Nampaknya pencopotan Dirut Pertamina yang belum lama terjadi semakin menguak misteri ada apa sebenarnya dibalik pencopotan tersebut. Manuver Wamen ESDM pada saat sebelum pencopotan Dirut Pertamina yang terlebih dahulu menemui Presiden, mendahului menteri BUMN lalu memberikan masukan yang berbeda dari keputusan rapat Dewan Komisaris yang mengusulkan pemberhentian Dwi Sutjipto dari jabatan Direktur Utama serta Rahmad Hardadi dari jabatan Direktur Mega Proyek. Wamen ESDM Archandra Tahar yang juga adalah sebagai salah satu Dewan Komisaris Pertamina patut diduga telah menghianati teman-temannya didalam komisaris dengan memberikan masukan dan informasi yang salah dan berbeda kepada Presiden. Sungguh perbuatan Wamen tersebut adalah sebuah bentuk penghianatan kepada Dewan Komisaris yang juga kemungkinan besar pada suatu saat nantinya sang Wamen akan menghianati Presiden. Karena jika memang sudah menjadi sebuah karakter maka watak penghianatan itu akan bisa dilakukan kepada siapa saja termasuk kepada Presiden sendiri.
Pasca pencopotan Dwi Sutjipto dimana sekarang pertamina dipimpin oleh Plt Dirut maka pemerintah dalam hal ini kementrian BUMN sedang menyiapkan calon pengganti Dwi Sutjipto. Domain penggantian Direksi BUMN adalah menjadi hak dan tupoksi dari kemetrian BUMN sementara kementrian teknis hanya sebatas memberi masukan dan tanggapan apabila diminta, demikian juga sekarang dengan rencana pergantian Dirut Pertamina adalah menjadi domain dan tupoksi Menteri BUMN dan bukan kementrian ESDM apalagi hanya seorang wakil Menteri.
Belakangan ini beredar beberapaa nama calon pengganti Dwi Sutjipto yang justru salah satunya adalah Rahmad Hardadi yang pada Rapat Dewan Komisaris di usulkan untuk di copot.
Pertanyaannya, siapa pihak yang mensponsori dan mendorong munculnya nama rahmad Hardadi tersebut?
Hal ini dapat diurai dan benang merahnya akan terurai jika kita melihat dan menghubungkan fakta manuver dari Wamen ESDM sejak memberikan informasi yang berbeda dari rapat Dewan Komisaris kepada Presiden tampak jelas bahwa sang wamen punya agenda terselubung dibalik manuvernya Wamen ESDM patut diduga sedang berupaya keras memasukkan kepentingan pribadinya kedalam jabatan dirut pertamina.
Bila kita menelaah kebelakang sejak masuknya Archandra Tahar menjadi menteri ESDM yang kemudian tumbang dan harus diberhentikan atas kasus kebohongan status kewarganegaraan Archandra Tahar seseungguhnya bahwa yang bersangkutan sudah sangat tidak layak untuk menjadi seorang pejabat di Negara ini, Terlebih Presiden Jokowi selama ini selalu bicara tentang integritas. Berhubungan dengan status kewarganegaraan tersebut menunjukkan bahwa Archandra Tahar tidak memiliki integritas yang baik dan sampai saat ini Archandra Tahar belum pernah meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kebohongan tersebut. Kemudian yang menjadi fokus bagi kita adalah menyingkap tabir gelap siapa dan kekuatan asing mana yang berada dibalik Archandra Tahar hingga yang bersangkutan setelah dipecat oleh presiden kemudaian diangkat lagi menjadi Wakil Menteri. Patut diduga bahwa kekuatan di balik yang menjadi sponsor Archandra Tahar adalah kelompok lama yang selalu dissebut publik sebagai mafia migas. Ada kepentingan besar dari kelompok lama tersebut untuk menguasai kembali bisnis minyak di Pertamina.
