MANIFESTO PERJUANGAN KAPPI-1
Oleh: Bahran Andang
Perjalanan panjang sejarah bangsa telah membangkitkan semangat untuk memerdekakan wilayah dan masyarakatnya dari cengkeraman para penjajah di Indonesia. Momentum sejarah tersebut melahirkan sebuah generasi yang menjadi komponen bangsa pada tahun 1928 dan mengumandangkan “ Satu Nusa, Satu Bangsa, satu Bahasa dan Satu Tanah Air” yang kemudian dikenal dengan SUMPAH PEMUDA.
Idealisme kaum muda terusik dan bangkit kembali berjuangmerebut kemerdekaan dari kolonialisme yang melahirkan PROKLAMASI KEMERDEKAAN 1945 dan pelakunya dikenal dengan Angkatan ‘45. Momentum kebangkitan dan kepedulian kaum muda tidak pernah berhenti dalam mengawal kemerdekaan dan mempertahnkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketika “PANCASILA” yang menjadi konsensus semua elemen bangsa sebagai Ideologi dan Falsafah Hidup hendak diganti dengan Ideologi Komunis oleh sekelompok orang, yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S) PKI 1965, maka bangkit kembali sebuah generasi yang dikenal dengan Angkatan ’66 dan terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) serta banyak lagi elemen Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar lain yang ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan Ideologi Pancasila.
Dalam konteks perjuangan itulah melahirkan ide dan gagasan brillian yang dideklarasi dengan simbol “TRITURA” yaitu (1) Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, (2) Perombakan kabinet DWIKORA atau Kabinet 100 Menteri (3) Turunkan harga dan perbaiki sandang-pangan.
Benang merah perjuangan masa lalu hingga kini tidak pernah terputus dan akan terus bergelora tatkala hak-hak rakyat tetap terampas dan terabaikan oleh hegemoni dan keserakahan kekuasaan. Sifat dan resultansi perjuangan kaum muda senantiasa resisten terhadap kelemahan kolektif kepemimpinan bangsa yang pada akhirnya seringkali melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
Gerakan Reformasi 1998 benar telah memberikan ruang untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan kita, namun hingga kini belum signifikan memberi dampak positif terhadap peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan berjalan tidak efektif, korupsi, kolusi dan nepotisme masih sangat tinggi dan menggerogoti semangat, idealisme dan cita-cita reformasi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Hegemoni partai politik masih sangat kental mengooptasi eksistensi pemerintah, hal ini terjadi karena pemerintah sangat lemah dan tidak mampu menegakkan hakikat SistemPresidensial. Artinya kewenangan yang seharusnya ditegakkan justru digadaikan dengan serampangan yang pada akhirnya makin mempersulit terwujudnya (good and clean governance).
Empat belas tahun sudah wujud reformasi telah kita jalani dengan sistem Negara yang tidak menentu. Amandemen konstitusi, lahirnya institusi-institusiNegara strategis seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial dan lain-lain serta kebijakan otonomi khusus untuk mereduksi gejolak disintegrasi bangsa telah diimplementasikan, namun belum mampu memperbaiki kondisi bangsa kita. Negara seolah-olah takluk dan tak berdaya menghadapi kepentingan-kepentingan pragmatis, hegemoni kelompok dan cengkeraman partai politik yang tak bisa dikendalikan sehingga melahirkan ketidakpastian yang menyebabkan runtuhnya sistem dan nilai-nilai demokrasi.
Refleksi kesejarahan disertai dengan kontemplasi yang berorientasi kepada terwujudnya pemerintahan yang berdaulat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia telah mengilhami sekelompok pemuda yang memiliki kesamaan visi tentang ke-Indonesiaan untuk peduli dan mengawal proses berbangsa dan bernegara, membentuk organisasi yang diberi nama “ Kesatuan Aksi Pendukung Prabowo untuk Indonesia Satu disingkat KAPPI – 1.”
MOMENTUM DAN ESENSI PERJUANGAN
Berawal dari sikap kritis, idealisme dan kepedulian Elemen Keluarga Bear dan Generasi Muda KAPPI’66 terhadap reformasi yang hanya melahirkan eforia kebebasan tanpa perubahan yang mendasar dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecenderungan berjalannya pemerintahan yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat karena kuatnya posisi sekelompok elit yang menguasai sendi-sendi vital kekuasaan negara. Partisipasi masyarakat mengalami sub-ordinasi oleh eksklusifisme kekuatan politik oligarkis sehingga hak-hak hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik rakyat belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem negara yang seyogianya berkarakter negara kesejahteraan (welfare state).
Elemen kritis ini menganggap bahwa esensi perubahan adalah untuk keadilan dan kesejahteraan, sehingga tercipta harmonisasi antara pemimpin dan masyarakat. Kesetaraan dan kesesuaian antara satu komponen bangsa dengan komponen lain, yang pada akhirnya terjadi suasana dialogis untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.
Sejatinya reformasi telah menimbulkan polarisasi kekuatan politik, yakni Politik Partai dan Politik Rakyat. Partai Politik sebagai institusi demokrasi gagal merespon agenda dan tujuan mulia reformasi sehingga memberi peluang bagi terbentuknya partai-partai baru sebagai simbol-simbol perlawanan politik rakyat.
Perspektif berfikir di atas telah menginspirasi kelahiran KAPPI – 1 untuk merespon kepentingan politik rakyat yang mengharapkan kehadiran seorang pemimpin yang tegas dengan kemampuan prima dalam melakukan perubahan untuk keadilan. Pokok pikiran inilah yang mendasari pemakaian kata Prabowodalam simbol perjuangan yang diberi nama Kesatuan Aksi Pendukung Prabowo untuk Indonesia Satu yang disingkat KAPPI – 1 (SATU = Sejahtera, Adil Tertib dan Utuh), sebagai elemen perjuangan Generasi Muda KAPPI’66. Dideklarasikan pada 17 Juli 2012 bertepatan dengan pelaksanaan Pertemuan Nasional Forum Keluarga Besar KAPPI’66 di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta.
JATIDIRI
1.KAPPI-1 adalah organisasi strategis dan taktis dengan agenda gerakan strategis untuk membangun elemen masyarakat yang mempunyai kekuatan sosial politik nasional;
2.KAPPI-1 adalah organisasi yang senantiasa meperjuangkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam keadilan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
3.KAPPI-1 adalah organisasi yang mewarisi nilai-nilai kejuangan yang pernah dilakukan oleh para pejuang KAPPI ’66 dalam mempertahankan kemerdekaan, menjaga dan mengawal PANCASILA dan UUD NRI 19456;
4.KAPPI-1 memperjuangkan Prabowo Subiyanto sebagai Presiden RI pada Pemilu 2014 yang akan datang sehingga dapat tercipta Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Visi dan Misi
Visi KAPPI-1 adalah menjadi organisasi strategis dan pergerakan dengan dukungan elemen kekuatan sosial politik nasional untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan aktualisasi dan implementasi gerakan dalam bentuk misi sebagai berikut:
1.Menyiapkan dan melahirkan kepemimpinan nasional yang mandiri, kuat dan berdaulat;
2.Menghimpun seluruh sumberdaya dan potensi elemen bangsa khususnya generasi muda untuk mengakselerasi terbentuknya kepemimpinan bangsa yang mandiri, kuat (strong leadership) serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3.Menanamkan nilai-nilai sejarah perjuangan untuk membangun watak, prilaku, karakter dan moralitas bangsa (nation character building)yang mandiri, kuat, kredible dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama;
4.Menanamkan, menumbuh-kembangkan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi terhadap generasi muda dalam rangka membekali dan merebut persaingan di era globalisasi;
5.Memfasilitasi gerakan besar kaum pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk mencapai pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;
6.Membina dan menyiapkan kader-kader terbaik bangsa dalam rangka berperan aktifmerebut tongkat estafet kepemimpinan bangsa;
7.Mendorong kreatifitas dan meningkatkan kapasitas generasi muda sebagai upaya membangun sikap kritis, profesionalisme, semangat dan daya juang dalam membangun dan mengisi kemerdekaan;
8.Sebagai elemen strategis dan taktis dalam menyosialisasikan ide dan gagasan cerdas Prabowo Subiyanto untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa serta berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat;
9.Menjadi mitra dialogis pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam menata negara yang berkarakter kesejahteraan (welafare state)
GARIS-GARIS BESAR PERJUANGAN KAPPI-1
1.Politik
Perlu reformasi sistem dan tatanan politik yang akomodatif. Mendorong kepemimpinan yang akuntabel, kuat dan kredible. Reorientasi kebijakan politik negara sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Memperluas partisipasi politik rakyat> Penguatan peran dan posisi trias politika. Budaya dan fatsoen politik tetap terjaga.
2.Ekonomi kerakyatan
Pemberdayaan ekonomi rakyat, kepeberpihakan kebijakan negara terhadap keadilan dan kesejahteraan, mereduksi kesenjangan ekonomi, mendorong berdirinya lembaga-lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi dan bank ekonomi rakyat.
3.Pendidikan
Pemerataan hak memperoleh pendidikan, penghapusan sistem komersialisasi pendidikan,apresiasi dan penghargaan negara terhadap riset, pendidikan dengan output kualitas dan moral terpuji.
4.Sosial-budaya
Mendorong peran aktif pranata sosial masyarakat, apresiasi yang tinggi terhadap kekayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya.
5.Hukum
Reformasi sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, penataan institusi hukum, keberpihakan hukum kepada keadilan masyarakat.
6.Hak Asasi Manusia (HAM)
Kewajiban negara untuk memenuhi hak hukum dan politik rakyat; hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hak rasa aman dan damai.
7.Keadilan dan kesejahteraan
Mewujudkankeadilan yang proporsional, kebijakan yang berorientasi kemakmuran/kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan memerangi kemiskinan.
8.Pemuda
Partisipasi kaum muda diseluruh sektor pembangunan; pemuda memiliki dan dibekali moralitas, visioner, kreatif, mampu mengemban amanah dan tanggung jawab merebut-alih kepemimpinan nasional.
9.Kesetaaraan Gender
Kebijakan yang sensitif gender, non-diskriminasi dan kesetaraan akses diberbagai aspek kehidupan.
10.Pemberantasan Korupsi
Memperkuat posisi KPK, menata reformasi birokrasi, mendorong peran aktif dan partisipasi publik dan pranata sosial sebagai mitra pemerintah memberantas korupsi.
*)Sekjen KAPPI-I
