Warga bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara bukan lah siapa-siapa. Hanya rakyat biasa. Yang memiliki kehawatiran, bahkan sampai pada tingkat ketakutan dengan apa yang namanya penggusuran.
Mereka menyadari, saat penguasa Jakarta mulai berkehendak, apa pun bisa terjadi. Termasuk melihat seribuan Satpol PP dan kepolisian berkunjung di permukiman mereka. Tentu saat itu bukan untuk bersilahturahmi. Tetapi mereka datang untuk mehancurkan harapan. Menggusur rumah, tempat kediaman yang sudah puluhan tahun mereka tempati.
Maka ketika muncul nama Jokowi di Pilgub DKI Jakarta, setahun lalu, warga bantaran Waduk Pluit berbunga-bunga. Jokowi dianggap dapat menjadi dewa penolong. Seperti yang diberitakan di media-media, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang anti kekerasan. Di Solo, Jokowi diketahui berhasil merelokasi PKL dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Mungkin, ketika Jokowi terpilih nanti, penggusuran dengan cara-cara kekerasan yang selama ini dikhawatirkan warga tidak bakal terjadi.
Harapan warga Bantaran Waduk Pluit semakin menjadi-jadi tatkala Jokowi datang berkunjung. Warga ingat, Jokowi pada 15 September 2012 itu datang dengan pakaian khasnya, kemeja kotak-kotak. Pakaian yang menjadi identitasnya selama kampanye pada Pilgub DKI Jakarta. Warga mengelu-elukan Jokowi.
Disaksikan secara langsung oleh warga, Jokowi kemudian menandatangani apa yang disebut sebagai kontrak politik. Melalui kontrak politik itu lah warga menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi. Calon gubernur yang mereka harapkan dapat dipercaya mewujudkan Jakarta Baru: yakni Jakarta yang pro-rakyat miskin, berbasis pelayanan, dan partisipasi warga.
Terdapat tiga point penting dalam kontrak politik itu. Pertama, warga ingin dilibatkan dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kota. Dengan begitu, warga akan turut serta dalam pembangunan kota. Melalui perencanaan partisipatif, warga dapat menyampaikan gagasannya, serta mengetahui arah pembangunan kota, termasuk pembangunan yang akan dilakukan di permukiman bantaran Waduk Pluit.
Kedua, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota berupa legalisasi kampung Ilegal, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.Permukiman kumuh diharapkan tidak digusur tapi ditata. Penataan yang dimaksud bisa dengan menjadikan permukiman yang kumuh itu menjadi permukiman yang tertata lewat rumah susun yang layak huni. Atau model kampung deret seperti yang digembar-gemborkan Jokowi saat kampanye.
Model penataan itu diharapkan juga dilakukan di permukiman yang berada di atas lahan milik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Warga berharap ada negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur diharapkan dapat menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya.
Warga pun mengharap perlindungan dan penataan ekonomi informal: PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Ini lah mata pencaharian dari ‘wong cilik’ yang diharapkan dapat dilindungi dari kejam dan kerasnya kehidupan ibukota.
Ketiga, adanya keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga. Ini diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif.
Ketika Jokowi-Ahok menang dalam Pilgub DKI Jakarta, warga bantaran Waduk Pluit juga ikut merasakan euforia kemenangan. Sebagian besar dari mereka termasuk 52 % dari pemilih yang memilih Jokowi. Berpegang dari kontrak politik dengan Jokowi, warga bantaran Waduk Pluit menjalani aktivitas kehidupannya dengan tenang. Kekhawatiran akan adanya penggusuran terkikis untuk sementara waktu.
Namun belum genap setahun, desas-desus soal penggusuran mulai terdengar. Lebih-lebih di beberapa tempat penggusuran sudah lebih dulu dilakukan.Permukiman di bantaran Waduk Pluit kemungkinan besar mendapat giliran. Warga pun mulai khawatir.
Tatkala seribuan Satpol PP dan kepolisian berkunjung ke permukiman, maka apa yang selama ini dikhawatirkan menjadi kenyataan. Kamis, 12 Desember 2013, sekitar 396 bangunan yang dihuni 266 kepala keluarga di Kompleks Taman Burung, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara diratakan dengan tanah.
Pupus sudah harapan warga. Warga kecewa. Lebih-lebih penggusuran itu dilakukan secara paksa tanpa ada mekanisme pemberitahuan yang layak terlebih dahulu. Bahkan penggusuran diawali dengan penggrebekkan rumah warga dan intimidasi.
Suasana panik meliputi penggusuran itu. Isak tangis bayi dan anak-anak menyertai.Ada warga yang rumahnya diratakan dengan tanah, tak sempat mengeluarkan barang. Habis sudah hasil jerih payah warga selama ini. Selepas penggusuran, warga yang tergusur itu bermalam seadanya. Ada di lokasi penggusuran, tenda darurat, kecamatan, dan di sebuah mesjid yang tidak ikut digusur. Sebagai korban penggusuran mereka ditelantarkan, seperti tidak dimanusiakan.
Warga pun bingung harus tinggal dimana. Jokowi mengatakan jujur apa adanya, warga yang digusur itu tidak akan mendapat hunian di rumah susun sederhana. Meskipun tidak semua, tetapi Jokowi menganggap mereka menempati lahan dengan cara mengontrak.
Jokowi telah ingkar janji. Kontrak politik yang ditanda tanganinya setahun silam ternyata hanya bualan belaka. Pemimpin yang dulu diharapkan jadi dewa penolong kini telah berubah. Penggusuran itu menyiratkan, bahwa Jokowi tak lagi manusiawi.[]
Sumber bacaan:
2.http://nasional.kontan.co.id/news/inilah-isi-kontrak-politik-jokowi-di-waduk-pluit
3.http://metro.news.viva.co.id/news/read/466485-komnas-ham--jokowi-ingkar-janji-soal-penggusuran
4.http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/13/0746305/.Jokowi.Tidak.Manusiawi
