Buruknya Pelayanan Kesehatan dan Masalah Kesehatan Lingkungan di Indonesia
Harapan warga terutama masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak masih sangat jauh dari harapan hal ini dikarenakan karena dua faktor utama yaitu rendahnya anggaran kesehatan dan tata kelola yang buruk.
Rendahnya Anggaran Kesehatan
Pelayanan kesehatan harus dipahami bukan sekedar pelayanan kepada warga yang sakit, tapi juga kepada seluruh warga masyarakat. Dalam hal ini layanan masyarakat masih jauh lebih rendah. Menurut laporan akhir tahun 2012 KPAI, ada sekitar lebih dari 5 juta anak Indonesiamengala,I gizi buruk yang berdampak pada perkembangannya, contohnya busung lapar. Bahkan WHO mencatat lebih dari 85% anak yang kekurangan gizi ada di 36 negara berkembang termasuk Indonesia.
Pemerintah tidak pernah memberi anggaran kesehatan untuk pengelolahan pelayanan kesehatan sehingga berdampak pada buruknya kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Bahkan alokasi pendidikan dan kesehatan Indonesia masih jauh lebih rendah dari Negara di ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Malaysia, Philipina, dan Thailand.
Tata Kelola Yang Buruk
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin buruk dengan tidak adanya transparansi dan pengelolahan yang buruk. Banyak bidan dan rumah sakit yang mengeluhkan kesulitan mencairkan dana jampersal (jaminan persalinan kelahiran) selain itu juga di sejumlah daerah terjadi pemotongan dana jampersal  yang mereka terima. Tidak hanya itu sejumlah RS juga sudah diprivatisasi. Anggaran kesehatan yang rendah, privatisasi RS milik pemerintah, dibukanya kran masuknya RS asing, semua itu menunjukan negara lepas tangan dari memberikan pelayanan kesehtan untuk rakyatnya. Justru Negara  memposisikan sebagai pentedia jsa dan rakyat sebagai konsumen dengan hubungan dagang
System kesehatan yang dijalankan pemerintah,terutama Kementrian Kesehatan, belum sepenuhnya mengedepankan prinsip profesionalismenya dalam penanganan anggaran. Sebagai contok pemerintah yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran juga bertindak sebagai penyelenggara dan tim pemantau, artinya mereka semua yang jalankan meski dijalankan dengan system tender. Dengan berlakunya system buruk seperti saat ini, menyebabkan perbaikan pelayanan kesehatan yang tidak akan berjalan efektif dan akan terus menimbulkan permasalahan. Dalam permasalahan ini pihak rumah sakit tidak dapat disalahkan karena Dinas Kesehatan dan Kementrian Kesehatan bertindak sebagai regulator yang membuat kesalahan system ditambah dengan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat.
Maka dari itu perlu perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu sehingga tidak ada anggapan bahwa orangmiskin dilarang sakit.
Pencemaran lingkungan, diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi lagi menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Indoor air pollution merupakan problem perumahan/pemukuman serta gedung umum, bis, kereta api, dll. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya,mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakatan kayu bakar,bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor resiko timbulnya infeksi saluran pernapasan bagi anak balita. Mengenai masalah outdoor pollution atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada kecendrungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan resiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok resiko tinggi penduduk kota disbanding pedesaan. Besar resiko relative tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini, bagi jenis pencemaran yang akumulatif, tentu akan lebih buruk di masa medatang. Pembakaran hutan untuk dbuat lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius, misalnya infeksi saluran pernapasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadwal penerbanga, terganggungnya ekologi hutan.
