AHOK TIPU PDI-PERJUANGAN?
Oleh :Aspianor Sahbas
Inilah babak baru Ahok sebagai politisi yang licin. Ketika mau menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok berhasil menarik simpati Partai Gerindra. Walhasil Partai Gerindra pun kepincut untuk mencalonkan Ahok sebagai Wakil Gubernur dipasangkan dengan Jokowi. Dan seperti kita ketahui pasangan Jokowi-Ahok berhasil memenangkan pertarungan pilkada setelah mengalahkan Fauzi Bowo – Nahcrawi Ramli diputaran kedua.
Dalam perjalanannya, oleh PDI-Perjuangan Jokowi dicalonkan menjadi Presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto- Muhammad Hatta Rajasa. Nasib baik rupanya berpihak pada pasangan Jokowi-JK yang berhasil memenangkan Pilpres mengalahkan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa.
Dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden, maka terjadilah kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta. Kekosongan ini menyebabkan Ahok lah yang diangkat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.
Sempat terjadi kegaduhan politik antara PDI-P dan Partai Gerindra sebagai partai pengusung Jokowi –Ahok, karena ketika itu terjadi polarisasi politik antara PDI-P dan Partai Gerindra dalam soal persaingan calon Presiden. Di satu sisi PDI-P beranggapan bahwa karena Ahok yang kini sudah menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta berasal dan diusung dari Partai Gerindra, maka yang akan mengisi kekosongan Wakil Gubernur yang ditinggalkan Ahok adalah dari PDI-P. Akan tetapi, dari Partai Gerindra tetap berpandangan bahwa sesuai dengan aturan ketika itu (sebelum dikeluarkan Perppu No.1/2014) yang akan menggantikan Ahok harus diusulkan sebanyak dua orang untuk dipilih DPRD yang berasal 1 orang dari PDI-P dan 1 orang dari Partai Gerindra.
Sayangnya dalam perjalanan politik ketika Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR yang dimotori Partai Gerindra membahas RUU Pilkada yang akan menggantikan model pemilihan Kepala Daerah melalui DPR Â secara tidak langsung, Ahok tidak menyetujui sikap Partai Gerindra tersebut. Argumentasi Ahok yang disampaikan melalui beberapa media mengatakan bahwa jika pilkada melalui DPRD, Kepala Daerah berpotensi untuk menjadi sapi perahan DPRD.Pilkada tidak langsung bisa menghilangkan nilai demokrasi dan reformasi di pemerintahan sehingga kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan anggota dewan.
Atas dasar perbedaan pandangan itulah akhirnya Ahok menempuh jalan mundur dari Partai Gerindra. Ahok sudah merasa tidak sepaham lagi dengan Partai Gerindra.
Sejalan dengan berkuasanya PDI-P karena berhasil mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI ditambah lagi dengan keberadaan Ketua DPRD DKI Jakarta yang berasal dari PDI-P, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga berasal dari PDI-P, maka Ahok pun semakin dekat dengan Partai PDI-P untuk memuluskan jalannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meskipun langkah Ahok untuk menjadi Gubernur ini cuku mendapat tantangan dari kelompok KMP yang ada di DPRD DKI Jakarta, karena adanya perbedaan penafsiran hukum atas Perppu No.1/2014 mengenai mekanisme pengangkatan Ahok sebagai Gubernur.
Bagi PDI-P, tentu saja dengan mendukung Ahok menjadi Gubernur maka secara politik langkah untuk mendudukan kader PDI-P sebagai Wakil Gubernur akan semakin terbuka lebar. Karena Ahok akan sangat bergantung dengan PDI-P di DPRD DKI Jakarta, maupun pemerintahan yang berkuasa yang berasal dari PDI-P.
Dugaan penulis, sudah hampir dapat dipastikan sebelum Ahok dilantik menjadi Gubernur di Istana Negara oleh Presiden Jokowi sudah ada pembicaraan-pembicaraan khusus untuk tidak mengatakan terjadi politik dagang sapi antara Ahok dengan PDI-P dalam  mengisi jabatan Wakil Gubernur yang ditinggalkannya. Tapi kita coba abaikan faktor ini. Mari kita lihat perkembanagn siapa yang akan menggantikan posisi Ahok sebagai Wakil Gubernur.
Informasi yang berkembang melalui berbagai media, kader PDI-P yang akan ditempatkan mengisi posisi Wakil Gubernur itu adalah Bernadi Boy Sadikin. Â Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.Putra mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin ini diyakini PDI-P sebagai orang yang bisa bersinergi dengan Ahok.
Namun demikian, seperti yang kita ketahui dari beberapa informasi yang berkembang diberbagai media, Ahok lebih memilih Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani daripada Boy Sadikin. Ahok juga mengajukan mantan Wali Kota Blitar Djarot Saeful Hidayat, mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, Menimbulkan pertanyaan ada apa sebenarnya dengan Boy Sadikin sehingga Ahok menolaknya?
Ahok beralasan, ia lebih memilih kriteria berdasarkan pengalaman seseorang di pemerintahan. Kriteria itu dinilainya lebih masuk akal. Ahok mengatakan, dengan pengalaman di pemerintahan, kredibilitas seseorang telah teruji. Ia pun mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln bahwa dibutuhkan kekuasaan untuk menguji karakter asli seseorang.
Nampaknya benar, Ahok benar-benar seorang pemain politik yang handal dan licin. Dia tidak mau didikte oleh PDI Perjuangan. Walaupun jasa PDI Perjuangan sudah sangat luar biasa untuk menghantarkan Ahok menduduki tahta Gubernur. Hal ini boleh jadi karena kehadiran tokoh politisi sekaliber Boy Sadikin akan menjadi bantu sandungan atau halangan baginya untuk berkreasi di pemerintahan. Termasuk untuk menata jalan dalam mewujudkan ambisi politiknya di masa mendatang.
Karuan saja sikap Ahok yang menolak Boy Sadikin ini mendapat reaksi yang keras dari Wakil Sekjend PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Menurut Ahmad Basarah , “Kalau sampai Ahok tidak mengakomodir Boy sebagai wagub dia bukan hanya mengecewakan keluarga besar PDIP. Dia juga akan menimbulkan masalah politik yang serius dengan Fraksi PDIP di DKI Jakarta," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah saat dihubungi, Jumat (28/11/2014). (http://forum.detik.com/-t1080391.html)
Dari perspektif politik, Ahok sedang menerapkan adagium politik, bahwa dalam politik tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Jika pilosofi ini yang dipegang Ahok, maka bukan mustahil Ahok sedang melakukan manuver politik untuk menipu PDI-Perjuangan yang selama ini telah mengawal dan memperjuangkannya.
