Beberapa waktu lalu media santer mengabarkan kedekatan Presiden Jokowi dengan Ahok, dari yang bersama-sama blusukan semobil meninjau proyek sampai kaitan menemani Presiden menyambut tamu Negara, kedua kabar di atas menurut banyak Anggota DPR dan masyarakat (mungkin yang tidak sepaham dengan Ahok) menyebut sebagai ketidakpantasan karena status Ahok sedang bermasalah dengan hukum.
Memang benar tamu Negara yang berkunjung tidak semuanya Gubernur ibukota ikut menyambut, tapi sebagai warga Negara yang baik, cobalah kita melihat dari sisi kemanusiaan, Ahok sedang bermasalah dengan beberapa umat Islam dan Presiden di mungkinkan ikut membantu memulihkan nama Ahok agar tidak terus-menerus menjadi polemik yang bisa menggangu kestabilan Negara. dan moment kunjungan dari pemimpin Negara Muslim (Raja Salman) ini saya rasa cukup tepat.
Bila kita membahas Jokowi dan Ahok, secara umum akan terjadi kesulitan pada diri penulisnya, datangnya anggapan atau cap Jokowi lover dan Ahoker akan di terima baik secara langsung maupun tidak langsung. terlebih bila penulis tidak menempatkan artikel tersebut dengan porsi yang baik, namun bagi penulis yang berfikiran positif tentu akan berusaha sebaik mungkin dalam menuliskanya, walaupun kekurangan itu selalu ada.
Seperti yang saya tulis saat ini, betapa saya mengalami kesulitan memisahkan kaitan-kaitan antara Jokowi, Megawati dan Ahok, sedangkan ini ingin saya tuliskan.
Setahun belakangan ini saya melihat perubahan pada Presiden kita, bila sebelumnya saya melihat Jokowi masih menjadi sosok fenomenal yang bisa memberikan harapan tinggi untuk Indonesia, namun harus saya akui belakangan ini keraguan mulai muncul di benak saya, ada apa dengan Presiden kita yang sangat arif tersebut. jika soal hubunganya dengan Ahok saya beranggapan masih di batas kewajaran. Saya melihat justru hubungan Presiden dengan PDIP yang bisa di katakan melebihi batas kewajaran.semoga ini hanya perasaan saya saja.
Saya ingin mengatakan PDIP belum mampu "ikhlas hati" dan mungkin tidak mau sepenuhnya menyerahkan Jokowi kepada masyarakat indonesia, terlihat dari sikap dan perbuatan PDIP maupun Ketua umumnya yang selalu ingin nempel Jokowi. sudah sepatutnya setelah lebih dari dua tahun memerintah, seharusnya PDIP membebaskan Jokowi untuk melakukan ekspresi kepemimpinan yang sesungguhnya. toh Jokowi bukan type orang yang lupa kulit, bila PDIP dan Ketua Umumnya masih terus terlihat bernafsu menunjukan pada media bahwa mereka "dekat" dengan Ahok karena mengandalkan Jokowi sebagai Presiden, maka kedepan (2019) PDIP akan kesulitan mengumpulkan suara. apakah PDIP akan terus mempertaruhkan ini.?
Pilgub DKI tidak semestinya di jadikan target utama PDIP sampai harus membela Ahok yang "menggunakan tameng" Presiden, bila pembelaan PDIP terhadap Ahok bersifat pasti dan berkelanjutan, mungkin saya bisa memakluminya, tapi jika pembelaan itu bersifat menunggu dengan kaitan hukum ahok apakah ini bisa di sebut sebagai pengusung yang baik? jangan salahkan Ahok jika nanti malah mendapat kekalahan.
PDIP semestinya memikirkan suara 2019 dan merenungkan bahwa Jokowi saat ini adalah Presiden yang harus terus di kawal dengan baik karena PDIP sebagai parpol penguasa/ Pemerintahan. baik dan buruk pemerintahan Jokowi-JK secara langsung akan mempengaruhi suara PDIP, Â bila PDIP tidak mau dan tidak ingin ada stigma negatif dari pendukung Jokowi yang sejati, dan tidak ingin ada sebutan sebagai Partai yang hanya menunggu kesempatan, perubahan sikap PDIP harus di mulai dari sekarang.
sedikit pendapat dari Wong Ndeso.
