Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Ruang lingkup kinerja dinsos adalah penanganan permasalah sosial seperti kemiskinana, bencana, PMKS dan lainnya.
Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) di dua wilayah, yakni Jakarta Timur dan Jakarta Utara dilaksanakan dalam dua tahapan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah saat ditemui usai Apel bersama Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (2/5).
"Pelaksanaan pemutakhiran BDT di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dilakukan secara serentak. Masing-masing kota dilakukan pendataan dalam dua tahapan, yakni 2-29 Mei 2019 dan 17-20 Juni 2019," terang Irmansyah.
dokpri
Adapun target pendataan untuk di wilayah Jakarta Timur sebanyak 112.616 Rumah Tangga dan Jakarta Utara sebanyak 112.358 Rumah Tangga.  "Kalau pun ada yang baru, nanti kita coba  lakukan pendataan sesegera mungkin, sehingga bisa masuk ke dalam data BDT,"tambahnya.
dokpri
Nantinya pelaksanaan di tiap-tiap Kota/Kabupaten akan diawali dengan apel di halaman Kantor Wali Kota masing-masing. "Hari ini juga dilakukan apel di Jakarta Utara sebagai tanda dimulainya pendataan. Setelah apel, para petugas pendamsos akan menuju kantor lurah masing-masing dan kemudian akan dilakukan apel bersama para pendamping," tutur Irmansyah.
dokpri
"Harapannya tentu saja, ini menjadi dasar bagi kita semua dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Siapa yang berhak dia harus dapat. Yang tidak berhak, ya tidak dapat. Oleh karenanya kita lakukan pemutakhiran data. Diharapkan tersaji data yang akurat, reliabel, dan akuntabel," tambahnya.
dokpri
Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Jakarta Timur M.Anwar dan dihadiri 410 pendamsos wilayah Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, M.Anwar berpesan kepada para petugas pendata dan pendamping sosial agar melakukan pendataan secara optimal.
dokpri
"Pesan saya, hindari kesalahan karena ini menyangkut masalah hidup seseorang. Harus objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi agar tepat sasaran," ungkap M.Anwar.
dokpri
Sebagai informasi, pemutakhiran data BDT dilaksanakan dengan sistem pemusatan per Kota/Kabupaten Administrasi menggunakan aplikasi SIKS-NG berbasis android oleh para petugas Pendamsos, dengan bekerja sama oleh PSKB, PSM, PKH, Ketua RT/RW, dan Dasa Wisma. (mar)
