Gurita Mapia Tanah Tegalwaru Landen Karawang

25 September 2012 09:06:37 Dibaca :

GURITA MAPIA TANAH TEGALWARU LANDEN Kisah kelam kasus tanah di Mesuji sampai memakan korban jiwa, termasuk di beberapa daerah lain di Indonesia harusnya menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi pemerintah, bahwa praktek kotor mafia yang melibatkan oknum pertanahan dan peradilan masih terjadi dan perlu diselesaikan. Sepertinya yang terjadi di atas tanah rakyat ex Tegalwaru Landen, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, kalau Pemerintah masih tetap membego dan tutup mata atas sengketa tanah yang sampai saat ini masih berlangsung, tidak menutup kemungkinan tragedi pertumpahan darah terjadi pula di tanah Telukjambe, Karawang. Potensi konflik berdarah ini disebabkan oleh berkepanjangannya sengketa tanah seluas 350 ha yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang antara masyarakat dengan PT. Sember Air Mas Pratama (PT. SAMP). Masyarakat menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik adat yang telah mereka diami dan garap sejak lima puluh tahun silam, sementara PT. SAMP mengklaim telah mendapatkan tanah tersebut dari PT. Makmur Jaya Utama (PT. MJU) yang diambilnya dengan cara oper garap. PT. MJU sendiri mendapatkan tanah itu dari PT Dasa Bagja melalui oper Hak Guna Usaha (HGU). Walaupun sampai saat ini, baik HGU yang diajukan oleh PT. Dasa Bagja belum mendapatkan ijin dari Kementrian Dalam Negeri maupun Menteri Agraria, begitu pula Hak Guba Bangunan (HGB) yang diajukan PT. SAMP, belum pernah direalisasikan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi dasar penolakan dan perlawanan masyarakat atas klaim PT. SAMP. Selain dasar di atas, masyarakat menolak dan melawan atas klaim PT. SAMP, karena sampai saat ini masyarakat tidak pernah membebaskan tanahnya kepada siapapun, termasuk PT. SAMP. Faktanya, sampai saat ini yang menempati, menggarap, dan membayar pajak atas tanah tersebut adalah masyarakat yang berada di atas tanah sengketa tersebut. Memang masyarakat mengakui, pernah menyewakan tanah mereka kepada PT. Dasa Bagja selama tiga tahun, yaitu sejak 1974 sampai tahun 1977. Namun, karena masa sewa habis dan HGU yang diajukan oleh PT. Dasa Bagja kepada Menteri Dalam Negeri tidak dikabulkan, maka tanah tersebut ditinggalkan dan masyarakat kembali menggarap tanah-tanah mereka, termasuk membayar pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam girik, SPPT, dan buku C desa. Dampak dari penolakan masyarakat atas PT. SAMP berbuntut panjang, saling gugat pun terjadi, mulai dari perdata, pidana, sampai Tata Usaha Negara. Hasilnya, tentu masih tidak sesusi dengan apa yang diharapkan semua pihak, sebab dari hasil beberapa persidangan, terdapat putusan yang berbeda-beda, bahkan saling tumpang tindih. Putusan yang satu memenangkan masyarakat, sementara dalam putusan lain memenangkan PT. SAMP. Padahal objek yang disengketakannya tetap sama. Dugaan-dugaan keterlibatan berbagai pihak baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun BPN pun muncul karena ketidak konsistenan putusan hukum pada setiap proses peradilan atas sengketa tanah tersebut. Proses Redistribusi Seiring dengan kemerderkaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi pula penyerahan berbagai aset pemerintah Kolonial Belanda kepada Pemerintah Indonesia, diantaranya penyerahan tanah-tanah penguasaan atau pertuanan yang kemudian dikenal dengan tanah partikelir. Salah satunya penyerahan tanah Partikelir Eigendom Perponding No. 53 NV. Tegal Waroe Landen dari Mij Tot Exploitatie Vande sebagai penguasa tanah kepada Pemerintah Indonesia pada 17 Mei 1949. