Satu demi satu BUMN mulai sempoyongan. Baru-baru ini Krakatau Steel berencana akan memberhentikan ribuan karyawannya secara bertahap, karena alasan perusahaan merugi.Â
Pada belahan daerah lain di Kab. Kendal Jawa Tengah, Hebel Bishi Steel Group produsen baja asal China berencana mendirikan pabrik baja. Â
Pembangunan pabrik yang rencana dinamai PT Kendal Steel Indonesia dengan investasi senilai Rp 35 triliun itu belum bisa terealisasi karena lahannya masih terkendala rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Saat ini Indonesia sedang giatnya membangun infrastruktur yang memerlukan dan membutuhkan baja jumlah besar, Krakatau Steel perusahaan BUMN ( milik negara), kenapa bisa bangkrut. Sungguh tidak masuk dalam aqal sehat kita, dan semakin membingungkan ketika  China akan membangun pabrik baja di Pulau Jawa, dengan tenaga kerja disinyalir banyak pihak akan membawa  pekerjanya dari China.
Belum terpecahkan kebingungan tersebut, dapat kabar lagi PT. Pos sebagai BUMN yang tertua di Indonesia  mau bangkrut, karena tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Terpaksa meminjam ke bank.
Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Ada semacam fatamorgana yang sedang terjadi. Begitu indahnya rencana menatap Indonesia kedepan, tahun 2030, 2045 dengan istilah Indonesia Emas, tetapi keadaan sehari-hari yang dihadapI masyarakat jauh dari harapan yang indah-indah itu.
Kembali ke soal PT. Pos, anggota DPR RI Komisi VI Rieke Diah Pitaloka tegur kondisi PT Pos Indonesia yang terancam kebangkrutan. Rieke prihatin dengan kondisi PT Pos tidak mampu bayar gaji karyawan.
"PT Pos sedang collapse sampai gaji karyawan pun harus pinjam bank. Saya pribadi akan pertahankan PT Pos sampai tidak pailit karena itu sejarah kemerdekaan bangsa kita ini," kata Rieke dalam video yang dibagikannya pada Kamis (18/7/2019) seperti dikutip Wartakotalive.
Dalam videot tersebut, Rieke juga menegur Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno yang dianggap paling bertanggung jawab dengan kondisi PT Pos Indonesia saat ini.
 "Saya minta perhatian khusus pada Pak Harry untuk tidak  main-main dengan kondisi PT Pos," kata Rieke.
Oleh karenanya, ia juga meminta Pemimpin Komisi VI untuk menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP) terkait kondisi PT Pos yang saat ini mengkuatirkan.
