Indonesia yang tergolong sebagai negara agraris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan akan masyarakatnya. Hal ini nampak dari banyaknya kasus kelaparan, gizi buruk, dan jumlah impor pangan Indonesia yang sangat besar yang mengisyaratkan bahwa Indonesia belum dalam kondisi “tahan pangan”. Ketahanan pangan adalah kondisi dimana kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat dapat terpenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
Pentingnya persoalan pangan bagi masyarakat Indonesia tidak perlu dipertanyakan kembali. Sehingga setiap pemimpin Indonesia dituntut untuk memiliki solusi yang efektif untuk menangani persoalan-persoalan pangan yang dialami Indonesia. Hal ini juga dialami oleh Presiden Joko Widodo. Pada awal masa kampanyenya, ia telah berjanji kepada masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan, yaitu ketahanan pangan melalui produksi lokal/dalam negeri. Presiden Joko Widodo berharap agar kedaulatan pangan ini dapat tercapai melalui empat program utamanya, yaitu : pengendalian impor pangan, penanggulangan kemiskinan petani dan regenerasi petani, implementasi reformasi agraria, pembangunan agribisnis kerakyatan. Tetapi akankah ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan dapat tercapai dengan pelaksanaan program program ini? Mari kita simak penjelasan dari tiap tiap program tersebut.
Impor pangan yang telah dilakukan oleh Indonesia selama ini telah menjadi permasalahan bagi Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara agraris dan dulunya merupakan negara yang mencapai swasembada (swasembada beras). Oleh karena itu, dalam program pangan yang telah direncanakan, Presiden Joko Widodo menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian. Contoh komoditas pangan yang akan ditingkatkan produktivitasnya adalah beras dan jagung. Produksi beras ditargetkan naik dari 5 ton gabah kering giling per hektar menjadi 5,6 per hektar. Sedangkan produktivitas jagung ditargetkan naik dari 4,8 ton per tahun menjadi 5,6 ton per tahun.
Program kedua yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah menanggulangi kemiskinan petani dan regenerasi petani. Kemiskinan yang dialami oleh petani disebabkan oleh ketidakcukupan pendapatan dari hasil taninya, fluktuasi harga, kegagalan panen, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah petani, Presiden Joko Widodo akan membangun infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti bendungan, jalan raya, dan lain-lain. Pada sisi lain, regenerasi petani merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena mayoritas petani di Indonesia sudah berusia di atas 45 tahun (Usia petani Indonesia pada 2014 terdiri 61,8% berusia lebih 45 tahun, 26% berusia 35 tahun - 44 tahun dan 12% berusia kurang dari 35 tahun). Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa produktivitas sektor pertanian rendah, selain teknologi yang digunakan. Regenerasi petani tidak dimaksudkan untuk menambah jumlah petani, tetapi agar generasi muda dapat masuk ke dalam sektor pertanian, melakukan inovasi dalam teknologi pertanian, dan dapat menghasilkan output yang optimal. Dalam rangka mengikutsertakan generasi muda dalam sektor pertanian, Presiden Joko Widodo akan meningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan melalui investasi.
Program yang ketiga adalah implementasi reformasi agraria. Pengertian dari reformasi agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Hal ini dimakasudkan agar petani mempunyai lahannya sendiri. Sehingga hal ini akan mengurangi jumlah petani gurem, yaitu petani yang menggarap lahan yang bukan miliknya, yang kebanyakan memiliki kehidupan yang tidak layak. Presiden Joko Widodo menargetkan agar setiap petani memiliki 1 hektar lahan untuk digarap. Hal ini juga akan didukung dengan pembukaan satu juta hektar lahan pertanian di daerah jawa dan bali.
Program terakhir yang akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan agribisnis kerakyatan. Pembangunan agribisnis kerakyatan ini adalah pembangunan fasilitas bisnis bagi sektor pertanian. Pembangunan agribisnis ini akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan bank tani, koperasi dan UKM. Pembangunan pembangunan ini dimaksudkan agar sektor pertanian memiliki dana yang cukup untuk berkembang. Bank khusus tani dirasa perlu untuk dibangun karena bank bank yang selama ini sudah ada tidak menyalurkan dana yang cukup kepada sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh resiko pertanian yang terlalu tinggi sehingga bank-bank enggan untuk meminjamkan dananya.
Penulis berpendapat bahwa beberapa program yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Argumen yang mendukung pernyataan penulis adalah adanya program yang dapat menyelesaikan pokok permasalahan pertanian dan ada yang tidak. Pokok permasalahan pertanian adalah bahwa bertani terlalu berisiko (contohnya gagal panen), dan bertani kurang menguntungkan. Penulis berpendapat bahwa program yang dapat menyelesaikan masalah utama pertanian adalah program penanggulangan kemiskinan petani dan regenerasi petani serta program pembangunan agribisnis kerakyatan. Program penanggulangan kemiskinan petani dan regenerasi petani dapat menyelesaikan masalah utama pertanian melalui pembangunan infrastruktur pertanian yang akan membuat biaya dalam sektor pertanian menurun sehingga bertani menjadi lebih menguntungkan. Program agribisnis kerakyatan dapat menyelesaikan masalah utama dengan cara penyediaan asuransi pertanian bagi para petani. Hal ini dapat menyelesaikan masalah utama bertani yaitu risiko yang tinggi dengan membuat petani menjadi "kebal" terhadap risiko gagal panen. Sistem yang dapat digunakan adalah petani membayar premi ketika petani mendapatkan panen dan akan mendapatkan kompensasi ketika petani mengalami gagal panen.
Penulis berpendapat bahwa dua program lainnya, yaitu pengendalian impor pangan dan reformasi agraria tidak dapat menyelesaikan masalah utama dari pertanian. Tujuan dari adanya pengendalian impor adalah untuk mengurangi persaingan dari sektor pertanian Indonesia. Dalam jangka pendek mungkin hal ini berdampak baik bagi sektor pertanian Indonesia, namun dalam jangka panjang sektor pertanian Indonesia tidak akan berkembang karena sudah merasa aman dan tidak merasa perlu untuk dikembangkan. Selain itu pengendalian impor pangan yang mengutamakan penugurangan impor semata juga membebankan masyarakat Indonesia karena harus mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih tinggi. Program reformasi agraria juga tidak dapat menyelesaikan masalah utama dari pertanian. Pemberian lahan kepada petani justru membuat petani tidak mempunyai rasa memiliki terhadap lahan pertanian. Hal ini akan membuat para petani, terutama petani gurem, menjual lahan pertaniannya ketika sedang membutuhkan pendapatan. Oleh karena itu lahan seharusnya tidak langsung diberikan tetapi diberikan berupa hutang agar petani mempunyai rasa memiliki dan tanah tersebut tidak langsung diperjualbelikan.
Oleh: Muhammad Mufid Martami (Staff Divisi Kajian Kanopi 2015, Ilmu Ekonomi 2014)
Sumber