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir pada 24 Januari 1958, maka seluruh tanah partikelir dibagi menjadi dua macam, yaitu Tanah Usaha dan Tanah Kongsi atau tanah negara. Tanah Negara inilah yang bisa dimohon menjadi hak milik dengan cara Redistribusi. Terkait proses redistribusi, maka pada 8 Januari 1962, Menteri Pertanian dan Agraria mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.30/Ka/1962. Pertimbangan keluarnya SK. 30/Ka/1962 itu karena diantara tanah-tanah Partikelir yang terkena UU No. 1 tahun 1958 banyak yang merupakan tanah pertanaian, setelah dikurangi bagian tanah usaha yang diberikan kepada rakyat yang mempunyai hak usaha atas tanah itu, sementara bagian tanah bukan tanah usaha diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti-rugi, tanah-tanah inilah yang kemudian dapat dibagikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Landreform. SK. 30/Ka/1962 juga menjadi dasar terbentuknya Panitia Landreform Kabupaten Karawang pada 17 Juni 1965 melalui melalui Surat Bupati Karawang No. 29/PLD/VIII/52/1965. Tugas Panitia Land Reform sebagaimana amanat PP No. 224 tahun 1961 dan SK Bupati Karawang adalah menyelesaikan secara administrasi atau redistribusi atas objek Tanah Landreform tanah partikelir eks Tegalwaroe Landen yang berada di Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang. Tujuannya memastikan status kepemilikan atas tanah tersebut, sebab di dalamnya terdapat masyarakat yang sudah lama menggarap, bahkan sebelum UU No. 1 tahun 1958 lahir. Ketika masa tugas Panitia Landreform itu berlangsung, terjadi gejolak sosial, politik, pertahanan, dan keamanan negara yang disebabkan oleh tragedi Gerakan 30 september 1965, Partai Komunis Indonesia. Situasi ini membuat Menteri Agraria mengeluarkan Surat Keputusan No. SK. 88/Depag/1965, tentang Penghentian Untuk Sementara Semua Kegiatan Anggota-anggota Landreform Pusat/Daerah Yang Mewakili Barisan Tani Indonesia. Dampaknya, proses pendataan atau redistribusi atas tanah partikelir eks Tegalwaroe Landen menjadi terhenti pula. Walaupun tugas Panitia Landreform sempat terhenti, namun tugas inti yaitu melakukan redistribusi tanah, bisa diselesaikan sebelum SK Menag No. SK. 88/Depag/1965 dikeluarkan. Buktinya, Kantor Dinas Luar (KDL) Cirebon mengeluarkan Girik (Leter C) atas tanah tersebut sekitar tahun 1972-1973, dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Permendagri ini sebagai tindak lanjut atas dihentikannya proses redistribusi atas tanah-tanah partikelir. Girik-girik tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat lalu dicatat dalam Buku C yang ada di tiap-tiap desa. Girik dan Buku C inilah yang menjadi bukti administrasi bahwa tanah partikelir exs Tegalwaru Landen pernah diredis oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat. Sejak saat itulah masyarakat menggarap dan membayar pajak mereka berdasarkan girik dan buku C desa. Awal Sengketa Sekitar tahun 1974, Kepala Desa yang ada disekitar Telukjambe memberitahukan kepada masyarakat pemegang Girik, bahwa tanahnya akan disewa oleh PT. Dasa Bagja (PT. DB) dari Jakarta. Tanah itu akan digunakan untuk penghijauan berupa penanaman Kapuk dan sebagainya. Lalu masyarakat memberikan garapan selua 582 ha dengan bentuk sewa selama tiga tahun sejak 1974 sampai 1977 dengan nilai sewa Rp. 1,- per meter. Pada tahun 1974 PT. DB mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanaman Kapuk kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria atas tanah seluas 582 ha yang terletak di Desa Sirnabaya, Desa Wanakerta dan Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, namun permohonan tersebut belum pernah mendapatkan persetujuan dari instansi atau pejabat yang berwenang, baik Menteri Dalam Negeri maupun Dirjen Agraria. Termasuk pada tahun 1975, pihak PT. DB sempat pula mengajukan permohonan