Penyuluh Pertanian Juga Punya Kode Etik Profesi

Aktifitas penyuluhan pertanian sejatinya sudah mulai diakui sebagai sebuah profesi sejak tahun 1905, ditandai dengan berdirinya Departemen Pertanian pada pemerintahan Hindia Belanda. Namun demikian pada saat itu peran penyuluh pertanian tidak lebih sebagai "alat" untuk membantu program tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Sementara eksistensi penyuluh pertanian sebagai bagian penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia dimulai pada tahun 1960, seiring dibukanya program study Penyuluhan Pertanian di beberapa Perguruan tinggi ternama seperti IPB dan UGM serta mulai didirikannya Sekolah Penyuluhan Pertanian Menegah Atas (SPPMA) di beberapa daerah di Indonesia..

Sementara di lingkungan Departemen Pertanian sendiri, pengakuan penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi, baru terwujud pada tahun 1967 pada saat dibentuknya lembaga Bimas (Bimbingan Massal) yang mewadahi para penyuluh pertanian, dan sejak saat itu rekruitmen tenaga penyuluh pertanian dilakukan secara besar-besaran, karena keberadaan penyuluh pertanian mulai dibutuhkan untuk mendukung program pertanian di Indonesia. Berbeda dengan pegawai fungional lainnya seperti guru, dokter atau bidan yang sudah terlebih dahulu diakui eksistensinya, profesi penyuluh pertanian baru dimasukkan sebagai jabatan fungsional pada tahun 1976 (Totok Mardikanto, 2009).

Eksistensi penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi dan jabatan fungsional yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian, kemudian di"kukuh"kan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pengakuan secara 'de jure' bahwa penyuluh pertanian sebagai sebuah profesi, kemudian di'legal'kan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 02/PER/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan tersebut, penyuluh pertanian diakui sebagai sebuah profesi, artinya penyuluh pertanian dianggap memiliki kedudukan sama dengan profesi lainnya seperti dokter, paramedis, guru, dosen, arsitek, jurnalis, peneliti, widya iswara dan profesi lainnya.

Sebagai sebuah profesi, penyuluhan pertanian kemudian 'menuntut' para penyuluh untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional. Untuk itulah setiap penyuluh pertanian harus memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya yaitu bidang pertanian. Karena tanpa pengetahuan dan keahlian di bidangnya, seorang penyuluh tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya secara professional.

Itulah sebabnya setiap penyuluh pertanian harus melakukan pengembangan diri melalui berbagai cara seperti melalui jenjang pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional, pengembangan pfofesi melalui aktifitas membuat karya tulis ilmiah, penyaduran atau penerjemahan karya ilmiah di bidang pertanian serta mampu memberikan konsultasi di bidang pertanian baik kepada institusi maupun perorangan. Tanpa upaya tersebut, akan sulit untuk menyebut seorang penyuluh sebagai professional, dan inilah yang sampai saat ini masih menjadi dilemma, karena masih ada sebagian penyuluh yang memang tidak punya keinginan untuk melakukan pengembangan diri.

Kode etik profesi penyuluh pertanian

Sebagaimana umumnya sebuah profesi, keberadaan para penyuluh pertanian di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang itu, tentu dibutuhkan sebuah organisasi yang bisa menaungi dan menfasilitasi kepentingan para penyuluh pertanian. Meski kesannya sangat terlambat, namun keberadaan organisasi tempat bernaungnya para penyuluh pertanian, dirasakan sangat mendesak. Atas prakarsa para penyuluh senior dan pejabat di lingkungan Departemen Pertanian, dibentuklah seuah organisasi bagi para penyuluh pertanian yang kemudian diberi nama Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) pada tanggal 6 Juli 1987 di Subang, Jawa Barat. 

Seorang penyuluh pertanian senior, Ir. Mulyono Machmur, kemudian ditunjuk sebagai Ketua DPP Perhiptani pertama dan jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dipercayakan kepada Dr. Ir. Adang Wijaya. Agak terlambat memang, jika dibandingkan dengan organisasi profesi lainnya seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang sudah berdiri sejak 25 Nopember 1945, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sudah berdiri tanggal 30 Juli 1950 dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang berdiri sejak 24 Juni 1951. Bahkan dengan para petani nelayanpun, Perhiptani masih "kalah tua", karena para petani dan nelayan Indonesia sudah mendirikan organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pada tanggal 12 September 1981, atau enam tahun sebelum berdirinya Perhiptani.

Sesuai dengan AD/ARTnya , berdirinya perhimpunan penyuluh pertanian Indonesia (PERHIPTANI) memiliki bertujuan untuk :

* Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, efisien dan produktif;