PILIHAN HEADLINE

Carut Marut PPDB 2017 di Kota Salatiga

16 Juni 2017 06:35:07 Diperbarui: 17 Juni 2017 14:26:12 Dibaca : 2730 Komentar : 31 Nilai : 27 Durasi Baca :
Carut Marut PPDB 2017 di Kota Salatiga
Situs PPDB Jateng yang ngadat (foto: dok pri)

Carut marut Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 di Kota Salatiga dikeluhkan oleh ratusan orang tua murid, pasalnya banyak anak mereka tidak diterima di SMA yang diincar kendati nilai Ujian Nasional  (UN) relatif  bagus. Seperti apa pelaksanaan penerimaan murid baru yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tersebut ? Berikut catatannya.

Suryanto (bukan nama sebenarnya) warga Candirejo, Tuntang, Kabupaten Semarang yang sehari- harinya bekerja di Kota Salatiga, risau bukan kepalang. Bagaimana tidak, purinya yang baru lulus dari salah satu SMP Negeri terbaik di kota ini dengan nilai Ujian Nasional (UN) 33 ato rata- rata 8,25 tak diterima di SMA Negeri 1 yang merupakan sekolah idaman bagi mantan siswa SMP.

Nama putrinya tersingkir akibat adanya kebijakan baru yang membatasi calon siswa luar Kota Salatiga hanya diberi kuota 7 persen. Ditambah adanya beleid tentang penambahan poin Nilai Lingkungan (NL) , Nilai Kemaslahatan (NK) hingga kuota bagi pemegang Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM). " Akibat NL, NK dan SKTM itu, anak saya didepak oleh calon siswa yang nilai UNnya di bawah 30," ungkapnya geregetan.

Apa yang menimpa putri Suryanto sebenarnya tidaklah sendirian, kebijakan tentang sistem rayonisasi yang diterapkan di PPDB  SMA/SMK tahun 2017. Di mana, kuota peserta luar kota hanya dipatok 7 persen dengan mengabaikan asal sekolahnya. " Masak anak saya SMP dari Salatiga, tetap terkena juga. Harusnya NL dan kuota 7 persen tidak diberlakukan bagi anak yang berasal dari SMP Kota Salatiga," ungkapnya sembari memasang wajah memelas.

Hal serupa juga terjadi pada diri Janitra Muriza Lathifah yang berasal dari Desa Bener, Tengaran, Kabupaten Semarang. Ia adalah siswa SMP Negeri 2 Kota Salatiga sekaligus peraih UN tertinggi, yakni 38,7. Bahkan hasil ujian untuk mata pelajaran matematika mendapatkan angka 10, IPA 97,5, bahasa Indonesia 96 dan bahasa Inggris 94.

Berbekal hasil UN yang "cumlaude" itu, orang tuanya langsung mengarahkan ke SMA Negeri 1 Kota Salatiga. Hasilnya ? Namanya hanya sempat bertengger beberapa jam, selanjutnya langsung terpental. Dirinya tergeser oleh calon siswa dalam kota yang nilai UNnya berada di bawahnya, bahkan calon siswa pemegang SKTM yang kualitasnya jauh di belakangnya mampu nangkring di jurnal PPDB. " Ini tidak adil, harusnya SKTM itu tidak menambah poin. Namun, hanya untuk memperoleh keringanan biaya sekolah," kata H. Saefudin, Kepala Desa Bener, Jumat (16/6) siang.

Menurut Saefudin, kendati berada di wilayah Kabupaten Semarang, namun desa yang dipimpinnya terletak di seberang jalan perbatasan Kota Salatiga. Mayoritas warganya yang mempunyai anak usia SMP dan SMA hampir 90 persen bersekolah di Salatiga. " PPDB tahun- tahun sebelumnya tidak ada masalah, lha kok yang tahun ini menimbulkan kerancauan," ungkapnya.

Surat edaran pembentukan tim verifikasi SKTM (foto: dok pri)
Surat edaran pembentukan tim verifikasi SKTM (foto: dok pri)

PPDB Periode II                                                                      

Memang, kebijakanan Rayonisasi yang diterapkan petinggi negeri sangat bagus karena siswa asal daerahnya bakal mampu bersaing di kabupaten/ kotanya masing- masing. Namun, yang tidak terpikirkan oleh babe- babe penentu beleid tersebut, adanya kendala jarak tempuh. Sebab, SMA Negeri favorit di Kabupaten Semarang terletak di Ungaran mau pun Ambarawa. Semisal siswa berasal dari kecamatan Tengaran, maka saban hari harus menempuh perjalanan sekitar 35 kilometer.