HGU kepada Kantor Wilayah Agraria Jawa Barat, namun tetap tidak pernah dikabulkan. Karena masa sewa tanah PT. DS kepada masyarakat pada tahun 1977 habis masa sewanya, lalu masyarakat menanyakan girik-girik mereka kepada Kepala Desa setempat, namun Kepala Desa tidak memberikan girik-girik tersebut dan hanya menyatakan kepada masyarakat bahwa girik-girik mereka akan diurus. Sambil menanti pengurusan girik-girik itu, masyarakat dihimbau untuk kembali mengurus, menempati, dan menggarap tanah-tanah mereka. Sampai saat ini, girik-girik tersebut belum juga didapat oleh masyarakat. Dengan berbekal data dari Buku C yang ada di desa, maka masyarakat pun terus menggarap tanahnya termasuk membayar pajak atas tanah yang digarapnya kepada negara sebagai bentuk tanah hak milik mereka. Tiba-tiba pada tahun 1986 tanpa sepengetahuan masyarakat, PT DB mengoveralih tanah sewaan tersebut kepada PT. Makmur Jaya Utama (PT. MJU), padahal tanah tersebut sudah habis masa sewa dan HGU atas tanah tersebut belum pernah dikabulkan oleh pemerintah. Pada tahun 1990, terjadi over garapan seluas 231 ha antara PT. MJU kepada PT. Maligi. Dalam dokumen Akta Jual Belinya menyatakan, PT. Maligi wajib menyelesaikan kepada pemilik tanah atau masyarakat. Lalu PT. Maligi melaksanakan amanat dalam Akta tersebut, sehingga sampai hari ini atas tanah PT. Maligi tidak ada sengketa apapun. Tahun 1990, PT. MJU kembali mengoveralih lagi sisa tanah tersebut kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP) yaitu seluas 351 ha. Dan langsung dibuat Akta Pelepasan Over Alih Garapan dihadapan Notaris Sri Mulyani Syafe’I, SH di Bogor. Dengan bekal Akta itulah, PT. SAMP melakukan pengukuran tanah termasuk menurunkan alat berat untuk mengeksekusi tanah tersebut dari masyarakat. Masyarakatpun melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan oleh PT. SAMP, sebab masyarakat merasa yakin bahwa mereka belum pernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan PT. SAMP. Ada Mapia di Peradilan Adanya klaim PT. SAMP untuk menguasai tanah dan perlawanan masyarakat dalam mempertahankan keyakinannya bahwa tanah tersebut adalah hak mereka, maka para pihak baik PT. SAMP maupun masyarakat menemp keluarlah berbagai putusan pengadilan, baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara. Semua putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, sebab terjadi tumpang tindih antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Tumpang tindih putusan tersebut karena terindikasi adanya manipulasi dan kebohongan yang melibatkan semua pihak dalam proses pengadilan, baik pihak yang berperkara, pengadilan, kepolisian, maupun kejaksaan. Salah satu putusan kontroversial adalah Putusan MA No. 19 K/TUN/2003 jo No. 99/B/2002/PT.TUN.JKT jo No. 104/G/2001/PTUN-BDG, amar putusannya memerintahkan kepada Kantor BPN Kabupaten Karawang untuk menerbitkan sertifikal Hak Guna Banguan (HGB) kepada PT. SAMP. Tentu pihak BPN tidak bisa menjalankan amar putusan tersebut, sebab di atas tanah itu masih ada objek tanah sengketa yang perkaranya masih ditangani Mahkamah Agung. Pihak BPN menyatakan, di atas tanah yang diklaim oleh PT. SAMP terdapat tanah milik masyarakat, baik yang sudah bersertifikat maupun yang masih dalam proses pengajuan ke BPN. Memang, hampir di seluruh tanah tersebut secara faktual dikuasai oleh masyarakat. Jadi, tidak mungkin BPN menerbitkan sertifikat HGB untuk PT. SAMP di atas tanah yang sudah sah menjadi hak milik masyarakat, karena bertentangan dengan praturan perundang-undangan. Yang paling aneh adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 september 2009 dengan Putusan No. 695/K/PDT/2009. Putusan ini memberikan hak kepada PT. SAMP untuk menguasai tanah seluas 350 ha di Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, namun putusan tersebut tanpa didukung dengan bukti kepemilikan apapun yang disampaikan oleh PT. SAMP. Padahal, di atas tanah seluas 350 ha itu terdapat tanah-tanah milik masyarakat baik yang sudah bersertifikat maupun yang masih proses pembuatan sertifikat di BPN. Argumen BPN memberikan sertifikat kepada sebagian masyarakat, karena putusan peradilan yang memenangkan masyarakat secara perseorangan. Artinya, Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 bertentangan dengan putusan peradilan lainnya yang sudah inkrah, yaitu Putusan PK No. 316 PK/PDT/2007 antara PT. SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmudin. Putusan ini memenagkan Nani Binti Tarmidin, Perkara PK No. 499/PK/Pdt/2005 antara PT. SAMP dan BPN melawan Agus Sugito yang dimenangkan Agus Sugito, dan Perkara Pidana No. 08/Pid/2009/PN. Krw tanggal 24 Februari 2009. Putusan No. 08/Pid/2009/PN. Krw ini muncul karena PT. SAMP melaporkan Udam Muhtadin pemilik sertifikat di atas disebagian tanah seluas 350 ha, Udam Muhtadin menag dalam perkara tersebut. Kemenangan PT. SAMP dalam Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 ini terindikasi ada kebohongan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Diantaranya, PT. SAMP menyatakan telah melakukan pembebasan atas tanah seluas 350 ha kepada masyarakat. Faktanya, sampai saat ini masyarakat yang menguasai tanah tersebut tidak pernah merasa melapaskan tanah mereka kepada PT. SAMP. Disamping itu, sampai saat ini masyarakat tetap membayar pajak atas tanah garapannya tersebut. PT. SAMP juga mengklaim telah menguasai tanah tersebut, faktanya masyarakat yang sampai saat ini menguasai tanah itu, bahkan sebagian dari mereka sudah ada yang memiliki sertifikat. Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 ini terjadi karena pengadilan tidak melakukan tinjau lapangan (plaatsopneming), serta menggunakan alat bukti berupa Peta Persil dan Peta Bidang dari obyek tanah seluas 350 ha yang diduga palsu. Sebab terdapat dua peta yang dikeluarkan dalam waktu yang sama yaitu 20 September 2005, instansi yang sama yaitu Kanwil BPN Jawa Barat, namun gambar yang berbeda. Dalam Peta yang ditunjukan oleh pihak PT. SAMP di pengadilan, tidak menggambarkan peta rincik yang menggambarkan bidang-bidang tanah milik masyarakat, sementara dalam peta yang dijadikan acuan oleh BPN Karawang untuk mengeluarkan sertifikat, terdapat peta rincik yang menunjukan bidang-bidang tanah yang digarap oleh masyarakat. Selain itu, dalam persidangan PT. SAMP tidak memiliki dokumen lain sebagai bukti kepemilikan mereka, hanya menunjukan Akta Perjanjian Oper Garap yang dibuat oleh Notaris Muljani Syafei, SH, Surat Pelepasan Hak dari PT. Dasa Bagja kepada PT. Makmur Jaya Utama, walaupun SPH tersebut terjadi kesalahan orang dan subjek yang dioperkan. Artinya, yang melakukan pengoperan garapan bukan orang yang sebenarnya menggarap dan menguasai tanah tersebut, dan objek tanah yang dioperkan juga tidak jelas batas-batasnya. Putusan MA Melanggar Hukum Dalam perkara yang ahirnya mengeluarkan Putusan MA No. 695/K/PDT/2009, salah satu yang dijadikan bukti oleh PT. SAMP adalah Peta Bidang Tanah seluas 350 ha, termasuk di dalamnya ada tanah-tanah pihak lain yang sudah bersertifikat, seperti tanah milik Udan Muhtadin Bin Aman yang coba dirampas oleh PT. SAMP tetapi PT. SAMP kalah dipengadilan (Perkara Pidana No. 08/Pid/2009/PN. Krw), tanah milik Nani Binti Tarmudin yang kemudian PT. SAMP dapat dikalahkan (Putusan PK No. 316 PK/PDT/2007), tanah milik Agus Sugito juga PT. SAMP kalah (Perkara PK No. 499/PK/Pdt/2005), Tanah Milik Saikam Bin Denim (Sertifikat No. 100), Karda Bin Denin (Sertifikat No. 99), dan masih banyak pemilik sertifikat lainnya. Sehingga, Putusan Mahkamah Agung ini tidak bisa dieksekusi, sebab di atas tanah yang diputuskan itu terdapat juga putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang memenangkan masyarakat secara perseorangan. Melihat fakta-fakta yang terjadi, maka terindikasi kuat, ada kesalahan di pengadilan dalam memproses kasus ini. Kesalahan ini terjadi karena pengadilan menampikan kepemilikan tanah masyarakat perorangan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap termasuk pemilik sertifikat. Kesalahan yang lebih fatal pengadilan adalah dalam proses pemeriksaanya tidak sesuai dengan hukum acara, yaitu melakukan pengabaian tata cara pemeriksaan menurut tata hukum perdata (burgerlijke rechsorde), dengan cara mengabaikan kebenaran formil berupa putusan pengadilan dan kepemilikan sertifikat. Dalam Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 yang memenangkan PT. SAMP, tanpa didukung bukti formal apapun. PT. SAMP hanya mengajukan bukti Akta Pengoperan Garapan dan Surat Pelepasan Hak yang patut diduga juga terdapat kecacatan sebab tidak jelas subjek, objek, serta luas tanahnya. Pengadilan juga mengabaikan asas Audi Alteram Partem yang melanggar Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR. Akibatnya, putusan hukum tersebut telah mengabaikan kebenaran formil dan kebenaran materil. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan masyarakat, bahwa pengadilan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan lapangan atau setempat, padahal masyarakat telah memintanya, baik dipengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Karawang) maupun pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi Jawa Barat). Berarti pengadilan telah melanggar juga asas imparsialitas dan fairness sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena bersikap parsial, tidak adil, dan diskriminatif. Pelaksanaan asas Audi Alteram Partem dan Imparsial sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 29 UU No. 4 tahun 2004 adalah bersifat imperativ, sehingga putusan pengadilan yang mengabaikan asas-asas tersebut berakibat hukum harus dibatalkan. Peta PT. SAMP Diduga Palsu Salah satu alat bukti yang dibeberkan PT. SAMP di pengadilan adalah peta yang menyatakan bahwa tanah seluas 350 ha adalah tanah yang dimilikinya. PT. SAMP berpendapat, peta tersebut sah karena dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 September 2005. Dalam peta itu seakan-akan tanah kosong karena sudah dibebaskan oleh PT. SAMP. Sementara ada peta lain yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal yang sama yaitu 20 September 2005, peta ini diberikan kepada masyarakat. Dalam peta ini terdapat gambar rincikan bidang-bidang sesuai dengan pemilik tanah. Fakta ini menunjukan ada ketidak benaran dalam salah satu peta diantara kedua peta tersebut. Untuk membuktikan kebenaran peta mana yang sah dan peta mana yang terindikasi palsu, maka kita coba menelusuri secara historis keluarnya peta ukur atau gambar tersebut berdasarkan fakta-fakta, kejadian, dan informasi dari masyarakat. Yaitu, pada 28 Maret 2005, Kanwil Pertanahan provinsi Jawa Barat mengirim surat No. 630-416 kepada Polres Karawang perihal Permohonan HBG atas nama PT. SAMP yang terletak di Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Barat Karawang. Intinya meminta bantuan kepada Polres Karawang untuk membantu pengamanan pengukuran tanah tersebut. Lalu Waka Polres menjawab surat Kanwil Pertanahan provinsi Jawa Barat pada 7 April 2005, melalui Surat Undangan No. Pol. B/463/IV/2005/Res Krw yang ditujukan kepada para pihak, yaitu PT. SAMP, BPN Jawa Barat, BPN Karawang, dan Muspida Karawang, termasuk perwakilan masyarakat terkait. Dalam pertemuan yang dipasilitasi oleh Waka Polres Karawang tersebut, rencana pengukuran tanah yang rencananya akan digelar pada 11 April 2005 menjadi batal, sebab mendapatkan protes keras dari masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa pengukuran tersebut untuk kepentingan PT. SAMP, bukan kepentingan masyarakat, karena yang mengajukan pengukuran kepada BPN adalah PT. SAMP. Walau mendapatkan protes dari masyarakat, namun pada 11 April 2005, BPN Karawang tetap mengirim surat No. 630-0263-06-2005, kepada Kanwil Pertanahan Jawa Barat, perihal Rencana Pengukuran Tanah bermaslaah antara PT. SAMP dengan masyarakat di Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Barat Karawang. Masyarakatpun kembali memprotes atas maksud dan tujuan tersebut, sebab Kantor Pertanahan Karawang sama sekali belum pernah menindaklanjuti permohonan masyarakat yang memiliki tanah sebanyak 106 bidang. Masyarakat juga menuntut agar BPN mempertegas sehingga kepentingan semua pihak dapat terakomodasi. Atas desakan masyarakat itulah, maka pada 13 April 2005 Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat No. 610-533. Surat itu ditunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, perihal Rencana Pengukuran Tanah Bermasalah antara PT. SAMP dengan amsyarakat terletak di Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Barat Karawang. Dalam isi suratnya No. 610-533 itu tertulis, tujuan pengukuran ini adalah dalam rangka menyelesaikan masalah antara masyarakat dengan PT. SAMP atas tanah yang terletak di tiga desa tersebut. Kantor Wilayah Pertanahan Prov. Jawa Barat memerlukan data spasial atau data fisik berupa peta hasil pengukuran kadaster, bahwa sesuai dengan Surat Tanggal 28 Maret 2005 bernomor 630-416 bahwa pelaksanaan pengukuran yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data awal dan belum memberikan sesuatu hak kepada siapapun. Dalam melaksanakan pengukuran Kantor Wilayah akan mengukur semua bidang tanah baik yang dikuasai oleh masyarakat maupun yang diklaim oleh PT. SAMP. Hasil pengukuran diharapkan akan mengakomodir baik untuk kepentingan PT. SAMP maupun untuk masyarakat. Selanjutnya pada 1 April 2005, Wakapolres Karawang kembali mengeluarkan Surat Undangan No. Pol. B/490/IV/2005/Res Krw kepada Para Pihak, Pihak Perusahaan, Pihak BPN Jawa Barat, BPN Karawang, Muspida Karawang, dan pihak masyarakat, guna mengkoordinasikan pengamanan dalam pengukuran tanah. Ahirnya, acara pengukuran sesuai dengan tujuan Surat Kanwil pertanahan No. 610-533 dapat disetujui oleh semua pihak. Tanggal 19 April 2005, Kapolres Karawang mengeluarkan Surat Undangan No. Pol. B/523/IV/2005/Res Krw kepada Para Pihak, Pihak Perusahaan, Pihak BPN Jawa Barat, BPN Karawang, Muspida Karawang, dan pihak masyarakat, guna mengkoordinasikan pengamanan pengukuran tanah. Menindaklanjuti surat Kapolres di atas, Camat Telukjambe Barat pada 26 April 2005 mengirim Surat penting No.138/44/Pem, perihal Pelaksanaan Pengukuran Tanah. Surat itu ditunjukan kepada Bupati Karawang. Isinya bahwa pelaksanaan pengukuran tanah akan dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 26 April 2005 sampai tanggal 2 Mei 2005, oleh Petugas Ukur dari Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan kantor BPN Karawang yang meliputi pengukuran tanah secara menyeluruh sebagaimana yang diklaim oleh PT. SAMP dan isi rincikan bidang tanah yang dimiliki masyarakat desa Margamulya sebanyak 111 bidang, Wanasari 87 bidang, dan Wanakerta 48 bidang. Pada 21 Mei 2005, keluarlah surat Kapolres Karawang No. Pol. B/756/V/2005 Res Krw, perihal Saran Kepolisian ditujukan kepada Bupati Karawang, dengan rujukan Surat permintaan dari H. Dodo dan H. Minda atas nama masyarakat yang ditujukan kepada Kapolres Karawang tanggal 9 Mei 2005. Isi Surat Kapolrs tersebut diantaranya adalah Sehubungnan dengan permintaan tersebut di atas, diinformasikan bahwa BPN Kanwil Jawa Barat telah selesai melaksanakan pengukuran tanah yang terletak di Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya, kemudian mengingat pada lokasi tanah tersebut telah terjadi sengketa antara masyarakat  dengan PT. SAMP, maka untuk penyelesaian lebih lanjut dimohon kepada Bupati Karawang untuk menjembatani upaya penyelesaiannya. Jika memperhatikan kronologis terlaksanaknya pengukuran tanah yang melibatkan semua pihak, bahwa pengukuran tersebut untuk memperoleh data dan bukan untuk memberikan suatu hak kepada siapapun. Dari hasil pengukuran itu terbitlah peta atau gambar ukur yang dikeluarkan oleh Kanwil Pertanahan Jawa Barat. Namun hanya membuat peta untuk kepentingan PT. SAMP. Peta inilah yang kemudian dijadikan alat bukti diberbagai proses peradilan. Sehingga patut diduga telah terjadi penipuan pembuatan peta atau gambar ukur palsu, yang dengan sengaja dilakukan yang melibatkan orang-orang dalam di Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat ketika itu. SPH Terindikasi Cacat Hukum Sekitar tahun 1970 sampai 1973, telah dilakukan pengukuran tanah atau klasiran yang dilakukan oleh KDL (Kantor Dinas Luar) Cirebon yang didampingi petugas Desa terhadap bidang tanah masyarakat di  Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya yang sudah dikuasai dan digarap masyarakat sejak tahun 1950an. Hasilnya antara tahun 1973 sampai 1974, keluarlah Girik atau Kikitir yang diterima masyarakat penggarap dari KDL Cirebon. Pada tahun 1974, girik-girik milik masyarakat itu ditarik oleh H. Embeh selaku Kepala Desa Margakaya (belum ada foto copy). Tujuan penarikan girik adalah untuk mengetahui luas tanah, sebab ada perusahaan dari Jakarta yaitu PT. Dasa Bagja yang berminat untuk menyewa tanah masyarakat dalam jangka waktu tiga tahun dengan harga Rp. 1,- per meter. Berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar tahun 1974 dilaksanakan penyuluhan yang dipimpin langsung oleh Solihin Mustari, BA selaku Camat Telukjambe (sekarang Telukjambe Barat). Penyuluhan itu dilaksanakan di rumah Masna, salah seorang pemilik tanah, beralamat di Kp. Kiarajaya Desa Margakaya (kini Desa Margamulya). Solihin Mustari sebagai camat mengatakan, bahwa tanah-tanah masyarakat akan disewa selama 3 (tiga) tahun oleh PT. Dasa Bagja dari Jakarta. Apabila tanaman penghijauan yaitu kapas tumbuh subur, maka akan diperpanjang sewanya dan akan dilanjutkan dengan jual-beli. Penyuluhan ini memang tidak ada bukti tertulis, masyarakat hanya mencatatnya dalam hati mereka masing-masik, mengingat ketika itu masyarakat sangat tunduk, patuh, dan percaya walaupun kepada seorang camat. Maka dilakukanlah pembayaran yang dilaksanakan oleh perwakilan PT. Dasa Bagja. Masyarakat tidak pernah bertemu langsung dengan pihak PT. Dasa Bagja, sebab menggunakan para Ketua RT dalam proses transaksinya dengan masyarakat. Penanaman kapaspun dilakukan oleh PT. DB sejak tahun 1975. Karena tidak dirawat dengan baik, sehingga yang tumbuh bukannya kapas melainkan ilalanglah yang tumbuh di tanah tersebut. Karena tanaman penghijauan yang dilakukan oleh PT. DB tidak berhasil, maka pihak perudahaan meninggalkan lahan itu sebelum jatuh tempo (3 tahun) sewa itu berakhir. Setelah jatuh tempo sewa tanah tersebut berakhir yaitu tahun 1977, kemudian masyarakat menanyakan girik-girik mereka kepada H. Embeh selaku Kepala Desa. H. Embeh kepada masyarakat mengatakan, “girik-girik akan segera ditarik. Jangan pusingkan dengan surat-surat tanah. Sekarang masuk kembali untuk menggarap bidang tanah masing-masing”. Atas dasar perintah dan informasi dari Kepala Desa, maka awal tahun 1978 masyarakat melanjutkan garapan atas tanah mereka termasuk membayar pajak atas tanah tersebut setiap tahunnya sampai saat ini. Sekitar tahun 1992, Parta, Kepala Desa Margakaya sebagai pengganti H. Embeh mengumumkan bahwa Girik sebagai bukti penagihan pajak telah diganti dengan SPPT. Maka sejak itu masyarakat tidak lagi menanyakan girik-girik mereka. Masyarakat beranggapan, girik-girik tersebut telah diganti oleh SPPT dan SPPT sebagai bukti sah kepemilikan tanah mereka. Masyarakat pun terus menggarap dan tidak pernah mendapat teguran apapun dari PT. DB yang pernah menyewa tanah masyarakat. Keresahan masyarakat muncul ketika datang PT. SAMP yang mengklaim tanah seluas 350 ha sebagai kawasan yang telah dibebaskan berdasarkan Akta Pengoperan dan Surat Pelepasan Hak (SPH). Meurut PT. SAMP, SPH tersebut telah ditandatangani oleh masyarakat. Padahal masyarakat sama sekali tidak pernah mengetahui adanya SPH tersebut. Ternyata, SPH itu dibuat dalam formulir kosong tanpa nama, tanpa batas-batas tanah, dan tanpa tanda tangan masyarakat, baik secara sendiri maupun kelompok, sebab sejak pertama berurusan dengan PT. Dasa Bagja, masyarakat belum pernah bertemu sampai sewa tanah mereka berakhir, apalagi bermusyawarah dan bernegosiasi untuk menjual tanah mereka. Termasuk dengan para pejabat yang menandatangani SPH tersebut. Melihat kronologis, fakta, dan informasi dari masyarakat di atas, maka SPH yang dimiliki oleh PT. SAMP diduga kuat fiktif dan palsu. Namun sayangnya, SPH ini telah digunakan oleh PT. SAMP sebagai alat bukti di pengadilan untuk memenangkan tanah seluas 350 ha tersebut dan pengadilan mengamininya. Solusi Alternatif Sengketa tanah seperti yang disebutkan diatas memang berpotensi terjadinya konflik yang berujung kepada kerugian dari kedua belah pihak, baik masyarakat mupun PT. SAMP, bahkan kerugian juga bagi iklim investasi dan keamanan di Kabupaten Karawang. Patut diketahui bersama bahwa Karawang adalah daerah pengembangan industri, sehingga kalau kasus ini terus dibiarkan, akan mengganggu iklim investasi akibat dari ketidaktegasan pemerintah, dan masih lemahnya penegakkan hukum pertanahan. Maka Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, harus melakukan teguran keras kepada Kepala BPN, Kalpori, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, agar melaksanakan proses peradilan dengan benar tanpa adanya diskriminasi dan praktek ketidakadilan. Dewan Perwakilan Rakyat harus pula ikut mengawasi seluruh proses sengketa atas tanah ex Tegal Waroe Landen ini. Masyarakat tentu hanya ingin diakui dan dihargai hak-haknya, bahwa tanah yang sekarang dikuasai, diduduki, digarap, dan dibayar pajaknya adalah tanah miliknya yang didapat dengan turun temurun dan tidak pernah dijual-belikan kepada siapapun. Seandainya PT. SAMP bisa duduk bersama dan melakukan musyawarah dengan masyarakat sebagaimana dilakukan PT. Maligi, serta mentaati peraturan perundang-undangan, tentu konflik itu tidak akan terjadi. Seperti apa yang dilakukan oleh PT. Dasa Bagja ketika pertama kali menyewa lahan tersebut. Sebab, oper garapan yang dilakukan oleh PT. SAMP sangat sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, jika proses dan para penegak hukumya benar-benar menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Memang benar, oper garap bukan berarti memiliki tetapi tetap saja harus melakukan “pembebasan” atas lahan yang masih dalam penguasaan pihak lain. Kalaupun PT. SAMP menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah negara, berarti PT. SAMP terindikasi melakukan korupsi, sebab mereka telah melakukan jual-beli atas tanah negara.

ASEP TOHA

/aseptoha

TERVERIFIKASI (HIJAU)

Keikhlasan yang diiringi rasa syukur adalah kunci keberhasilan.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?