Melihat keadaan hukum di Indonesia sungguh memprihatinkan. Hukum yang seharusnya ditegakkan, kini tidak lagi demikian. Banyak oknum penegak hukum pun ikut tergiur oleh materi dibandingkan amanah yang seharusnya dijalankan. Misalnya, kasus suap yang marak terjadi di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja, tanpa memikirkan ataupun memperdulikan nasib dan kesejahteraan masyarakat umum. Jika aparat penegak hukum menyelewengkan amanah nya, mau jadi apa negara kita? Bukankah hukum itu landasan dan aturan dalam suatu negara yang harus ditegakkan? Banyak masalah yang berangsur-angsur muncul. Ketika masalah yang satu belum selesai, muncul masalah lain dan muncul lagi masalah yang lainnya. Masalah–masalah terus bermunculan karena sebagian oknum memang mengahambat terselesainya suatu kasus. Terhambatnya suatu kasus karena sebagian oknum yang lebih mementingkan materi dibandingkan tegaknya hukum. Kita ambil suatu kasus yang sedang ramai diperbincangkatan di media yaitu kasus penistaan agama oleh Ahok. Kasus ini sudah berjalan sangat lama, bukan? Namun kenapa kasus tersebut tidak kunjung selesai? Nah, hal tersebut karena banyak oknum yang mendukung sikap keliru yang telah dilakukan Ahok. Sehingga hukum tidak bisa berjalan dengan lancar.
Kasus penistaan agama oleh Ahok berjalan berbulan-bulan. Sungguh waktu yang sangat lama untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kita tahu bahwa Ahok adalah orang besar, orang yang dikenal banyak orang. Sehingga banyak orang yang membela Ahok yang semestinya tidak untuk dibela. Karena banyaknya oknum yang membela orang yang salah, sehingga kasus hukum berjalan sangat lama dan terhambat oleh masalah-masalah baru akibat sikap membela orang yang tidak patut untuk dibela. Namun, sangat sulit untuk menghindari hal ini. Banyak faktor, diantaranya karena ada suatu materi sebagai imbalan, karena sebagai pendukung, dan masih banyak lagi.
Hukum di Indonesia sangat perlu diperbaiki. Cara memperbaiki hukum di Indonesia adalah dengan menegakkan hukum, tidak ada lagi oknum-oknum yang akan membela hal yang salah dalam hukum. Yang salah tetap salah dan yang benar akan tetap benar. Suatu kasus akan cepat terselesaikan jika tidak ada satu pun oknum yang membela hal yang salah dan mempersilahkan aparat hukum menjalankan hukum yang semestinya.
Keberjalanan hukum harus secepatnya diubah. Maksudnya aparat hukum memiliki wewenang penuh atas suatu kasus dan keberjalanan proses suatu kasus harus semestinya yang ada dalam hukum negara. Hukum harus ditegakkan. Tidak ada lagi oknum yang berusaha menyelewengkan hukum demi membela yang salah. Disamping itu, harus ada kesadaran pada masing-masing pribadi masyarakat umum akan pentingnya hukum di suatu negara. Dengan begitu, proses hukum suatu kasus akan berjalan lebih lancar. Jangan sampai negara kita kotor oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, orang-orang yang egois, dan orang-orang yang mau mengorbankan negara demi kepentingan pribadi. Hukum harus kita jadikan sebagai alat untuk membuat negara kita bersih. Bersih dari orang-orang yang berusaha menghancurkan negara.
