Minggu, 4 Desember lalu saya diberi kesempatan kesekian kali bertemu dengan para guru di dusun Bajulmati desa Gajahrejo Kec. Gedangan Kab. Malang. Acara bertajuk Sinau Bareng Mendidik Anak itu juga dihadiri orangtua dan para guru dari desa sekitar Gajahrejo. Suasana makin meriah oleh canda tawa anak-anak PAUD Bina Harapan Bajulmati.
Acara dibuka oleh Mahbub Junaidi, Ketua Lembaga Pendidikan Sosial Harapan Bajulmati. Mahbub menyampaikan, dusun Bajulmati hingga sekarang selalu dikesankan sebagai wilayah tertinggal. Kendati demikian warga dusun Bajulmati tidak patah arang. Mereka terus bergerak memberdayakan diri. PAUD, TK, dan sekolah dasar telah berdiri. Tidak ketinggalan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) juga ada. Bukan hanya itu. Kesadaran warga Bajulmati untuk merawat dan melestarikan lingkungan semakin terlihat. Mangrovisasi menjadi salah satu primadona upaya pelestarian lingkungan.
Merdesa di Dusun Bajulmati
Pagi itu di gedung sederhana PAUD Bina harapan saya menyaksikan wajah-wajah yang sumringah. Setiap orang rela untuk berbagi walau hanya dengan senyuman yang tulus.
Sinau Bareng Mendidik Anak berjalan gayeng. Mengalir bersama canda, guyon, sanepan dengan tetap menjaga kedalaman pada materi utama. Keakraban yang terjalin itu saya rasakan karena tidak ada satu orang pun menganggap dirinya pakar. Tidak ada yang merasa dirinya lebih pintar dari yang lain. Semua duduk melingkar, sejajar, saling meng-orang-kan, saling ngajeni satu dengan yang lain. Ini “seminar” model orang dusun. Layaknya rembug desa—akrab, cair, bersahaja.
Saya teringat istilah “merdesa”. Bahwa dusun atau desa adalah paradise, surga bagi para penghuninya saya rasakan benar-benar nyata. Salah satu pelopor dan pengabdi pendidikan dusun Bajulmati, Shohibul Izar berbisik, “Semoga suasana damai ini menjadi jariyah bagi Indonesia.” Saya mengamini harapan itu. Meminjam ungkapan dari Cak Nun, saya katakan pada sahabat saya, “Karena Indonesia adalah bagian dari Bajulmati.”
Pemberdayaan pendidikan pada sebuah komunitas yang melibatkan warga setempat sangat diperlukan terutama di daerah pelosok. Kita tidak bisa lagi mengharapkan kehadiran pemerintah di tengah kegaduhan pendidikan. Moratorium UN memang menjadi agenda yang cukup seksi untuk diulas di meja makan politik pendidikan. Namun, pendidikan sejatinya bukan sekadar kebijakan, regulasi, apalagi sentralisasi kurikulum. Pendidikan Nasional memerlukan penanganan lebih dari semua itu—kekayaan alam dan aneka tradisi-budayanya merupakan “sumber belajar” tiada duanya di dunia, yang teramat eman untuk disia-siakan.
Sayangnya, kekayaan Nusantara itu tidak cukup menggiurkan pemerintah (atau negara) untuk menemukan dan merumuskan pendidikan yang memiliki “akar tunggang” bagi pohon pendidikan di negeri ini. Ribut dan gaduh—itulah kesan yang selalu ditampakkan oleh setiap pemegang otoritas pendidikan. Ribut tentang buah di pohon tapi melupakan akar yang tidak pernah dirawat dengan baik.
Social Progress Index: Bukti Akar Pendidikan yang Rusak?
Dan hari ini kita disodori “buah” yang mengecewakan. Indonesia menempati posisi terakhir dari 40 negara dalam peringkat sistem pendidikan Social Progress Index. Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Hong Kong, masing-masing menempati peringkat satu sampai empat. Korea Selatan menggeser peringkat Finlandia yang pada 2012 lalu menempati posisi pertama.
Itulah “buah” akibat kegemaran berpikir besar seraya mengesampingkan berpikir kecil dalam dunia pendidikan. Regulasi pendidikan nyaris membabat habis akar pemberdayaan pendidikan yang tumbuh di skala lokal dusun. Penggerak komunitas pendidikan—kini bahkan menyebut diri secara terang-terangan misalnya gerakan pendidikan alternatif—sebagian besar pernah mengalami “tabrakan” dengan formalisme pendidikan yang dikawal pemerintah.
