Pertumbuhan ekonomi RI  mengalami perlambatan di kuartal I-2015, hanya menyentuh level 4,7 persen, sementara  dalam APBNP 2015, target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen.  Atas keadaan tersebut pemerintah serius untuk memperbaiki perlambatan ekonomi yang disebabkan berbagai fakor, salah satunya dengan berupaya menekan inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2015 sebesar 4,7 persen, melambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2014 sebesar 5,1 persen. Perlambatan ekonomi disebabkan dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Dari sisi produksi, ada empat penyebab utama perlambatan ekonomi kuartal I-2015. Pertama, produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam. Kedua, produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga tumbuh negatif, sehingga mendorong ke bawah industri manufaktur yang hanya tumbuh 3,87 persen. Penyebab selanjutnya yaitu distribusi perdagangan melambat karena menurunnya pasokan barang impor, penurunan impor baik untuk barang modal, bahan baku/penolong, serta barang konsumsi. BPS mencatat impor pada kuartal I-2015 turun 2,2 persen,  dan turun 9,98 persen. Akibat pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat pengangguran juga meningkat yaitu dari 7, 15 juta orang menganggur pada Februari 2014 menjadi 7,45 juta orang menganggur pada Februari 2015.
Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, perlambatan terjadi karena belum cairnya belanja infrastruktur. Hal ini tidak terlepas dari baru selesainya pembahasan APBNP 2015 awal Februari. Memang dalam kuartal I-2015 ini ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, satu mungkin yang kami lihat memang seperti proyek-proyek pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang menyedot dana APBN cukup besar, misalnya untuk Kementerian PUPR. Dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur baru cair pada bulan April, sehingga proyek-proyek yang sudah ditenderkan baru dibayarkan pertengahan April 2015. Terlebih karena ada perubahan nomenklatur. Di daerah walaupun sudah tender, ada pemenangnya segala macam, tapi dananya enggak bisa turun karena perubahan nomenklatur, akhirnya ya berpengaruh kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan cairnya dana pembangunan proyek infrastruktur serta proses perubahan nomenklatur, maka beberapa kementerian akan memulai roda perekonomian, bergerak semuanya, mulai dari yang jual besi, jual pasir, alat berat, transportasi, hotel, segala macam itu bergerak semua. Anggaran belanja Kementerian PUPR untuk membiayai sejumlah pembangunan infrastruktur sebesar Rp72 triliun sangat berdampak pada pergerakan roda perekonomian.
Kita lihat anggaran PU belanja modalnya Rp72 triliun, itu pengaruhnya luar biasa. Ini juga dengan masuk bulan suci Ramadhan, ini tentu permintaan meningkat (sektor konsumsi), tentu dengan sendirinya pasti akan kembali naik karena produksinya mulai naik lagi. Apalagi PU sudah mulai jalan, saya yakin karena faktor itu saja.Adapun penyebab perlambatan ekonomi keempat dari sisi produksi yakni kinerja konstruksi terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur. Selain itu, pemerintah akan  berkoordinasi dengan dunia usaha untuk meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan yang akan dikeluarkan. Sejumlah asosiasi industri seperti Kadin, Apindo, Hipmi, dan Hippi akan  diajak berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat dan terukur. Kepala daerah juga akan  diajak berkoordinasi agar langkah dan strategi di tingkat pusat akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Di tengah tren perlambatan ekonomi, dunia usaha kita semakin memerlukan kepastian kebijakan pemerintah untuk segera mengembalikan kepercayaandi tengah perlambatan ekonomi nasional.
Staf khusus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Arif Budimanta mengatakan pemerintah serius mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan berupaya menekan inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Untuk target pertumbuhan, target ada dua hal yang sekarang lagi dilakukan proses penyempurnaan terhadap target inflasi karena pertumbuhan bagus harus dikuti dengan menyerap lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian inflasinya terkendali dan berada pada level yang rendah, terutama pada stabilitas bahan makanan. Langkah pemerintah untuk menyerap anggaran adalah sebagai upaya menggerakkan perekonomian karena kegiatan perekonomian melalui serapan APBN menyumbang sekitar 15-20 % dari Produk Domestik Bruto nasional. Komunikasi yang baik mengenai langkah pemerintah dalam memperbaiki perekonomian diperlukan untuk menarik kembali investasi. Pemerintah juga secara simultan tetap menjaga agar inflasi tidak naik dengan cara memastikan ketersediaan dan memperbaiki jalur distribusi pangan. Integrasi layanan satu penting seperti yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, (BKPM)  Franky Sibarani menjadi penting untuk menjamin pelayanan yang lebih baik dan efisien. Oleh karena itu Gubernur, Walikota dan Bupati diharapkan lebih responsif terkait pentingnya urusan perizinan baik bagi perkembangan daerah maupun bagi negara.
Penyatuan izin menjadi penting untuk mempercepat proses perizinan. Sejauh ini BKPM telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri dan kepala daerah. Perlambatan ekonomi yang disebabkan konsumsi pemerintah yang terbilang masih rendah karena adanya reorganisasi di sejumlah kementerian pelan-pelan akan kembali membaik, proyek infrastruktur yang belum berjalan juga sudah mulai berjalan dimana pembangunan 1.000 rumah, ground breaking tol Sumatera, akan dapat meningkatkan belanja pemerintah. Dalam beberapa kuartal ke depan, dengan adanya pemilihan kepala daerah, natal, dan liburan akhir tahun,nilai konsumsi juga akan dapat meningkat, begitu juga dengan pendapatan negara. Oleh karenanya, koordinasi lintas sektoral sangat vital untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional karena keberlanjutan dunia usaha tidak akan tercapai jika pengembangan secara utuh itu tidak dilakukan. Tugas kita semua untuk memastikan pola produksi dan konsumsi kita semua tidak berlebihan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk dapat keluar dari lambatnya pertumbuhan ekonomi harus dibantu oleh semua pemangku kepentingan yang ada. Dengan demikian perbaikan yang terus menerus dilakukan pemerintah diharapkan dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 setidaknya mendekati 5,7% seperti target pemerintah  dalam APBNP-2015.