Tidak hanya mengemban misi dari sponsor, nampaknya Archandra Tahar patut diduga sedang berupaya menutupi dugaan pelanggaran hukum yang terjadi atas kontrak inspeksi Petroneering perusahaan lama Archandra Tahar di Amerika dengan Pertamina EP. Menurut informasi sebagai mana yang telah diungkap oleh Direktir Eksekutif energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean bahwa kontrak pekerjaan tersebut sarat dengan penyimpangan. Kontrak yang dulu dibuat pada masa Syamsu Alam semasa menjabat Dirut Pertamina EP dengan nilai yang cukup fantastis namun dengan realisasi bukti pelaksanaan yang rendah.
Bahwa yang namanya pekerjaan inspeksi tersebut semestinya inspektor yaitu Archandra Tahar harus melakukan rutin inspeksi keanjungan pengeboran lepas pantai yang dimiliki oleh Pertamina EP. Bila kita menghubungkan fakta bahwa Archandra Tahar selama ini bermukim di Amerika patut diduga pekerjaan inspeksi yang harus dilakukan rutin tidak dilakukan. Artinya bahwa patut diduga kontrak tersbut menjadi kontrak fiktif yang masuk kategori korupsi dan tampaknya kedekatan antara Syamsu Alam yang kini menjabat Direktur Hulu Pertamina dengan Archandra Tahar menjadikan semua itu bisa terjadi.
Selain dugaan pekerjaan fiktif tersebut Archandra Tahar juga diduga membohongi Pertamina EP terhadap status kewarganegaraannya dimana yang bersangkutan didalam kontrak dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia padahal dengan bukti terakhir yang beredar di publik yaitu fhoto passport Archandra Tahar menyatakan yang bersangkutan adalah berstatus Waga Negara Amerika selain kebohongan terkait kewarganegaraan tersebut, sangat patut diduga telah terjadi penyimpangan terhadap syarat legal sebuah kontrak pekerjaan dilingkungan pertamina yaitu kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Pada saat kontrak tersebut ditanda tangani dan berlaku, inspektor yaitu Archandra Tahar tidak memiliki NPWP. Artinya dengan hal tersebut syarat legal sebuah kontrak tidak terpenuhi. Lantas mengapa kontrak tersebut tetap diberlakukan oleh Syamsu Alam semasa menjabat Dirut Pertamina EP? Nampaknya kembali ke alasan tadi yaitu adanya kedekatan personal antara kedua belah pihak sehingga melakukan kolusi dan penyimpangan yang patut diduga berujung pada dugaan perbuatan korupsi.
Dua hal diatas yaitu dugaan “Pekerjaan Fiktif dan Masalah NPWP” kontrak kerja inspeksi sebagai mana tersebut diatas sangat mungkin menjadi motif bagi Wamen ESDM untuk bermanuver terus dan berusaha menempatkan seseorang menjadi Dirut Pertamina. Tujuannya untuk menutupi dugaan Penyimpangan sebagaimana disampaikan diatas.
Lantas atas uraian-uraian tersebut diatas masih layakkah Wamen ESDM yaitu Archandra Tahar didengar oleh Presiden? Sementara Presiden Jokowi yang kami tau dan kami kenal adalah sosok yang selalu menjadikan kata jujur sebagai semboyan dan selalu mengedepankan integritas. Kami sangat berharap bahwa Presiden akan sangat berhati-hati dengan manuver-manuver dari Wamen ESDM terkait pertamina. Presiden sebaiknhya mendengar orang yang independent dan mendengar kementrian BUMN sebagai lembaga atau kementrian yang tupoksinya membina BUMN. Dan kepada penegak hukum baik itu KPK, Kejaksaan atau Kepolisian RI supaya Pro Aktif menindak lanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap kontrak antara Petroneering dengan Pertamina EP karena patut diduga sarat dengan penyimpangan, kolusi yang berujung pada dugaan korupsi.
