Mohon tunggu...
Reza aka Fadli Zontor
Reza aka Fadli Zontor Mohon Tunggu... -

Bukan Siapa-siapa, Hanya seorang Pemerhati Masalah Politik dan Sosial Zonk.Fadli@yahoo.co.id

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kontroversi Artikel “Waiting in The White House Looby”

8 November 2015   04:36 Diperbarui: 8 November 2015   05:29 1438
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Benarkah Jokowi membayar Konsultan Politik sebesar USD 80 Ribu Demi Bertemu Obama?

Sebenarnya isu-isu seputar berita yang menyebut Jokowi harus membayar makelar (konsultan politik) untuk kunjungannya ke AS beberapa waktu lalu itu jelas-jelas tidak masuk akal. Masa iya kunjungan resmi antara 2 kepala Negara membutuhkan Even Organizer ataupun perusahaan lobi?

Dari pernyataan resmi Kementrian Luar Negeri sudah menyatakan isu itu tidak benar. Presiden Jokowi nyata-nyata sudah 2 kali menerima surat undangan dari Presiden Obama untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Tidak ada yang bisa diperdebatkan untuk hal ini akan tetapi isu-isu itu sudah terlanjur bertiup kencang sehingga gw berpikir untuk mencari asal-muasalnya. Salah satunya mungkin berasal dari artikel yang dipublish di Kompasiana oleh Imam Prasetyo yang berjudul Waiting in The White House Looby, Ketika Jokowi menggunakan Makelar Gedung Putih”. Tulisan ini dijadikan Headline oleh Admin.

Tentunya pembaca sudah paham betul bahwa Kompasiana ini adalah Blog Keroyokan atau Forum besar dari para Netizen dan Blogger dimana Kompasiana memang berinduk pada media Kompas tetapi Kompasiana bukanlah Media berita melainkan media social dalam bentuk Forum Diskusi yang beranggotakan ratusan ribu netizen maupun para Blogger.

Tulisan Imam Prasetyo itu secara garis besar terkesan sangat meyakinkan bahwa telah terjadi penggunaan jasa Calo (konsultan politik) untuk kepentingan lawatan Jokowi ke As untuk bertemu Presiden Obama beberapa waktu lalu. Calo atau konsultan politik ini katanya dibayar seharga USD 80 ribu (setara Rp.1,1 Milyar) dan diangsur sebanyak 4 kali.

Wah kalau benar seperti itu ya betapa memalukannya atau betapa rendahnya martabat bangsa ini dihadapan Negara Amerika Serikat. Gw jadi penasaran akan kebenaran isu-isu ini yang sudah heboh sekali di media-media social. Tetapi ada pikiran sepintas bahwa jangan-jangan isu-isu ini tidak benar sehingga perlu kiranya kita meneliti atau membedah artikel dari Imam Prasetyo ini.

Sekarang kita coba lihat apa yang ditulis Imam Prasetyo itu dimana dalam Aline Pertama menyatakan (gw kutip langsung ya): “Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies tidak main-main mengatakan adanya praktek makelar untuk bisa mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan ke Gedung Putih”. untuk kepentingan lobi-lobi politik kepada pemegang kebijaksanaan di Amerika Serikat.

Selanjutnya pada Alinea Kedua, Imam menerangkan Kunjungan Jokowi ke AS itu dianggap seluruh rakyat Indonesia sebagai kunjungan yang mendadak. (seluruh rakyat Indonesia? :D). Imam juga menyebut Penyambutan kepada Jokowi tidak hangat. Padahal Indonesia adalah Negara Muslim terbesar di dunia tetapi Amerika tidak menyambut Jokowi dengan Upacara Militer dan lainnya. (rupanya ini membuat Imam Prasetyo cukup tersinggung).

Tetapi pada Alinea Ketiga, tiba-tiba Imam Prasetyo menyebut ada kata Tuduhan. Nah loh. Siapa menuduh siapa nih? Yuk kita lihat kutipannya. Dimana Imam menulis di Alinea Ketiga :

“Tuduhan dari Buehler tentu saja menimbulkan banyak spekulasi terkait 'dinginnya' penyambutan Amerika Serikat dan sangat tergesa-gesanya keputusan untuk berkunjung tersebut dibuat”. Hanya 80 menit waktu yang diberikan Obama untuk Jokowi mempresentasikan hal-hal yang tidak signifikan kecuali tudingan adanya upaya 'cari muka' pemerintahan sekarang untuk memperpanjang kontrak karya Freeport yang tengah digaungkan untuk dapat segera dihentikan karena tidak memberikan manfaat yang berarti bagi Papua atau Indonesia pada umumnya”.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun