foto:Puskotanews.com
AHOK: APA YANG HARUS DILAKUKAN
Oleh : Aspianor Sahbas
Entah karena sudah memang karakternya, setiap kali mendapat kritikan Ahok nyaris tidak pernah menyikapinya dengan santun. Setiap kritikan dijawab dengan sikap yang frontal. Sikap ini tidak jarang menimbulkan reaksi yang frontal juga.
Ahok jangan lupa kalau Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi tidak bisa kita berharap semua orang akan menyenangi kita sebagai pemimpin. Memimpin dalam alam demokrasi dengan berbagai latar belakang orang tidaklah mudah untuk menyatukannya. Adalah suatu keniscayaan pemimpin di alam demokrasi di samping ada yang menyukai adapula yang membenci.
Sampai kapan pun, jika Ahok terus bersikap frontal menghadapi para pengkritiknya, Ahok tidak akan pernah berhenti menerima kritik dan serangan politik dari lawan-lawan politiknya.
Sulit untuk bisa mempercayai sepenuhnya, jika yang tidak senang dengan kepemimpinan Ahok hanyalah Ormas seperti FPI saja. Faktanya,  kemenangan paket Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI ketika berhadapan dengan Fauzi Bowo – Nahcrawi Ramli hanyalah beda beberapa persen. Jokowi-Ahok unggul dengan persentase suara 53,82 persen. Sedangkan pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Foke-Nara) 46,18 persen. Artinya kemenangan Jokowi – Ahok hanya berselisih 7,64%. Dari data dan fakta ini, jelas tidak semua rakyat Jakarta mendukung Ahok.
Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, FPI hanyalah salah satu Ormas yang berani mengekspresikan diri sebagai kelompok yang menentang kepemimpinan Ahok untuk menjadi Gubernur DKI secara terbuka. Jauh di lorong-lorong sempit masyarakat Ibukota, yakinlah masih banyak yang menolak kepemimpinan Ahok, tetapi mereka tidak berani mengekspresikannya secara terbuka sebagaimana halnya FPI.
Oleh sebab itu, yang harus dipahami Ahok adalah dia tidak boleh takabbur seolah-olah hanya dialah yang mendapat dukungan oleh seluruh rakyat Jakarta untuk memimpin DKI Jakarta.Di sinilah dituntut kearifan Ahok dalam  menyikapi orang-orang yang tidak menyetujui kepemimpinannya.
Gaya-gaya kepemimpinan Ahok yang bersikap frontal dalam menghadapi aksi demo seperti yang dilakukan FPI harus dihentikan. Tempuhlah jalan-jalan kompromi politik melalui cara-cara dialogis yang beradab. Ahok jangan hanya berlindung di balik jubah konstitusi atau Peraturan perundang-undangan yang menguntungkan dia.
Langkah Ahok yang ingin membubarkan FPI bukanlah langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah. Karena pembubaran Ormas berdasarkan UU No.17 Tahun 2013, tidaklah sederhana. Membutuhkan waktu yang panjang. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat pun pasti tidak akan gegabah untuk merespon surat pembubaran FPI yang dia sampaikan. Boleh jadi Ahok hanya akan menguras energi yang besar jika mengambil langkah-langkah hukum seperti itu. Sebab, FPI pun pasti tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah hukum yang sama pula menurut perspektif mereka. Persoalan hukumnya pun menjadi panjang. Sementara masa waktu Ahok untuk memimpin Jakarta hanya kurang lebih 3,5 tahun saja lagi.
Dari perspektif politik hukum, seyogyanya karena jabatan pengisian kepala daerah membutuhkan legetimasi dari DPRD DKI Jakarta, maka akan lebih baik Ahok melakukan pendekatan kepada DPRD DKI daripada menghadapi FPI. Sayangnya justreru sebagian anggota DPRD DKI pun Ahok musuhi.
Percayalah persoalan ini adalah persoalan politik, jadi harus dihadapi dengan cara-cara politik. Harus ada kompromi politik dalam pembagian kekuasaan politik di jabatan ke gubernuran. Misalnya soal jabatan Wakil Gubernur. Dan ini harus dinegosiasikan. Jangan sepertinya Ahok mau mengambil semua suberdaya politik yang ada.
Mencermati gerakan-gerakan politik FPI selama ini, sulit untuk bisa meyakini dan mempercayai bahwa protes FPI dikaitkan dengan kepemimpinan Ahok adalah karena persoalan ideologis ke-Islam-an semata yang bernuansakan Suku, Agama dan Ras (SARA). Jika yang diperjuangkan FPI persoalan ideolgis, maka akan banyak sekali pihak-pihak yang akan didemo FPI di negeri ini seperti menteri atau pejabat-pejabat lainnya yang menduduki jabatan puncak di negeri ini.
Banyak pengalaman kasus yang melibatkan FPI di negeri ini, pada akhirnya bisa diselesaikan. Namun jika Ahok bersikeras dengan mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan yang mengedepankan kekuasaan bisa jadi Ahok akan mengalami krisis kepercayaan publik yang luas. Karena itu harus ada yang mengingatkan Ahok.