Blanko KTP Yang Tak Kunjung Tersedia

Saya kadang bingung dengan cara kerja pemerintah ini, pelayanan publik yang paling sederhana saja sangat sulit terpenuhi. Kemarin saya mau mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Sukabumi, karena kondisinya rusak, sudah tidak jelas dan fotonya blur.

Padahal belum setahun KTP itu dibuat dan dipergunakan, entah karena terlalu sering keluar masuk dompet atau emang kualitas cetakan KTP-nya yang buruk.

Sementara dalam dompet terdapat beberapa kartu lain, dengan intensitas keluar masuk dompet nyaris sama dengan KTP, namun baik-baik saja, text nya masih jelas dan yang berfoto, masih utuh tidak blur. Berarti emang kualitas KTP-nya aja yang buruk.

Begitu sampai kemudian saya mengambil nomor antrean, setelah menunggu beberapa saat kemudian pegawai Dukcapil memanggil dan menyakan apa keperluan saya, begitu dijelaskan maksud kedatangan saya mau mengganti E-KTP, ia langsung berkilah " wah ga bisa hari ini mas kalau mau ganti KTP, BLANKONYA KOSONG" Katanya. 

Memang di seluruh Indonesia juga kosong, biasanya blanko itu akan dikirim 10 hari sekali dan itu pun jumlahnya terbatas. Kemudian saya tanya "terus jadinyanya kapan". Ia menjawab dengan wajah yang kelihatan bingung juga, "mungkin bulan depan mas" ujarnya. 

Hah!!! satu bulan? sepertinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) cq Direktorat Jendral Dukcapil telah gagal mengemban amanat pelayanan terhadap rakyat. Kejadian kosongnya blanko E-KTP sudah berulang kali terjadi.

Entah dimana missing link-nya sehingga pemenuhan identitas dasar warga negara saja sepertinya tidak bisa dilayani dengan baik oleh mereka yang setiap hari makan dari uang rakyat.

Apakah evaluasi kerja tak pernah dilakukan oleh Kemendagri terkait hal ini. Jangan melulu menyalahkan anggaran, karena pada dasarnya anggaran itu akan turun sesuai dengan program kerja yang dicanangkan Kementerian dan Lembaga Negara sepanjang program itu buat kepentingan rakyat banyak dan sustainable. 

Isu Blanko kosong ini sudah bertahun-tahun terjadi, dan memang kelihatannya tidak ada keinginan untuk dibenahi. Di satu sisi rakyat dituntut untuk tertib administrasi, namun si penuntut rakyat untuk tertib tidak melakukan tugasnya dalam menertibkan administrasinya. 

Isu kebocoran data kependudukan pun cukup sering terdengar, terakhir jual beli data kependudukan terjadi lagi. ini kok, dari hulu sampai hilirnya nyaris tidak ada yang beres. Tak perlu lah bicara terlalu muluk terkait sistem administrasi kependudukan, jika standar minimalpun tak terpenuhi.

E-KTP yang kita miliki itu katanya berlaku seumur hidup, namun kualitas fisiknya cuma mampu berlaku setahun bahkan kurang. Coba dong tingkatkan kualitas fisiknya. Kalau memang belum mampu, pastikan Blanko E-KTP itu selalu tersedia agar masyarakat yang akan membuat atau mengganti KTP-nya tidak kesulitan.