HEADLINE FEATURED

"Reshuffle", Menteri Tidak Bisa Bekerja, Benarkah Mereka yang Tidak Mampu?

28 Juli 2016 06:23:53 Diperbarui: 04 Mei 2017 14:04:18 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
"Reshuffle", Menteri Tidak Bisa Bekerja, Benarkah Mereka yang Tidak Mampu?
Ilustrasi reshuffle Kabinet (Kompas)

Berbulan-bulan kinerja menteri dibayangi oleh pergantian. Sebenarnya bukan masalah, ketika jabatan itu sebuah amanat, sebentuk pengabdian, dan persembahan bagi bangsa dan negara (idealisme tentunya). Menjadi polemik dan ramai karena politis yang berlebihan di dalam kinerja kabinet yang sejatinya lebih profesional dan menyangkut kinerja.

Menteri tidak bisa bekerja vs gangguan parpol termasuk dewan

Menarik perlu dicermati adalah kinerja menteri yang benar-benar serius, baik, berprestasi, namun pengawas yang sering overacting, dan mereka tidak tahu seperti apa lapangan, hanya asal bicara, asal panggil, dan asal membantah di dalam rapat bersama tanpa ada solusi, apalagi ide baru untuk ke depannya. Hal ini sering membuat menteri yang lurus menjadi kurus dan sakit perut menghadapi sok berkuasanya dewan yang maaf oon. Beberapa kali menteri mengeluh pada awal-awal kabinet bekerja.

Termasuk gangguan adalah parpol yang tiba-tiba ikut gabung. Sebenarnya kasihan presiden dan menteri yang menjadi tersandera oleh kepentingan pragmatis parpol yang tiba-tiba balik badan seperti ini. seharusnya PAN dan Golkar bukan harus mendapat menteri cukup sekelas kepala-kepala badan negara yang bukan profesional tentunya. Hal ini juga pembelajaran parpol agar bisa memilih dan memiliki ideologi jelas, bukan main selonong saja. Lebih kasihan jika yang dibuang menteri profesional dan diganti orang parpol yang belum tentu mampu lebih baik.

Menteri berjalan tanpa ada gerbong yang mau mendukung

Suka atau tidak, jajaran kementerian masih dihuni birokrat lama yang berjalan asal-asalan. Asal ada uang jalan, asal ada belesan, asal ada fee, dan asal-asal yang lain. belum sepenuhnya bisa bekerja dengan pola kerja cepat dan kencang. Apa akibatnya? Menteri yang dinilai gagal. Apa sebenarnya yang terjadi adalah bukan menteri yang tidak berhasil, namun birokrasi yang tidak mau bergerak. Apa ini terjadi? Jelas terjadi dan merupakan hal yang sangat mewarnai kinerja kementerian. Kita bisa melihat bagaimana menterinya bekerja keras namun jajaran di bawahnya masih saja berleha-leha dan sangat bisa diterima akal sehat karena mereka sudah bekerja lebih dari sepuluh- dua puluh tahun dengan pola yang sama, tiba-tiba di pucuk pimpinan harus bergerak dengan cara yang sangat berbeda. Kereta bisa putus rantainya karena gerbongnya malas bergerak.

Eksekutif berlari, eh legeslatif malah kongkow

Pola kerja yang tidak seimbang membuat kubu sebelah ngos-ngosan mengimbangi. Pengawasan yang harusnya mereka lakukan untuk menyajikan seolah bekerja akhirnya asal kritis yang sering tidak mengatasi masalah. Bagaimana ini terbukti? Lihat saja komisi tiga bidang hukum, bisa mengurus infrastruktur dan jalan, di dapil yang bukan di mana ia berasal lagi. Apa artinya? Kubu sebelah juga harus berbenah, jangan hanya menuntut sepihak dan kadang mereka yang tidak bisa bekerja ini malah jauh lebih garang dan galak dalam menghardik. Kubu kura-kura hijau ini sama sekali belum memberikan harapan dalam kinerja mereka, hanya mengancam untuk memanggil, namun tidak menyelesaikan. Belum pernah juga mereka menemukan kesalahan dan perilaku menyimpang dari eksekutif.

Tidak adil bagi menteri di depan parpol dan legeslatif

Kecenderungan yang paling labil posisi kementerian adalah orang profesional. Padahal, jauh lebih berguna kementerian itu ahli di bidang masing-masing. Sayang diisi orang parpol yang sering salah dalam bertindak dan bersikap, namun aman karena garangnya parpol dalam mengancam. Mau tidak mau pos profesional yang paling mudah digoyang. Ada juga beberapa pos kementerian yang sepi prestasi dan pemberitaan karena orang parpol namun sekalipun belum pernah ada isu mau diganti.

Demi menyenangkan parpol, mau tidak mau orang profesional harus lengser. Jika demikian susah juga negeri ini. Bisa beberapa pos kementerian diisi orang parpol, namun jauh lebih penting adalah orang profesional untuk menggerakkan kementerian. Parpol sudah ada job di kubu sebelah, yaitu legeslatif.

Sistem pemerintahan yang mendua

Ribet memang soal sistem pemerintahan bangsa ini, katanya presidensial, namun parpol malah jauh lebih berkuasa. Legeslatif bisa mengancam-ancam, kekuasaan parpol bisa di dua kubu, bahkan yudikatif pun diatur-atur. Lebih kacau lagi parpol miskin kader yang potensial dan berkualitas, namun hanya mengandalkan kekuatan. Hal ini perlu ditegaskan untuk memilih, jadi sama-sama bermartabat antara menteri dan dewan, selama ini dewan kalah jauh kelasnya, bahkan ada DPR pusat pun rela mencalonkan diri menjadi pecundang di pilihan walikota, ini kan ironis.

Apa yang harus dilakukan?

Penyederhanaan parpol. Persoalan selama ini ada karena parpol yang begitu banyak. Penyederhanaan bisa membuat parpol lebih berkualitas, tidak saling bajak kader, dan menjanjikan lebih kompetitif parpol, negara lebih beruntung.

Pendidikan politik, martabat yang sama cuma peran yang berbeda sehingga antara eksekutif dan legeslatif tidak ada yang merasa lebih dan kurang. Selama ini eksekutif lebih menjanjikan, lebih prestisius, dan tentu lebih bisa memberikan materi.

Masing-masing bekerja secara profesional, jika demikian akan lebih memajukan bangsa dan negara ini, bukan malah demi kemegahan diri sendiri dan kelompok. Birokrasi ini memang jauh dari ideal karena sekian lamanya bekerja seadanya, dan dipaksa untuk bekerja dengan cara yang baru, apa yang mereka sajikan malah menghambat, merusak sistem, dan tidak heran jika menjadi beban bagi kementerian.

Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri dan itu hak sepenuhnya presiden. Pergantian bukan sebuah hal yang luar biasa, sepanjang semua menghayati sesuai dengan posisi masing-masing.

Salam

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana