemas menjelanh akhir hidupnya kian intens menjalin hubungan dengan sesame elemen nasionalis.  Namun hal penting yang patut mendapat perhatian kaum Nasionalis sekarang adalah menggerakkan Angkatan Mudanya, sudah cukup lama Gerakan Muda Indonesia berbasis Nasionalisme dimatikan oleh Orde Baru. Gerakan-gerakan resmi kepemudaan berbasis Nasional hanya bertujuan untuk mengejar kekuasaan, prestise dan tidak dilembagakan sebagai agen perubahan seperti jaman Sukarno, Hatta, Tan Malaka di tahun 20-an. Gerakan Muda Indonesia yang berwatak Nasionalisme dimanipulir menjadi gerakan mencari kekayaan dan masa depan pribadi, bukan gerakan perjuangan hidup mati bangsa. Karena itu kaum muda Nasionalis, dituntut mampu membangun kekuatan lewat gerakan melalui berbagai instrument di tengah masyarakat. Fakta tak terbantahkan kaum muda Nasionalis selama ini  hanya berjalan di awang-awang, mengejar jabatan dan kekuasaan membangga-banggakan keturunan anak pejabat,  turun ke masyarakat kalau sudah dekat Pemilu dan hanya rajin menggelar panggung-panggung dangdut dan bukannya menyelesaikan persoalan masyarakat. Sementara kaum muda yang terpesona dengan gerakan sosialis kiri lebih suka bertarung di Jalanan, dan tidak melakukan koordinasi yang kuat karena memang ada halangan infrastruktur politik yang menghalangi mereka. Jika kaum muda Nasionalis tidak bangkit dan tidak membuang watak oportunisnya. Maka jangan terpana jika pada saatnya hanya menjadi kisah sejarah.


[1]   Sukses Soeharto menjadi pengendali politik Indonesia  setelah Soekarno tersingkir karena keberhasilannya menguasai secara mutlak TNI Angkatan Darat, sukses ini  tidak pernah dicapai oleh Soekarno. Hingga tahun 1960 Soeharto tidak memperhatikan penguasaan politik melalui pemilihan umum. Ia lebih fokus pada upaya penghentian  aksi pembunuhan-pembunuhan orang PKI dan simpatisan Komunisme terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Aksi tersebut awalnya dipicu oleh propaganda Soeharto dengan dukungan RPKAD dibawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Tapi kemudian menjadi tidak terkendali. Masalah lain yang juga menjadi perhatiannya adalah  pemulihan ekonomi  yakni dengan meminta bantuan negara-negara kapitalis seraya membuka iklim investasi liberal di Indonesia. Hal lain juga menjadi prioritas Soeharto adalah menyusun rumusan Orde Baru yang sederhana, praktis dan efektif. Semula Pemilihan Umum akan digelar pada tahun 1968, namun ditunda tahun 1971.

[2] Setelah Malari 1974, posisi politisi sipil semakin lemah, sehingga oleh Soeharto dikeluarkan dari lingkaran kekuasaan – bila sebelumnya orang-orang seperti Mintaredja dari PPP dan Sunawar Sukowati dari PDI-PNI bisa menjadi lingkaran dalam Suharto- maka sejak konsolidasi 1974 sekaligus penyingkiran Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Murtopo maka peran politisi sipil habis . Anehnya beberapa pimpinan partai di luar Golkar selalu mengatakan gembira menjadi `Oposisi Loyal' dan tujuan utama kaum Parpol tapi menjadi orang gajian pemerintah di Parlemen. Disinilah Suharto berhasil memegang dunia Politik Indonesia 100% ditangannya. Sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh seluruh Gubernur Jenderal jaman Hindia Belanda, Sukarno ataupun politisi lain yang pernah ada di Indonesia.

Selain itu, Soeharto juga melakukan politik pengendalian logistik yang berhasil  menggiring kelas menengah Indonesia sebagai kaum lemah yang memiliki ketergantungan dengan proyek-proyek pemerintah. Orang-orang Cina yang memiliki bakat usaha di lokalisir dan semuanya tersentral pada Cendana. Soeharto sadar untuk tidak memberikan akses ekonomi bagi pengusaha-pengusaha pribumi karena ia tahu, bila pengusaha pribumi memiliki duit maka langkah selanjutnya adalah menjungkalkan pemerintahan dan ia tidak mau itu terjadi.


[3]  Kegagalan pembentukan Persatuan Nasional Indonesia (PNI) oleh Mr Iskaq Tjokrohadisoeryo, Cak Doel Arnowo dan lain-lain lebih disebabkan oleh ketidaksesuaian pendapat diantara para sesepuh PNI.  Sedangkan kegagalan pendirian Universitas Bung Karno oleh Yayasan Pendidikan Soekarno karena ijin operasionalnya dicabut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut informasi, pencabutan ijin bukan karena masalah ideologi, melainkan karena program ini telah disusupi oleh elemen  generasi muda PSI.

[4]  Gagasan-gagasan Sukarno tentang Nasionalisme seperti : Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, Proklamasi 1945 dan Sentralisme peran Negara menjadi dogma paling suci bagi Suharto. Bagi Soeharto  PKI tidak lebih dari agen asing dan Sukarno terjebak dalam umpan PKI sehingga melupakan cita-citanya sendiri.

[5]  Sukses Soerjadi mengajak Keluarga Bung Karno masuk PDI atas bantuan Taufik Kiemas, Suami Megawati Soekarfnoputri.

[6]  Secara resmi pencalonan Megawati Soekarnoputri dimunculkan oleh delegasi cabang-cabang PDI dari Indonesia bagian Timur yang dikenal dengan “Deklarasi Umisini.”

[7] Bagaimana dengan terjadinya penghujatan terhadap Presiden SBY sementara Jokowi terus menerus menuai pujian. Apakah Amerika Serikat sudah tidak memerlukan SBY, dan Jokowi dianggap mitra ideal untuk menmelihara kepentingan asing di negeri ini ?

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL politik

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana