Mohon tunggu...
Politik

Demokrasi di Indonesia, Semakin Baik atau Dipandang Kebablasan?

12 Juni 2017   22:04 Diperbarui: 12 Juni 2017   22:10 390
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kita sebagai makhluk ciptaan tuhan diberi kebebasan untuk melakukan hal apapun. Namun, kita sebagai bangsa yang memiliki mutu, pendidikan, adab dan martabat selayaknya mampu berpikir dalam melakukan tindakan yang akan dikerjakannya. Pada abad ke-21 ini merupakan zaman dimana teknologi maju dengan pesat, kegiatan-kegiatan manusia mampu dikerjakan dengan cepat menggunakan teknologi yang ada, dalam dunia jurnalistik juga turut terbantu dengan hadirnya teknologi-teknologi tersebut. Iya, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat bagi manusa, namun, disisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi warga negara indonesia, seperti penyebaran berita hoax, ancaman dan teror, dan lain-lain. Semua manfaat dari kemajuan teknologi tersebut dapat dilaksanakan apabila digunakan dengan bijak.

Menyikapi hal tersebut tentang hubungan dengan Demokrasi di Indonesia, akhir-akhir ini banyak kasus penyimpangan terhapap Demokrasi maupun Pancasila. Menurut Presiden Joko Widodo, bentuk paling jelas dari penyimpangan tersebut adalah SARA yang di politisasi, yang menurut beliau harus dihindari, hal itu selaras dengan maraknya berita kebencian, berita hoax, fitnah, menghujat dan saling memaki yang semuanya itu mampu memecah belah bangsa indonesia yang sejak dahulu menjunjung nilai-nilai kebhinekaan (toleransi).

Lalu, apakah Demokrasi di indonesia sedang dalam keadaan baik-baik saja ? apakah kebhinekaan di Indoensia masih “se-kental” dahulu ?

Lalu apakah justru Demokrasi di Indonesia ini sudah melewati batas ?

Demokrasi di indonesia memang tidak ada yang salah hingga saat ini, namun, apa yang menyebabkan statement bahwa demokrasi di indonesia kebablasan (melampaui batas) ?

Ya, terkait dengan bertebarnya isu-isu SARA dan berita hoax. Sebenarnya masalah itu berkenaan dengan peran pemerintah yang kurang mampu mengambil sikap yang tegas untuk mengambil kebijakan publik yang tepat, sistematis, komprehensif, obyektif, dan bebas dari kepentingan golongan maupun kelompok tertentu.

Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dimuka umum, baik berupa ruang publik, media, atau yang lainnya. Justru suara-suara rakyat tersebut yang diperlukan untuk mengkritisi kinerja pemerintah atau yang lain, agar tidak menyimpang dari amanat konstitusi. Mengingat bahwa menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sumber kutipan dari : http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571 dan https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun