Secara umum diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Upaya ini biasanya dilakukan dengan membentuk sebuah jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri. Dengan dikoordinasi oleh pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya ini adalah non-state actors seperti NGO, media massa, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, individu (tokoh agama, wartawan, artis), dll.
Banyak pihak melihat bahwa diplomasi publik adalah propaganda, nation-branding, atau pertukaran seni dan budaya. Namun, diplomasi publik pada hakikatnya tidak terbatas pada hal-hal tersebut tetapi mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih luas dan lebih substantif.
Dalam konteks Indonesia, diplomasi publik sedikit berbeda dengan praktek yang banyak dilakukan oleh negara-negara lain khususnya negara maju. Indonesia melaksanakan diplomasi publik tidak hanya kepada publik internasional tetapi juga kepada publik domestik. Praktek ini dipengaruhi oleh faktor bahwa politik internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sebuah negara dan di sisi lain, dinamika politik dalam negeri juga banyak dipengaruhi oleh berbagai isu-isu internasional. Untuk itulah diperlukan sebuah mekanisme yang bisa menjembatani dinamika luar negeri untuk kemajuan dalam negeri. Dengan demikian, publik dalam negeri diharapkan dapat semakin mengerti berbagai masalah internasional khususnya isu-isu yang melewati batas-batas negara (borderless) di dalam dunia internasional yang semakin terbuka.
Yang menarik dari pelaksanaan diplomasi publik ini adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi Indonesia untuk melakukan diplomasi publik secara komprehensif, diantaranya:
1. Tragedi WTC pada 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, banyak bermunculan perspektif negatif terhadap Islam yang pada akhirnya menyalahkan Islam atas peristiwa tersebut serta muncul berbagai pandangan yang mengidentikkan Islam dengan kekerasan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan perkembangan isu stereotype negatif tersebut. Untuk mencegah terjadinya clash of civilization yang diakibatkan kurangnya pemahaman satu sama lain, maka perlu diselenggarakan berbagai kegiatan kerjasama lintas agama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari luar maupun dalam negeri. Pada akhirnya, publik akan mengerti bagaimana sebenarnya posisi agama dan kebudayaan dalam berbagai konflik dan teror yang sering menyalahkan agama sebagai penyebabnya.
2. Berkembangnya pandangan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik untuk mencapai kemajuan. Dalam konteks ini, Indonesia yang dianggap sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia juga berpendapat hal yang sama. Namun, nilai-nilai demokrasi yang sebaiknya dipahami disini adalah nilai-nilai demokrasi yang bertumbuh dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat negara itu sendiri (home-grown democracy) bukan nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan oleh negara lain. Diplomasi publik dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya lebih mengerti mengenai demokrasi. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai fasilitas untuk membagi pengalaman kepada negara-negara sahabat mengenai praktek berdemokrasi.
Dengan dilaksanakannya praktek diplomasi publik ini, diharapkan akan muncul sebuah pemahaman komprehensif mengenai berbagai isu-isu internasional sehingga publik akan dapat memahami langkah-langkah kebijakan luar negeri yang dipilih oleh pemerintah. Tujuan ideal yang hendak dicapai pada nantinya adalah lahirnya kemitraan antara negara/pemerintah dan non-state actors yang berkepentingan.