Jarak 35 kilometer itu, semisal ditempuh menggunakan sepeda motor akan memakan waktu 30 menit. Sedangkan dengan angkutan umum, bakal molor menjadi 1 jam. Dalam satu hari, siswa nantinya harus melewatkan waktunya dengan menyusuri jalan sepanjang 70 kilometer. Pertanyaannya , apakah hal ini juga sudah dihitung oleh beliau- beliau ? Sebaliknya, jarak tempuh Tengaran ke Salatiga hanya 5 kiloan meter.

Begitu pun dengan calon siswa pemegang SKTM yang menurut peraturan diberi jatah 20 persen, rupanya hal ini mengundang reaksi keras para netizen. Mereka beramai- ramai mengungkapkan kekesalannya karena anak, adik mau pun kerabatnya gagal menembus bangku SMA Negeri favorit akibat kalah oleh keberadaan selembar SKTM. Beragam protes bermunculan di media sosial, termasuk ke akunnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ada dugaan, guna memuluskan langkah anaknya agar diterima di sekolah favorit, para orang tua tak malu memiskin diri dengan meminta SKTM. Ribuan protes yang mengalir, akhirnya membuat Ganjar Pranowo meradang. Ia mengancam calon siswa yang memalsukan SKTM bakal dipecat dari SMA yang belum sempat dicicipinya.

Gertakan Ganjar, langsung membuat nyali para orang tua menciut. Apa lagi, turun surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang diteken oleh Gatot Bambang Hastowo M.Pd tertanggal 15 Juni 2017 jelas- jelas memerintahkan seluruh Kepala SMA Negeri mau pun SMK Negeri diwilayahnya untuk membentuk tim verifikasi keberadaan calon siswa pemegang SKTM. Hasil verifikasi lapangan diharapkan telah dilaporkan maksimal hari Sabtu (17/6) besok.

Diduga, akibat adanya pembentukan tim verifikasi inilah yang membuat para orang tua calon siswa pemegang SKTM kelimpungan. Mereka secara berjamaah, mencabut berkas pendaftaran anaknya sehingga berimplikasi kurangnya kuota penerimaan siswa baru di berbagai SMA ma pun SMK Negeri. Sehingga, tanggal 19 Juni mendatang direncanakan dibuka kembali PPDB periode II.

Untuk mengkonfirmasi adanya PPDB periode II, para orang tua beramai- ramai membuka portal  jateng.siap-ppdb.com. Ternyata, server milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah itu melakukan aksi mogok. Berdasarkan pengumuman, yang terpampang halaman baru bisa diakses  tanggal 11 Juni -- 14 Juni. Celakanya, hingga sekarang belum bisa diakses kembali. Mungkin, PPDB II akan dikembalikan pengelolaannya ke daerah masing- masing.

PPDB periode II ini, sepertinya sengaja digelar sebagai penawar kesal sekaligus obat kecewa calon siswa cerdas yang terhempas dari sekolah idamannya. Lantas bagaimana dengan pelaksanaan siswa baru di tingkat SMP ? Apakah nantinya juga akan mengalami silang sengkarut ? Susah menjawabnya. Yang pasti, banyak desakan agar Gubernur Jawa Tengah mengevaluasi PPDB ini. Jangan sampai anak bangsa dikorbankan oleh kebijakan yang sangat tidak populis.

Itulah sedikit catatan tentang PPDB di Kota Salatiga, sangat mungkin hal ini juga terjadi di daerah- daerah lainnya. Bila sistem tersebut tetap diberlakukan, alangkah malangnya nasip anak- anak kita yang mempunyai kemampuan akademis namun tersingkir oleh birokrasi. Sabar ya nak, percayalah Allah mboten sare(tidak tidur). Di bulan Ramadhan , sebaiknya beri maaf para pemimpin kita yang tengah khilaf. Selamat menjalankan ibadah puasa, jaga hati dan teruslah berlatih bersabar diri. (*)

Bambang Setyawan

/bamset2014

TERVERIFIKASI

Bekerja sebagai buruh serabutan, yang hidup bersahaja di Kota Salatiga
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL regional

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana