Syukur alhamdulillah, penulis berkesempatan hadir dalam sebuah program diskusi rutin yang menarik "Rabu Biru Bincang Seru" di Jalan Sriwijaya.
Sesuai dengan namanya, penyelenggara menyebut diskusi tersebut rutin digelar tiap hari Rabu tiap pekan.
Hari Rabu 10 Oktober 2018 kemarin, hadir sebagai pembicara, Ahli Ekonomi dan Strategi Pemerintahan, Harryadin Mahardika, MM, Ph.D., dan Ahli Ekonomi Politik, Anthony Budiyawan, M.Sc.,CMA. Serta tidak ketinggalan juga hadir Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandi, dr. Gamal Albinsaid. Sosok inspirator yang banyak digandrungi anak-anak muda generasi millenial.
Berlangsung selama tiga jam, diskusi berlangsung alot dengan dipandu oleh artis cantik yang belakangan ini berkiprah dipentas politik, Desy Ratnasari, Psi, M.Si, M,Psi.
Dalam pemaparannya, Anthony Budiyawan mengkritik pesta pora pelaksanaan Annual Meeting 2018 IMF-World Bank. Menurutnya, sebagai tuan rumah, pemerintah menganggarkan Rp 800miliar atau sekitar US$70 juta untuk acara tersebut.
Padahal, untuk world international conference, cukup dengan anggaran US$5 juta, atau yang paling mewah sekalipun hanya membutuhkan US$10 juta. Sehingga, event di IMF-World Bank di Bali nanti, adalah annual meeting yang begitu mewah.
Sementara itu, Harryadin Mahardika menilai data Bappenas memperkirakan dana untuk mendukung penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 mencapai Rp6,9 triliun.
Dana tersebut di antaranya untuk keperluan pembangunan Underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung hingga mencapai Rp4,9 triliun. Selain itu, untuk biaya operasional penyelenggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 sebesar Rp1,1 triliun.
Menurut Bappenas, dampak langsung acara tahunan IMF-World Bank ini adalah peningkatan 18.000 wisatawan (hanya meningkat 0.3%), yang diklaim mendatangkan manfaat sebesar Rp 5.9 trilliun terhadap perekonomian Bali.
Namun, karena umumnya sebagian besar putaran uang tersebut teralokasikan untuk akomodasi (hotel) dan biaya makan, maka sesungguhnya yang mendapatkan keuntungan ekonomi besar adalah pemilik hotel dan restoran di Bali. Dan sebagaimana kita ketahui, rata-rata hotel dan restoran disana BUKAN punya orang Indonesia.
Rata-rata orang Indonesia hanya berperan sebagai pelayan, koki, dsb. Bukan pemilik hotel dan restoran. Sehingga, dampak yang akan muncul bagi perekonomian lokal seperti yang pemerintahkan kampanyekan, patut dipertanyakan.
